
Jabatan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
19
Berdasarkan 19 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Topik Utama
Sangat Meritokratis
Penempatan La Ode Muhammad Syarif sebagai Wakil Ketua KPK sangat meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum yang mendalam, khususnya di bidang hukum lingkungan hidup internasional, serta pengalaman luas dalam pemberantasan korupsi dan tata pemerintahan, sangat relevan dengan jabatan tersebut.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum yang ditempuh, termasuk gelar Ph.D di bidang Hukum Lingkungan Hidup Internasional, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami dan mengatasi permasalahan korupsi yang kompleks. Meskipun fokus spesifiknya adalah hukum lingkungan, prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang dipelajari tetap relevan dengan isu korupsi secara umum.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Wakil Ketua KPK sebelumnya, dosen hukum, ahli di USAID, ahli kurikulum di Mahkamah Agung, dan Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan menunjukkan pengalaman praktis dan pemahaman mendalam tentang isu korupsi, tata kelola pemerintahan, dan reformasi hukum. Keanggotaan di IUCN juga memberikan perspektif tambahan tentang isu lingkungan yang seringkali terkait dengan praktik korupsi.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Jokowi mengaku tidak menandatangani revisi UU KPK, sementara Laode Syarif menegaskan bahwa revisi tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab KPK.
SumberLaode Syarif mengungkapkan adanya kejanggalan dalam SP3 terkait kasus korupsi nikel senilai Rp2,7 triliun.
SumberLaode Syarif menyatakan bahwa vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung.
SumberLaode Syarif berharap aktor baru dalam kasus e-KTP terungkap setelah penangkapan Tannos.
SumberLaode M. Syarif menilai keputusan KPK untuk menghentikan penyelidikan kasus korupsi nikel senilai Rp 2,7 triliun tidak tepat, menimbulkan kritik publik terhadap independensi KPK.
SumberDitemukan kesalahan ketik (typo) pada draf revisi Undang-Undang KPK. Laode Syarif mengkritik bahwa kesalahan tersebut merupakan akibat dari proses pembahasan legislasi yang dilakukan secara terburu-buru dan tertutup dari publik.
SumberDua bom ditemukan di rumah La Ode M Syarif, satu bom meledak menyebabkan bercak gosong di dinding rumah.
SumberLaode Syarif menyatakan bahwa permintaan amnesti dari ex-wamenaker Noel tidak layak untuk kasus korupsi.
SumberTeror atau ancaman yang terjadi di rumah pimpinan KPK yang berkaitan dengan penanganan kasus korupsi
SumberDi Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
73% dari 11 artikel teranalisis bernada positif.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
98
artikel total · 125 bulan tercatat
48
media unik · dari 98 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
Berita dan Video La Ode Muhammad Syarif Terkini Hari Ini
Kompas.tv · 25 Juli 2026
NetralTeks hanya membahas berita dan video tentang La Ode Muhammad Syarif, tanpa penilaian sentimen yang jelas
Sosok Laode M Syarif, Eks Wakil Ketua KPK yang Yakin Integritas 9 Jaksa Tim Khusus Kasus Jampidsus
Surya.co.id · 16 Juli 2026
PositifAda frasa "yakin integritas" yang memberi kesan positif terhadap Laode M Syarif.
Laode M Syarif, Dedikasi Tanpa Henti di Jalan Antikorupsi
Penerbitan Kampus identitas Unhas · 27 Februari 2026
PositifFrasa "Dedikasi Tanpa Henti di Jalan Antikorupsi" menunjukkan apresiasi kuat terhadap kiprahnya.
Jokowi Ngaku Tak Tandatangani Revisi UU KPK, Laode Syarif: Enggak Menghilangkan Tanggung Jawab Dia
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Kompas.tv · 19 Februari 2026
PositifLaode Syarif menunjukkan sikap berprinsip dengan menyatakan bahwa klaim Jokowi 'Enggak Menghilangkan Tanggung Jawab Dia'.