Jabatan
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
324
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 324 artikel
27% positif71% netral3% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
85
Sangat Meritokratis
Penempatan Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri sangat meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum yang mendalam dan pengalaman luas dalam bidang ketatanegaraan, hukum, dan reformasi birokrasi sangat relevan dengan tugas percepatan reformasi di kepolisian. Pengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan berbagai posisi strategis lainnya menunjukkan pemahaman mendalam tentang sistem hukum dan tata negara.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum yang komprehensif hingga tingkat doktoral, khususnya dalam hukum tata negara, sangat relevan dengan tugas reformasi lembaga negara seperti Polri. Pendidikan ini memberikan landasan teoritis dan analitis yang kuat untuk memahami permasalahan hukum dan tata kelola di kepolisian.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan berbagai posisi penasihat ahli di kementerian menunjukkan pengalaman praktis yang luas dalam bidang hukum, ketatanegaraan, dan reformasi birokrasi. Keterlibatan dalam berbagai organisasi dan komisi terkait hukum dan tata negara semakin memperkuat relevansi pengalaman ini.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan hukum yang mendalam hingga tingkat doktoral
- +Pengalaman luas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
- +Pengalaman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden
- +Pengalaman sebagai penasihat ahli di berbagai kementerian dan lembaga negara
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi terkait hukum dan tata negara
Faktor Pengurang
Riwayat & Karir (26)
1982
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Ketua Dewan Penasihat — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Pekerjaan2012–2017Ketua — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Organisasi2012–2017Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar — Ketua Badan Pembina
- Pekerjaan2010–2019Wakil Ketua — Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI)
- Pekerjaan2010Penasihat Ahli — Kementerian RISTEK
- Pekerjaan2009–2017Ketua Dewan Penasihat — KOMNASHAM
- Pekerjaan2009–2010Anggota Bidang Hukum dan Ketatanegaraan — Dewan Pertimbangan Presiden
- Pekerjaan2009Ketua — Panitia Seleksi Penasihat KPK
- Pekerjaan2009–2010Ketua — Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum
- Organisasi2008–2011Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) — Dewan Kehormatan
- Pekerjaan2003–2008Ketua — Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Pekerjaan2002–2003Penasihat Ahli — Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI
- Pekerjaan2002–2003Penasihat Ahli — Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
- Pekerjaan2001–2002Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 — Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI
- Pekerjaan1999Sekretaris — Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH)
- Pekerjaan1998–1999Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia — Sekretariat Negara
- Pekerjaan1998–1999Anggota — Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
- Pekerjaan1998–sekarangGuru Besar Ilmu Hukum Tata Negara — Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Pekerjaan1993–1998Staf Ahli Menteri — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Pendidikan1990Universitas Indonesia — Doktor
- Pendidikan1990Van Vollenhoven Institute dan Universiteit Leiden — Doctor by Research dalam Ilmu Hukum
- Pendidikan1987Universitas Indonesia — S2
- Pendidikan1982Universitas Indonesia — Sarjana Hukum
Tanpa Periode
Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)· Ketua Dewan Pembina
Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI)· Ketua Dewan Penasihat
Jimly School of Law and Government (JSLG)· Pendiri
Penghargaan
2009Bintang Mahaputera Adipradana
1998Bintang Mahaputera Utama
2020Bintang Penegak Demokrasi Utama
Kontroversi (49)
Pemeriksaan Hery Susanto di Majelis Etik OmbudsmanSedang
Jimly ditugaskan memeriksa Ketua ORI Hery Susanto yang diduga tidak hormat, menimbulkan perdebatan tentang independensi majelis etik.
SumberPembatasan Jabatan Polisi di Luar PolriSedang
Jimly mengungkap rencana Presiden Prabowo membatasi jabatan polisi di luar institusi Polri, menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparat keamanan.
SumberRekomendasi Majelis Etik yang MengikatRendah
Jimly menegaskan bahwa rekomendasi majelis etik Ombudsman memiliki kekuatan mengikat, memicu perdebatan tentang batas wewenang lembaga tersebut.
SumberRekomendasi Majelis Etik Ombudsman mengikatTinggi
Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Majelis Etik Ombudsman memiliki kekuatan mengikat, menimbulkan perdebatan tentang independensi lembaga pengawas.
SumberPenguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawas independenSedang
Jimly mendukung usulan penguatan Komisi Polri Nasional (Kompolnas) menjadi lembaga pengawas independen, yang diperdebatkan terkait potensi tumpang tindih kewenangan.
SumberPengangkatan Kapolri tanpa persetujuan DPRrendah
Jimly menilai bahwa proses pengangkatan Kapolri harus melalui persetujuan DPR untuk meningkatkan akuntabilitas.
SumberRekomendasi Tim Reformasi PolriSedang
Prabowo menerima rekomendasi enam poin dari tim reformasi Polri yang menuntut perubahan struktural dan pengawasan internal, menimbulkan perdebatan tentang efektivitas dan motivasi politik.
