LA ANDI, S.Sos

Terungkap bahwa Azhari dan La Andi memiliki harta kekayaan yang signifikan menjelang Pilkada Buton Tengah 2024, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi konflik kepentingan.

KPK meminta seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan permasalahan aset yang diduga tidak transparan atau terindikasi korupsi.

KPK meminta seluruh kepala daerah di Sultra untuk menuntaskan aset bermasalah, yang menempatkan gubernur pada tekanan penyelesaian dan tata kelola aset daerah.

Pelantikan puluhan pejabat (termasuk daftar 26 pejabat dan beberapa pejabat Perumda) berpotensi memicu pertanyaan publik terkait mekanisme seleksi dan akuntabilitas penempatan jabatan.

KPK meminta seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan masalah aset bermasalah, isu ini terkait dengan tata kelola aset di daerah yang menjadi sorotan dan mendorong kunjungan atau koordinasi antara gubernur dengan KPK.

Gubernur Sultra datang ke kantor KPK di Jakarta; kunjungan tersebut menjadi sorotan publik karena terkait agenda koordinasi dan kemungkinan pembahasan isu penertiban aset atau pengawasan tata kelola pemerintahan daerah.

Publik mencermati laporan harta kekayaan Andi Sumangerukka setelah menjadi gubernur, dilaporkan memiliki harta sekitar Rp 623 miliar yang menimbulkan perhatian terkait asal-usul dan transparansi kekayaan pejabat.

Pergantian Kepala Dikbud Sultra disertai pernyataan gubernur bahwa tidak akan ada lagi praktik pungli dalam pengisian jabatan kepala sekolah, menunjukkan ada masalah sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti.