
Jabatan
Anggota DPD RI
Fraksi
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Kontak
achmadazran@dpd.go.id
Artikel Terindeks
69
Berdasarkan 69 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan H. Achmad Azran sebagai Anggota DPD RI kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan Manajemen dari Universitas Wiraswasta Indonesia kurang relevan secara langsung dengan tugas legislatif di DPD. Ketiadaan informasi mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi semakin memperlemah justifikasi meritokratis.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Manajemen memiliki relevansi terbatas dengan tugas legislatif dan representasi daerah di DPD. Meskipun pemahaman manajemen dapat berguna dalam pengelolaan organisasi, kurangnya latar belakang dalam bidang hukum, politik, atau kebijakan publik menjadi kekurangan.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi merupakan kelemahan besar dalam penilaian. Tanpa informasi ini, sulit untuk menilai apakah kandidat memiliki pengalaman praktis atau keterlibatan yang relevan dengan tugas sebagai anggota DPD.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Achmad Azran menanggapi surat terbuka terkait laporan keuangan PT Jakpro dan mendorong adanya transparansi yang lebih baik.
SumberAdanya protes dari penghuni rusun se-DKI Jakarta mengenai penggolongan tarif air yang dianggap memberatkan, yang kemudian dikawal oleh Azran.
SumberAzran menyoroti kasus dugaan pemaksaan pengunduran diri buruh di Cakung menjelang hari raya Lebaran.
SumberAnggota DPD RI/MPR menyampaikan duka atas korban dan menuntut evaluasi penugasan TNI di Lebanon karena dianggap kurang persiapan dan koordinasi.
SumberKubu Abdul Ghoni menuding bahwa proses pemilihan Achmad Azran sebagai pejabat dalam musyawarah besar tidak sah secara hukum atau organisasi.
SumberSylviana Murni tergusur dan tidak berhasil lolos menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2024.
SumberAchmad Azran dilaporkan oleh Koalisi Pengacara Betawi Nusantara ke Badan Kehormatan DPD RI terkait dugaan pelanggaran etik sebagai anggota DPD RI.
SumberAzran mengawali pertemuan dengan BPN DKI untuk menyelesaikan sengketa tanah di lokasi GOR Rawa Badak.
SumberDi Atas Rata-rata
Bersih Kontroversi
Tidak ada kontroversi tercatat, sementara rata-rata DPD adalah 1.1.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
93% dari 30 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota DPD
Salah satu dari 150 anggota DPD yang terindeks.
Catatan
Mewakili Dki Jakarta
29 pejabat publik dari Provinsi Dki Jakarta terindeks di platform.
Catatan
Lahir di Dki Jakarta
13 pejabat publik lain juga lahir di Dki Jakarta.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
136
artikel total · 32 bulan tercatat
68
media unik · dari 136 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
Tindak Lanjut Aduan Tanah Rawa Badak, Bang Azran Bertemu BPN DKI dan Segera Kumpulkan Pihak Terkait
zonasatunews.com · 1 September 2026
PositifTeks menunjukkan Achmad Azran aktif menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kasus tanah, mencerminkan kinerja positif dalam 'hubungan dengan konstituen dan masyarakat' melalui pertemuan dengan BPN DKI dan rencana mengumpulkan pihak terkait.
Bang Azran Kawal Sengketa Tanah GOR Rawa Badak, DPD RI Gandeng BPN DKI
Harian Nasional News · 1 September 2026
PositifKalimat 'Bang Azran Kawal Sengketa Tanah' menunjukkan Azran aktif mengawal masalah konstituen, dan 'DPD RI Gandeng BPN DKI' menunjukkan kolaborasi produktif dengan instansi pemerintah.
Temui BPN DKI Bahas GOR Rawa Badak, Anggota DPD RI Azran: Negara Harus Hadir Tangani Masalah Tanah
Tribunjakarta.com · 1 September 2026
PositifFrasa 'Negara Harus Hadir Tangani Masalah Tanah' mencerminkan sikap politik yang proaktif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa tanah untuk masyarakat.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala