
Jabatan
Wakil Bupati Bireuen
Fraksi
Provinsi / Dapil
Aceh
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
91
Berdasarkan 91 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan Ir. H. Razuardi, M.T. sebagai Wakil Bupati Bireuen dapat dinilai cukup meritokratis. Pendidikan teknik sipil dan pengalaman di pemerintahan daerah memberikan dasar yang relevan, meskipun detail pengalaman kerja sebelum pensiun PNS tidak tersedia. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang bermanfaat.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Ir. dan M.T. dari Universitas Syiah Kuala relevan dengan jabatan di pemerintahan daerah, terutama jika fokus studinya terkait dengan pembangunan wilayah, infrastruktur, atau tata kelola pemerintahan. Pendidikan teknik memberikan landasan analitis yang berguna dalam pengambilan keputusan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai pensiunan PNS menunjukkan pemahaman tentang birokrasi dan proses pemerintahan, meskipun detail spesifik pekerjaan sebelumnya tidak tersedia. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, seperti Keluarga Alumni Fakultas Teknik USK dan Badan Kemakmuran Mesjid, menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang luas. Peran di organisasi seni mungkin kurang relevan secara langsung, tetapi dapat mendukung pengembangan budaya dan pariwisata daerah.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Korban banjir menggeruduk kantor Bupati Bireuen menuntut transparansi dalam penyaluran bantuan.
SumberSeribuan korban banjir menggeruduk kantor Bupati Bireuen menuntut bantuan segera disalurkan.
SumberMasih adanya anak terlantar di Bireuen menjadi potret pilu di tengah kepemimpinan Mukhlis-Razuardi.
SumberRancangan atau alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2026 dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga memicu kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.
SumberPanwaslih Bireuen melepas terduga money politik yang menyuruh memilih pasangan Mukhlis-Razuardi dalam konteks pilkada.
SumberCabub Mukhlis Takabeya dan Razuardi sepakat dengan Kajari Bireuen untuk menolak money politik dalam pemilukada.
SumberKPU Bireuen membantah adanya rekrutmen PPK dan PPS yang dilakukan dari orang terdekat Mukhlis-Razuardi, menyangkut dugaan nepotisme.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 2%
Peringkat #5 dari 200 anggota Pemerintah Kabupaten yang sudah dianalisis (skor 65).
Catatan
Anggota Pemerintah Kabupaten
Salah satu dari 232 anggota Pemerintah Kabupaten yang terindeks.
Catatan
Mewakili Aceh
161 pejabat publik dari Provinsi Aceh terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kabar Bireuen memuat 8 artikel — paling banyak dari 24 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 18 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Catatan
Lahir di Banda Aceh
12 pejabat publik lain juga lahir di Banda Aceh.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
165
artikel total · 138 bulan tercatat
44
media unik · dari 165 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
Penarikan Mahasiswa KKN USK, Wabup Razuardi: Terima Kasih atas Dedikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Bireuen
Kabar Bireuen · 5 Agustus 2026
PositifAda apresiasi langsung lewat frasa "Terima Kasih atas Dedikasi dan Pengabdian" kepada masyarakat Bireuen.
Wabup Bireuen Ajak Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
RRI.co.id · 31 Juli 2026
PositifMenunjukkan inisiatif positif lewat frasa "ajak perkuat sinergi percepatan penurunan stunting".
Dibuka Wabup Razuardi, DPKP Bireuen Gelar Lomba Masak Serba Ikan
Kabar Bireuen · 21 Juli 2026
NetralTeks hanya menyebut Razuardi membuka acara lomba masak, bukan menilai kinerjanya.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Banleg DPRK Bireuen Gelar Public Hearing Raqan TJSLP, Wabup Razuardi: Penyusunan Regulasi Harus Mampu Beri Kepastian bagi Dunia Usaha
Kabar Bireuen · 14 Juli 2026
PositifNada positif karena Razuardi menekankan regulasi yang memberi "kepastian bagi dunia usaha".