Jabatan
Wakil Wali Kota Pariaman
Fraksi
Demokrat
Provinsi / Dapil
Sumatera Barat
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
74
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 74 artikel
51% positif45% netral4% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Ir. H. Mulyadi sebagai Wakil Wali Kota Pariaman menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang teknik lingkungan dan pengalaman di sektor swasta serta legislatif memberikan relevansi terhadap jabatan kepala daerah. Pengalaman organisasi juga mendukung kapasitas kepemimpinan dan pemahaman terhadap dinamika sosial.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Teknik Lingkungan memberikan dasar pengetahuan yang relevan untuk pengelolaan lingkungan dan infrastruktur perkotaan, yang penting dalam pemerintahan daerah. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan kebijakan publik atau administrasi pemerintahan, fondasi teknik memberikan pendekatan analitis yang berguna.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai direktur di perusahaan dan anggota DPR RI, khususnya di komisi yang relevan dengan pembangunan dan infrastruktur, memberikan pemahaman tentang pengelolaan proyek, kebijakan publik, dan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pengalaman organisasi menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang luas.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan di bidang teknik lingkungan
- +Pengalaman di sektor swasta sebagai direktur
- +Pengalaman sebagai anggota DPR RI di komisi terkait pembangunan
- +Pengalaman organisasi yang luas
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang diterima
- −
Riwayat & Karir (23)
1976
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2018–sekarangPartai Demokrat — Ketua DPD Demokrat Sumbar
- Pekerjaan2017–sekarangAnggota Komisi III DPR RI — DPR RI
- Pekerjaan2014–2017Wakil Ketua Komisi VII DPR RI — DPR RI
- Pekerjaan2013Kapoksi V FPD DPR RI — DPR RI
- Organisasi2013Partai Demokrat — Kadiv. Logistik
- Organisasi2012–sekarangPERKONDO — Ketua Dewan Pembina
- Organisasi2010–2012Partai Demokrat — Kadiv. Hubungan Eksternal LN
- Pekerjaan2009–2010Wakil Ketua Komisi V DPR RI — DPR RI
- Pekerjaan2009–2010Komisaris Utama — PT. Adicitra Mulytama
- Organisasi2009–2012Partai Demokrat — Wakil Sekretaris Fraksi
- Organisasi2008–2010KADIN — Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi
- Organisasi2006–2012PERKINDO — Ketua Umum
- Organisasi2005–2010Partai Demokrat — Sekretaris BALITBANG
- Organisasi2002–2006INKINDO — Wakil Ketua Umum
- Pekerjaan1996–2009Direktur Utama — PT. Adicitra Mukytama
- Pekerjaan1995–1996Direktur — PT. Teifin Prima Rekayasa
- Pendidikan1994Universitas Trisakti Jakarta — Teknik Lingkungan
- Pendidikan1987ATPU Bandung — Teknik Lingkungan
- Pendidikan1983SMA Negeri 11 Bandung
- Pendidikan1980SMP Negeri Gadut Kab. Agam
- Pendidikan1976SD Negeri 19 Bukit Apit
Tanpa Periode
Komisi I
Badan Legislasi
Kontroversi (12)
Pemeriksaan KPK atas anggota DPRTinggi
KPK memeriksa Dedi Mulyadi terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana legislatif.
SumberDugaan korupsi hibah MujahidinTinggi
Kasus dugaan korupsi hibah Mujahidin menuduh Dedi Mulyadi terlibat dalam penyalahgunaan dana.
SumberDugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencianSedang
Tersangka mengirim surat permintaan maaf atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Dedi Mulyadi.
SumberDugaan air kemasan AquaSedang
Komisi VI menuntut investigasi atas dugaan air kemasan Aqua yang berasal dari sumur bor.
SumberKasus anak buahSedang
Mulyadi pernah ditahan terkait dugaan kasus anak buahnya di Polresta Bukittinggi, namun kasus tersebut dibuka kembali setelah diduga berdamai.
SumberTersangka pilkadaTinggi
Bareskrim menetapkan Mulyadi sebagai tersangka terkait pilkada Sumbar, menimbulkan kontroversi politik.
