H. Tarso, S.I.P.

Baliho bergambar Tarso tersebar luas di wilayah Wonogiri, menimbulkan protes publik karena dianggap melanggar aturan kampanye dan menimbulkan kesan politik uang.

Tarso, yang sebelumnya menjadi kader PDIP, mendaftar sebagai calon Bupati lewat Partai Gerindra, menimbulkan kontroversi internal PDIP dan pertanyaan tentang loyalitas politiknya.

Beberapa media melaporkan bahwa Tarso dan Fritz Yohanes menjadi target utama Partai Demokrat untuk Pilkada Wonogiri 2024, menambah spekulasi tentang dukungan lintas partai.

Masyarakat desa Sekarkurung Gresik menilai adanya pemungutan retribusi parkir dua kali untuk makam Sunan Giri, menimbulkan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan rekomendasi kepada pasangan Tarso Sagito dan Teguh untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati, menimbulkan pertanyaan tentang aliansi politik menjelang Pilkada.

Kepala BPBD Tarso dituduh menyalahgunakan anggaran lembaga dan dipanggil ke kejaksaan untuk dimintai keterangan.

Setelah panggilan pertama, Kejaksaan Negeri kembali mendatangi kantor BPBD untuk melanjutkan penyelidikan terhadap Tarso.

Tarso, kader PDIP, mendaftar sebagai calon bupati melalui Partai Gerindra dan partai lainnya, yang dikritik oleh PDIP Wonogiri sebagai politik tanpa etika dan hanya mengejar kekuasaan.