Jabatan
Komisi VII - Anggota
Fraksi
Gerakan Indonesia Raya
Provinsi / Dapil
Kalimantan Utara
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
80
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 80 artikel
53% positif46% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penempatan Hj. RAHMAWATI, S.H. sebagai anggota Komisi VII DPR RI kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum memiliki relevansi terbatas dengan tugas komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Keterbatasan data riwayat pekerjaan dan organisasi menyulitkan penilaian yang lebih komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum memiliki relevansi yang terbatas dengan bidang tugas Komisi VII. Meskipun pemahaman hukum penting dalam perumusan kebijakan, keahlian di bidang energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, atau lingkungan hidup akan lebih relevan.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi merupakan kendala signifikan dalam menilai relevansi pengalaman. Tanpa informasi ini, sulit untuk menentukan apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman praktis atau keahlian yang mendukung tugasnya di Komisi VII.
Faktor Pengurang
- −Relevansi pendidikan terbatas
- −Data riwayat pekerjaan tidak tersedia
- −Data riwayat organisasi tidak tersedia
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (6)
1981
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan2011–sekarangUniversitas Cokroaminoto Yogyakarta — Hukum
- Pendidikan1987–sekarangSMA 02 Sumbawa Besar
- Pendidikan1984–sekarangSMP 01 Lab Sumbawa Besar
- Pendidikan1981–sekarangSDN 01 Lab Sumbawa
Tanpa Periode
Komisi VII
Panitia Khusus
Kontroversi (7)
Dugaan makarSedang
Klaim bahwa Rahmawati Herdian terlibat dalam kasus dugaan makar yang menimbulkan kontroversi di DPR.
SumberKritik terhadap kebijakan PPN 12%Rendah
Rahmawati mengkritik kebijakan PPN 12% yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip fiskal.
SumberKeterbatasan layanan kesehatan di Way HaruRendah
Terdapat kritik bahwa permintaan pembangunan layanan kesehatan di Way Haru belum mendapat dukungan yang memadai.
SumberPekerja luar mengisi lowongan kerja di Tanah Kuning-MangkupadiSedang
Banyak pekerja luar yang mengisi lowongan kerja di Tanah Kuning-Mangkupadi, sementara pekerja lokal kurang mendapat kesempatan.
SumberUsulan Anggaran Bioskop DesaSedang
Rahmawati mengusulkan anggaran untuk pengadaan bioskop desa sebanyak 1.000 layar, yang kemudian mendapat banyak kritik dari warganet karena dianggap bukan prioritas.
SumberPenggunaan pekerja luar di proyek lokalSedang
Rahmawati menyalahkan bahwa proyek-proyek lokal seperti Tanah Kuning-Mangkupadi dipenuhi pekerja luar, mengurangi pelatihan dan pekerjaan bagi warga Kaltara, dan meminta agar Kaltara menjadi tuan rumah dalam penyaluran lapangan kerja.
SumberEkspor udang tarakonRendah
Pernyataan tentang tantangan dan upaya ekspor udang tarakon ke pasar global
SumberJaringan & Asosiasi (51)
Rahmawati Zainal· Anggota DPR RIBukhori Yusuf· Kader PKS (tidak lagi anggota DPR)Kaltara· Kabupaten di Kalimantan UtaraDekranasda Kaltara· Kepala DekranasdaPKK Nunukan· Kepala TP PKKBGN· Badan Gizi NasionalMBG· Makan Bergizi GratisRahmawati Herdian· Anggota DPR RI, Fraksi Partai NasDemPartai NasDem· Partai politik yang menjadi fraksi RahmawatiKementerian Kesehatan· Instansi pemerintah yang diminta pembangunan layanan kesehatanWay Haru· Lokasi permintaan pembangunan layanan kesehatanKementerian Perindustrian· Instansi yang diminta langkah konkret atas persoalan industri di KaltaraKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif· mitra kerjaKementerian Pertanian· mitra kerjaBulog· pihak penyedia stok berasKementerian Perhubungan· mitra kerjaHj Rahmawati Zainal· Anggota DPR RI Komisi VIIGerindra· Partai politikNunukan· Wilayah perbatasanHj. Rahmawati, SH· Anggota DPR RI Komisi VIIDPR RI· Lembaga legislatif negaraRRI Nunukan· Lembaga penyiaran publik yang dikunjungiKalimantan Utara· Lokasi pelaksanaan kegiatan dan kunjungan kerjaHj. Rahmawati· Pejabat PublikAr-Rohimin· Pondok PesantrenGubernur· Pejabat PublikKomisi VII· Lembaga LegislatifKaltara· ProvinsiRahmawati· pejabat publikMPR RI· organisasi
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
51% dari 47 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya
Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Kalimantan Utara
30 pejabat publik dari Provinsi Kalimantan Utara terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
RRI.co.id memuat 20 artikel — paling banyak dari 49 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
465
artikel total · 117 bulan tercatat
42 positif 37 netral 1 negatif
Keberagaman Sumber Berita
130
media unik · dari 465 artikel
Liputan beragam · top 12%
Top 5 Media
- detikNews56 · 12%
- Benuanta30 · 6%
- RRI.co.id29 · 6%
- Gerindra26 · 6%
- ANTARA News Kaltara22 · 5%
Berita Terkait (80)
Kunker ke Kawasan Industri Cikupa, Rahmawati Soroti Potensi Sengketa dan Kepastian Hukum
Benuanta · 27 Agustus 2026
NetralTeks hanya melaporkan kunjungan kerja Rahmawati dan sorotannya terhadap potensi sengketa secara faktual, tanpa ekspresi sentimen.
Hj Rahmawati Tinjau Sentra Perbenihan Padi Bulungan, Program Prabowo Bikin Petani Optimistis
Klikwarta.com · 5 Agustus 2026
PositifTeks menyorot kunjungan dan program yang membuat petani 'optimistis', sehingga bernuansa positif terhadap Rahmawati.
Dari Tambak Tarakan ke Pasar Global, Rahmawati Perjuangkan Ekspor Langsung
Headlinews.id · 1 Agustus 2026
PositifFrasa "Rahmawati Perjuangkan Ekspor Langsung" menunjukkan upaya dan prestasi yang positif bagi Rahmawati DPR.