SumberKebijakan donasiRendah
Kebijakan donasi Rp1.000 yang diusulkan Mulyadi mendapat kritik dan diminta ditinjau ulang.
SumberDana mengendap di Pemda JabarTinggi
Dedi Mulyadi dituduh terlibat dalam pengelolaan dana daerah yang mengendap, menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran publik.
SumberKebijakan anti Study Tour KDMSedang
Kebijakan anti study tour yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri mendapat penolakan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Dedi Mulyadi yang dianggap mengekang otonomi daerah.
SumberPengiriman anak ke barak militerTinggi
LBH Pendidikan Indonesia menuntut Dedi Mulyadi menghentikan praktik mengirimkan anak-anak ke barak militer, menilai pelanggaran hak anak.
SumberJaringan & Asosiasi (33)
Dedi Mulyadi· Anggota DPR RIDPR RI· LegislaturKPK· Penegak hukumMujahidin· Yayasan hibahKomisi VI DPR RI· Komisi legislatifSumbar· ProvinsiIr. H. Mulyadi· Anggota DPR RIPolresta Bukittinggi· Instansi penegak hukumBareskrim· Instansi penegak hukumIr. H Mulyadi· Anggota DPR RI dan Ketua DPD Partai DemokratPartai Demokrat· Partai politik yang dipimpin oleh Mulyadi di tingkat nasionalKPU· Lembaga penyelenggara pemilihan umumKota Bukittinggi· Kota di Sumatera Barat yang menjadi fokus kegiatan MulyadiSumatera Barat· Provinsi tempat Mulyadi aktifPT Mutiara Agam· Perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran lingkunganWawako Mulyadi· Walikota Kota PariamanYota Balad· Calon Ketua Dewan Musyawarah Ibu (DMI) Kota PariamanPresiden Prabowo Subianto· Presiden Republik IndonesiaDPRD Kota Pariaman· Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDMI Kota Pariaman· Dewan Musyawarah IbuKota Pariaman· Wilayah administratifPemprov Jabar· Pemerintah DaerahBI· Bank SentralPurbaya· Tidak DiketahuiPartai Golkar· Partai politik yang memberikan rekomendasiMenteri Purbaya· Menteri Dalam Negeri yang berseteru data dengan Dedi MulyadiKepala Daerah· Pihak yang menolak kebijakan anti study tourLBH Pendidikan Indonesia· Lembaga bantuan hukum yang menuntut penghentian pengiriman anak ke barak militerMulyadi· Wakil Walikota PariamanBalai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang· lembaga teknis perkeretaapian
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 978% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Peringkat
Paling Banyak Diliput
Pejabat dengan jumlah artikel terbanyak di Kepala Daerah.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
7 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
67% dari 54 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrat
Salah satu dari 44 anggota fraksi Demokrat di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
396
artikel total · 142 bulan tercatat
38 positif 33 netral 3 negatif
Keberagaman Sumber Berita
169
media unik · dari 396 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
- Kompas.com37 · 9%
- Mimbarsumbar.id18 · 5%
- Tempo.co18 · 5%
- Bisnis.com9 · 2%
- Harapan Rakyat9 · 2%
Berita Terkait (74)
Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Stop Izin Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan
Kompas.com · 10 Mei 2026
NetralTeks membahas Dedi Mulyadi, bukan Ir. H. MULYADI
Wakil Walikota Pariaman Mulyadi Ikuti Rapat RUPS PT Balairung Jakarta
Forum Sumbar · 8 Mei 2026
NetralTeks bersifat informatif tentang Mulyadi mengikuti rapat RUPS, bukan menilai kinerja atau sikapnya.
Mulyadi Hadiri Rapat Kesepakatan Bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas...
Website Kota Pariaman · 5 Mei 2026
NetralTeks hanya membahas kehadiran Mulyadi dalam rapat kesepakatan bersama, tanpa nada pujian atau kritik yang jelas.
Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten di Gedung DPR Senayan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Dinilai Iri Netizen
