Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Kontak
jongopang@gmail.com
Artikel Terindeks
132
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 132 artikel
49% positif48% netral2% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan H. Nasyirul Falah Amru sebagai anggota Komisi III DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di berbagai sektor bisnis dan organisasi, meskipun tidak secara langsung terkait dengan bidang hukum atau keamanan (Komisi III), memberikan wawasan yang berguna. Namun, latar belakang pendidikan yang tidak sepenuhnya selaras dengan tugas di Komisi III menjadi catatan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Ekonomi relevan untuk pemahaman kebijakan ekonomi yang mendasari beberapa aspek tugas Komisi III. Namun, tidak ada pendidikan formal di bidang hukum, politik, atau keamanan yang secara langsung relevan dengan fungsi utama Komisi III.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai komisaris utama di berbagai perusahaan menunjukkan kemampuan manajerial dan pemahaman tentang regulasi bisnis, yang relevan dengan pengawasan yang dilakukan Komisi III. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan juga memberikan pemahaman tentang dinamika sosial dan politik. Pengalaman sebagai anggota DPR periode sebelumnya juga menjadi nilai tambah.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya
- +Pengalaman di berbagai posisi komisaris utama perusahaan
- +Keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan tidak sepenuhnya relevan dengan bidang tugas Komisi III
- −Pengalaman kerja lebih dominan di sektor bisnis daripada hukum atau keamanan
Riwayat & Karir (36)
1981
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pendidikan2022–sekarangUniv. Brawijaya — Administrasi
- Pekerjaan2019–2024Anggota — Anggota DPR RI
- Pekerjaan2019–2024Anggota — Anggota Komisi VII DPR RI
- Organisasi2015–2020Sekretaris Umum Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) — Sekretaris
- Organisasi2015–2020Bendahara Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU) — Bendaraha
- Pekerjaan2014–2019Anggota — Anggota DPR RI
- Pekerjaan2012–sekarangDirektur Utama — PT. Hati Emas
- Pekerjaan2011–sekarangDirektur Keuangan — PT. Umat Power
- Organisasi2011–2016PP. Bamusi — Ketua
- Organisasi2011–2016Departemen Agama DPP PDI Perjuangan — Ketua
- Organisasi2011–2016DPP PDI Perjuangan — Ketua Bidang Keagamaan
- Organisasi2011–2016PP BAITUL MUSLIMIN INDONESIA — Ketua
- Pekerjaan2010–sekarangDirektur Utama — PI.Sinergi Multi Niaga
- Organisasi2010–2015PBNU — Bendahara
- Organisasi2010–2015PRESEDIUM GMNI — Bendahara
- Pekerjaan2009–sekarangDirektur Pemasaran — PT. Harbat Farma
- Organisasi2008–2010PP IPNU — Bendahara
- Pekerjaan2005–sekarangKomisaris Utama — PT. Rajawali Kertabumi Indonesia
- Pekerjaan2005–sekarangKomisaris Utama — PT. Cefa Laboratories
- Organisasi2004–2006LSM Satelit — Presiden
- Organisasi2004–2006LSM ISDS — Direktur
- Organisasi2003–2005PP Ikatan Pelajar MU (UMU) — Bendahara
- Organisasi2003–2010PP. Ikatan Alumni Pelajar MU — Anggota
- Organisasi2003–sekarangLSM Pusat Studi Kebijakan Publik Alternatif — Direktur
- Organisasi1995–1996Senat Mahasiswa Fak. Ekonomi UNAS — Anggota
- Pendidikan1994–1999Univ. Nasional — Fak. Ekonomi
- Pendidikan1991–1994SMAN 2 Ponorogo
- Pendidikan1988–1991SMP Ma'arif I, Ponorogo
- Pendidikan1981–1988 SD Ma'arif I, Ponorogo
Tanpa Periode
Komisaris Utama· PT. Kalimantan Sumber Energi - Storage BBM
Komisaris Utama· PT. Mitra Gas Bersama - Gas Transporter
Komisaris Utama · PT. Rama Pharmaceutical Industry
Komisaris Utama· PT. Prima Multi Artha - Mining
Direktur Utama· PT. Indokarya Farma
Badan Musyawarah
Komisi III
Kontroversi (21)
Debt CollectorSedang
Penyalahgunaan praktik debt collector yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan risiko bagi masyarakat
SumberUU KPKTinggi
Kritik terhadap revisi UU KPK yang dianggap menimbulkan standar ganda dan cuci tangan
SumberABK FandiSedang
Kasus ABK Fandi yang lolos hukuman mati, menimbulkan kontroversi tentang penegakan hukum
SumberRevisi UU KPK 2019Sedang
Gus Falah menuduh revisi UU KPK 2019 sebagai inisiatif DPR yang mengurangi kekuatan KPK, menuduh adanya cuci tangan eksekutif
SumberKasus ABK Fandi RamadhanRendah
Gus Falah mengusulkan eksaminasi ulang dan menuntut hukuman yang lebih ringan bagi ABK Fandi Ramadhan
SumberKecelakaan mudik 2026Rendah
Gus Falah mengkritik Polri atas penurunan kecelakaan mudik, menuntut investigasi lebih lanjut
SumberKritik terhadap Presiden terkait UU KPKSedang
Gus Falah mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap melemparkan tanggung jawab revisi UU KPK sepenuhnya kepada DPR.
