
Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
NasDem
Provinsi / Dapil
Kalimantan Selatan
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
77
Meritokratis
Penempatan H. Machfud Arifin sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang kepolisian, khususnya dalam penegakan hukum, relevan dengan tugas pengawasan dan legislasi di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Namun, transisi dari penegak hukum ke legislator memerlukan adaptasi dan pemahaman mendalam tentang proses politik dan pembuatan kebijakan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di PTIK dan Universitas Bhayangkara dengan fokus pada Ilmu Kepolisian dan Hukum sangat relevan dengan bidang tugas di Komisi III yang berkaitan dengan hukum dan keamanan. Pendidikan ini memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk memahami isu-isu yang dihadapi komisi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Kapolda di berbagai provinsi dan posisi strategis di kepolisian memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Keanggotaan di Dewan Pertimbangan Partai NasDem juga memberikan wawasan politik yang berguna dalam menjalankan tugas legislatif. Namun, pengalaman di sektor swasta (PT Manggala Akasha Indonesia) kurang relevan dengan tugas di Komisi III.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Penggunaan mobil mewah Hummer Limousine yang dipamerkan di Surabaya menimbulkan kritik karena dianggap tidak sesuai dengan citra pejabat publik yang harus sederhana dan fokus pada pelayanan publik.
SumberBeberapa laporan menyebutkan keterlibatan Machfud Arifin dalam kasus narkoba, penipuan, dan pembunuhan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritasnya.
SumberKritik muncul terkait program beasiswa PIP yang dijalankan di Banjarmasin, di mana beberapa pihak menilai bahwa program tersebut tidak transparan dan tidak memenuhi standar.
SumberTerdapat tuduhan bahwa Machfud Arifin menyalin program kampanye dari calon lain, yang menimbulkan kontroversi di kalangan pendukung.
SumberGambar mobil mewah (hummer, sedan Porsche) yang dikaitkan dengan Machfud Arifin menimbulkan kritik tentang citra dan kesesuaian dengan nilai publik.
SumberKubu pendukung Eri Cahyadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait rencana kampanye Machfud Arifin, menimbulkan ketegangan hukum.
SumberKritik terhadap over kapasitas lapas Banjarmasin dan maraknya kasus TPPO yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.
SumberKampanye menuntut tindakan tegas terhadap jaringan penyalahguna BBM subsidi, termasuk penegakan hukum dan regulasi yang lebih ketat.
SumberHasto memberikan komentar negatif terhadap kampanye Machfud Arifin di Surabaya.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Catatan
Anggota Fraksi NasDem
Salah satu dari 68 anggota fraksi NasDem di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Kalimantan Selatan
73 pejabat publik dari Provinsi Kalimantan Selatan terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
ANTARA News memuat 14 artikel — paling banyak dari 65 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 98 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
347
artikel total · 117 bulan tercatat
138
media unik · dari 347 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
Machfud Arifin Minta Perhitungan Anggaran Kejaksaan Terukur
Fraksi Nasdem · 31 Agustus 2026
NetralTeks menggambarkan tindakan Machfud Arifin dalam meminta perhitungan anggaran secara faktual tanpa sentimen positif atau negatif.
Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin minta badan independen dalam RUU Perampasan Aset
Hasanah.id · 4 Agustus 2026
NetralFrasa utama adalah permintaan badan independen dalam RUU Perampasan Aset, tanpa evaluasi positif/negatif.
Machfud Arifin Usul RUU Perampasan Aset Bentuk Badan Independen Pengawas
Tabloid Tirai · 3 Agustus 2026
PositifAda kesan proaktif dari frasa "Usul RUU Perampasan Aset" dan pembentukan "Badan Independen Pengawas".
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin meminta RUU Perampasan Aset dibahas secara matang
Hasanah.id · 13 Juli 2026
NetralTeks hanya menyebut sikap formal bahwa RUU Perampasan Aset dibahas "secara matang" tanpa pujian atau kritik langsung.