
Jabatan
Calon Wakil Bupati Kutai Timur (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Kalimantan Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
77
Berdasarkan 77 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kurang Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, penempatan H. MAHYUNADI sebagai Calon Wakil Bupati Kutai Timur menunjukkan tingkat meritokrasi yang kurang. Meskipun memiliki pengalaman organisasi yang luas, relevansi langsung dengan tata kelola pemerintahan daerah terbatas. Riwayat pendidikan dan pekerjaan juga kurang mendukung kompetensi spesifik dalam bidang pemerintahan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.E. dan M.Si. memberikan dasar pengetahuan ekonomi dan manajemen yang relevan untuk jabatan publik. Namun, tidak ada pendidikan formal yang secara spesifik berfokus pada ilmu pemerintahan atau kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman organisasi menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen, terutama dalam konteks lokal Kutai Timur. Namun, sebagian besar pengalaman organisasi berfokus pada bidang kepemudaan, partai politik, dan olahraga menembak, yang kurang relevan secara langsung dengan tugas-tugas pemerintahan daerah. Pengalaman sebagai wiraswasta tidak memberikan informasi yang cukup untuk menilai relevansinya.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Kontroversi terkait pembangunan atau kebijakan di Kampung Sidrap yang menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.
SumberKepala daerah menanggapi potongan dana bagi hasil, menilai dampak negatif bagi pembangunan.
SumberWarga mempersoalkan pemasangan spanduk bapaslon Ardiansyah-Mahyunadi di depan Kantor Desa Teluk Pandan yang kemudian ditelusuri oleh Bawaslu Kutim.
SumberSebuah media melaporkan bahwa Mahyunadi, calon bupati Kutai Timur, diduga menggunakan ijazah palsu dalam dokumen resmi kampanye.
SumberAgus Haris menilai tudingan terkait penggiringan KTP terhadap Mahyunadi terlalu berlebihan dan menyerukan penghormatan terhadap proses hukum.
SumberWarga menilai penempatan spanduk kampanye Mahyunadi di depan kantor desa Teluk Pandan tidak sesuai prosedur, sehingga Bawaslu Kutim melakukan penelusuran.
SumberWakil Bupati Mahyunadi menyatakan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kutai Timur akan disesuaikan karena penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 264% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
5 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
33% dari 45 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Kalimantan Timur
67 pejabat publik dari Provinsi Kalimantan Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memuat 35 artikel — paling banyak dari 19 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
123
artikel total · 137 bulan tercatat
33
media unik · dari 123 artikel
Cukup terkonsentrasi · top 43%
Top 5 Media
Mahyunadi Ingatkan Kades dan Camat Jangan Main Mata dengan Perusahaan: Nanti Sulit Perjuangkan Hak Warga - nomorsatukaltim.disway.id
Nomor Satu Kaltim · 14 Juli 2026
NegatifKata "Jangan Main Mata dengan Perusahaan" memberi kesan peringatan keras dan kritik terhadap perilaku pejabat.
Demam Piala Dunia di Kutim, Ardiansyah Jagokan Argentina dan Mahyunadi Dukung Prancis
pro.kutaitimurkab.go.id · 14 Juli 2026
NetralTeks membahas Piala Dunia dan dukungan tim sepak bola, bukan Mahyunadi sebagai kepala daerah.
Mahyunadi Ingatkan Kades di Kutim Tak Terlalu Dekat dengan Perusahaan
Pranala.co · 13 Juli 2026
NetralJudul ini berisi peringatan kepada kades soal kedekatan dengan perusahaan, lebih berupa sikap kebijakan.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Hadiri MPLS Kutim, Mahyunadi Evaluasi Keterlambatan Seragam Gratis
pro.kutaitimurkab.go.id · 13 Juli 2026
NegatifFrasa "Evaluasi Keterlambatan Seragam Gratis" menonjolkan keterlambatan program yang bernada kritik.