
Jabatan
Wali Kota Banjar
Fraksi
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
71
Berdasarkan 71 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan kurangnya meritokrasi dalam penempatan Ir. H. Sudarsono sebagai Wali Kota Banjar. Riwayat pendidikan relevan, namun ketiadaan data riwayat pekerjaan dan keterlibatan dalam partai politik menjadi perhatian. Data yang terbatas menyulitkan penilaian komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Ir. di bidang teknik dari Universitas Katolik Parahyangan memberikan dasar pengetahuan yang relevan untuk posisi kepemimpinan daerah, meskipun tidak secara spesifik terkait dengan pemerintahan.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan menjadi kekurangan signifikan dalam penilaian. Keterlibatan sebagai Bendahara Partai Golkar dapat memberikan pengalaman dalam manajemen organisasi, namun juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Warga Mekarharja melakukan audiensi dengan Wali Kota Banjar Sudarsono untuk meminta perbaikan jalan yang rusak dan berbatu di wilayah mereka.
SumberWali Kota Banjar Sudarsono berencana membeli mobil dinas baru meskipun ada protes dari warga yang menganggapnya tidak prioritas.
SumberWali Kota Sudarsono mengeluh mobil dinasnya sering mogok dan sempat dipinjami mobil Alphard oleh Dedi Mulyadi, menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan aset dan citra pejabat.
SumberAnggaran paket pelatihan kerja di BLK Kota Banjar untuk tahun 2026 menurun drastis, yang berpotensi mengurangi kesempatan pelatihan bagi masyarakat.
SumberWarga Banjar masih menunggu realisasi janji kampanye Wali Kota terkait program Kartu Berdaya
SumberDedi Mulyadi meminjamkan mobil Alphard kepada Wali Kota Banjar dan menegaskan tidak ada pembelian mobil dinas baru
SumberPemotongan tunjangan kinerja (TPP) bagi ASN di Banjar menimbulkan beban keuangan, sehingga Wali Kota meminta keringanan kredit ke Bank BJB.
SumberWali Kota Banjar mendapat kritik dari warga dan tokoh masyarakat karena anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dianggap terlalu kecil.
SumberSudarsono marah dan menggebrak meja di DPRD karena merasa partainya, Gerindra, tidak diundang dalam acara yang diadakan oleh Wali Kota. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan kurangnya komunikasi.
SumberBuruh Banjar menilai bahwa pemerintah Sudarsono‑Supriana belum memenuhi janji-janji yang disampaikan selama 100 hari pertama, terutama terkait peningkatan kesejahteraan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.
SumberDi Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 55% lebih sedikit dari rata-rata anggota Pemerintah Kota.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
4 kontroversi tercatat — rata-rata di Pemerintah Kota adalah 0.6.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
53% dari 17 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Kota
Salah satu dari 112 anggota Pemerintah Kota yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Harapan Rakyat memuat 11 artikel — paling banyak dari 32 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
289
artikel total · 156 bulan tercatat
102
media unik · dari 289 artikel
Liputan beragam · top 11%
Top 5 Media
Menghitung Mundur 2027: Ikhtiar Kota Banjar Menyelamatkan Nasib PPPK di Balik Jerat APBD
Suarajabar.id · 31 Maret 2026
PositifKota Banjar berupaya menyelamatkan nasib PPPK meskipun terhambat APBD, menunjukkan tanggung jawab.
Dilema APBD Kota Banjar, Antara Aturan Belanja Pegawai 30 Persen dan Nasib 1.650 P3K
jabarekspres.com · 30 Maret 2026
NegatifKata 'dilema' dan 'nasib 1.650 P3K' mengekspresikan keprihatinan terhadap kebijakan APBD
Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkot Banjar Upayakan Tidak Terjadi PHK terhadap PPPK
Harapan Rakyat · 30 Maret 2026
PositifPemkot Banjar berupaya mencegah PHK terhadap PPPK meskipun ada batasan belanja pegawai.
Harta Kekayaan Wali Kota Banjar Sudarsono Tembus Rp7,5 Miliar, Klaim Hasil Usaha Properti Selama 20 Tahun
jabarekspres.com · 23 Maret 2026
NetralPenyebutan harta kekayaan bersifat fakta tanpa penilaian emosional