SumberUsulan Revisi UU Polri oleh JimlyTinggi
Profesor Jimly Asmara mengusulkan revisi Undang-Undang Polri kepada Prabowo, menyoroti kelemahan dalam akuntabilitas dan independensi kepolisian, yang dipandang sebagai tekanan politik.
SumberKasus Hery Susanto di OmbudsmanSedang
Majelis Etik Ombudsman menargetkan putusan terhadap Hery Susanto dalam waktu 30 hari, dengan potensi pemberhentian tidak hormat, menimbulkan sorotan publik terhadap integritas Ombudsman.
SumberRencana pembatasan jabatan polisi di luar PolriTinggi
Jimly mengungkap rencana Presiden Prabowo untuk membatasi jabatan polisi di luar struktur Polri, menimbulkan perdebatan tentang independensi dan karier aparat kepolisian.
SumberJaringan & Asosiasi (121)
Kompolnas· Komisi Polri Nasional, lembaga pengawas kepolisianKPK· Komisi Pemberantasan KorupsiJimly Asshiddiqie· anggota Majelis Etik Ombudsman, pakar hukum tata negaraPrabowo Subianto· Presiden Republik Indonesia, pemberi arahan reformasiOmbudsman RI· Lembaga pengawas pelayanan publikMajelis Etik Ombudsman· Badan etik yang mengawasi perilaku pejabat OmbudsmanPolri· Kepolisian Negara Republik IndonesiaKomisi Polri Nasional (Kompolnas)· Lembaga pengawas independen PolriHery Susanto· Ketua Organisasi Relawan Indonesia (ORI) yang diperiksaJimly Asshiddiqi· Ahli hukumDPR· LegislaturJimly Asmara· Profesor hukum dan pakar konstitusiTim Reformasi Polri· Kelompok yang memberikan rekomendasi reformasi kepolisianUU Polri· Undang-Undang yang mengatur kepolisian IndonesiaProf. Jimly Asshiddiqie· Tokoh hukum dan anggota Majelis Etik OmbudsmanPresiden Joko Widodo· Presiden Republik Indonesia, memberi arahan reformasi lembaga penegak hukumKomisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP)· Kelompok yang menyusun rekomendasi reformasi PolriDewan Kehormatan Penegak Peraturan (DKPP)· Lembaga yang meluncurkan buku etika yang dipimpin JimlyBagir Manan· Anggota Majelis Etik OmbudsmanHeddy Lugito· Tokoh yang memuji Jimly Asshiddiqie sebagai begawan hukum tata negaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga penegak hukum yang merespons pernyataan JimlyOmbudsman Republik Indonesia (ORI)· Lembaga tempat Jimly dan Bagir Manan bertugas di Majelis EtikKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)· Lembaga yang menjadi fokus reformasiMahkamah Konstitusi (MK)· Lembaga yang pernah dipimpin Jimly dan memperingati ulang tahunnyaKomisi Percepatan Reformasi Polri· Lembaga yang dipimpin Jimly AsshiddiqieOrganisasi Advokat· Kelompok profesional hukum yang menghadapi perpecahanLembaga Hukum dan Kehakiman· Sistem yang didorong reformasinya oleh JimlyMahfud MD· Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, rekan kerja dalam reformasiMUI (Majelis Ulama Indonesia)· Lembaga keagamaan yang diusulkan Jimly untuk menjadikan fatwa sebagai kompilasi hukum IslamMahkamah Konstitusi· lembaga yudisial
Tahukah Kamu?
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kompas.com memuat 7 artikel — paling banyak dari 49 media yang pernah meliput.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
594
artikel total · 130 bulan tercatat
86 positif 229 netral 9 negatif
Keberagaman Sumber Berita
182
media unik · dari 594 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
- Kompas.com49 · 8%
- Hukumonline23 · 4%
- Tempo.co22 · 4%
- ANTARA News18 · 3%
- detikNews18 · 3%
Berita Terkait (324)
Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pemakzulan Gibran Tak Punya Pijakan Politik Kuat
Koma.id · 31 Agustus 2026
NetralPernyataan Jimly soal pidak memiliki pijakan politik kuat Gibran bersifat normatif politis, tidak secara langsung menilai kinerja atau integritas target
Jimly Asshiddiqie: Penangkapan Dadan Cs Jadi Pelajaran, Program MBG Tetap Harus Terbuka terhadap Kritik
Koma.id · 30 Agustus 2026
PositifSikap Jimly yang menyebut penangkapan sebagai 'pelajaran' dan mendorong keterbukaan terhadap kritik menunjukkan pendekatan konstruktif dan demokratis.
Jimly Asshiddiqie Puji Prabowo: Abolisi Lembong-Amnesti Hasto Keputusan Hebat
Koma.id · 27 Agustus 2026
PositifJimly Asshiddiqie memuji kebijakan Prabowo dengan形容詞 'Hebat' menunjukkan penilaian positif
