H. RUSLI BANUN, S.Si., Apt., M.M.

Wenny Bukamo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat menjabat sebagai Bupati Banggai Laut dan mencalonkan diri kembali.

Tenggelamnya kapal cepat yang membawa rombongan kampanye yang mengakibatkan calon wakil bupati pendampingnya meninggal dunia.

Adanya polemik dan penjelasan KPU terkait keabsahan ijazah luar negeri salah satu kandidat (Ridaya Laode Ngkowe).

Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran yang mengatur perizinan perumahan sebagai bagian kebijakan mitigasi bencana. Surat edaran ini menuai kritik karena dinilai tidak berpayung hukum dan dipersoalkan kekuatan hukumnya; Dedi membela langkah tersebut dengan alasan situasi kebencanaan membutuhkan tindakan cepat meskipun aspek hirarki hukum diperdebatkan.

Kritik dari pakar dan publik terkait seringnya kepala daerah menerbitkan surat edaran yang dianggap berpotensi menimbulkan kebingungan hukum dan administratif. Dedi menjelaskan alasan sering menerbitkan SE dengan menekankan prioritas mitigasi bencana dan penanganan situasi darurat.

Beberapa pakar menilai surat edaran Gubernur yang mengatur larangan truk AMDK berkonfigurasi sumbu 3 dapat diabaikan dan menimbulkan kebingungan operasional bagi pengusaha angkutan.

Pakar hukum mengingatkan bahwa surat edaran tidak bisa dibuat seenaknya tanpa dasar hukum yang kuat dan prosedur administrasi yang jelas, sehingga ada potensi masalah hukum terhadap pelaksanaan SE.

Surat edaran menuai kritik dari publik dan media terkait potensi dampak pada distribusi barang dan aktivitas ekonomi lokal, memicu perdebatan tentang proporsionalitas kebijakan.

Dedi Mulyadi membela keputusan menerbitkan SE dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai langkah mitigasi di tengah ancaman bencana, sehingga menimbulkan pro-kontra antara urgensi mitigasi dan kelayakan pelaksanaan.