SumberKedudukan PolriRendah
Menegaskan bahwa posisi Polri harus tetap di bawah Presiden sesuai amanat reformasi, menanggapi wacana pengalihan posisi Polri.
SumberKejanggalan SP3 Kasus Lahan SatoewiTinggi
Gus Falah menyoroti ketidaksesuaian data dan prosedur dalam SP3 terkait lahan Satoewi di Surabaya.
SumberPembebasan ABK Batam dari hukuman matiSedang
Gus Falah memberikan apresiasi kepada hakim yang membebaskan ABK Batam dari vonis hukuman mati, menimbulkan perdebatan tentang kebijakan hukuman mati di Indonesia.
SumberJaringan & Asosiasi (55)
Gus Falah· Anggota DPR, Ketua Komisi III DPRDPR· LegislaturPolri· KepolisianKomisi III DPR· Komisi DPRKPRP· Komite Peninjau Reformasi PolriPrabowo Subianto· PresidenPBNU· Organisasi IslamKemenag· Kementerian AgamaKorlantas Polri· Kepolisian Lalu LintasPPRT· Peraturan Perundang-undangan Pekerja Rumah TanggaJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaDebt Collector· Praktik penagihan utangNasyirul Falah· Anggota DPR Komisi IIIKPK· Lembaga Penegak HukumABK Fandi Ramadhan· TerdakwaBekasi Timur· Lokasi kecelakaan keretaNasyirul Falah Amru· Anggota Komisi III DPR RIDPR RI· Lembaga legislatif yang menyusun undang-undangKomisi Reformasi Polri· Tim yang memberikan rekomendasi perbaikan kepolisianSurabaya· tempat kejadianSatoewi· lokasi lahanSP3· program pemerintahHakim· Hakim yang membebaskan ABK BatamMahkamah Konstitusi· Lembaga yudikatif yang mengeluarkan putusan terkait Perpol 10/2025PDI Perjuangan· Partai politik yang mendukung pengawasan tambang koperasiNTB· Provinsi Nusa Tenggara Barat, lokasi isu lingkungan tambang koperasiChairul Tanjung· Pemilik CT CorpTrans 7· Stasiun televisi yang menayangkan konten kontroversialBamusi· Organisasi sayap PDI PerjuanganPesantren· Institusi pendidikan agama yang menjadi objek bahasan
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
42% dari 93 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 39 artikel — paling banyak dari 44 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
400
artikel total · 84 bulan tercatat
65 positif 64 netral 3 negatif
Keberagaman Sumber Berita
106
media unik · dari 400 artikel
Liputan beragam · top 28%
Top 5 Media
- gesuri.id111 · 28%
- ANTARA News26 · 7%
- Bela Rakyat19 · 5%
- JPNN.com18 · 5%
- Media Indonesia17 · 4%
Berita Terkait (132)
Gus Falah: RUU Perampasan Aset: DPR Buka Peluang Judi Online Masuk Daftar Tindak Pidana
beritabuana.co · 3 September 2026
NegatifGus Falah mengkritik Roulette Perampasan Aset yang membuka peluang judi online masuk daftar tindak pidana, menunjukkan sikap反对 potensi regulasi yang merugikan.
RUU Perampasan Aset Belum Final, Gus Falah: Masih Terbuka untuk Penyempurnaan
Bela Rakyat · 3 September 2026
NetralGus Falah menyatakan Roulette Perampasan Aset masih terbuka untuk penyempurnaan, menunjukkan sikap konstruktif netral terhadap proses legislasi.
Anggota Komisi III Buka Suara Soal Heboh RUU Perampasan Aset Disebut Ganti Nama
Koma.id · 14 Agustus 2026
NetralTeks membahas Anggota Komisi III secara umum terkait RUU Perampasan Aset, tidak secara spesifik membahas kinerja atau aspek Nasyirul Falah Amru sebagai anggota DPR.
