
Jabatan
Calon Wakil Walikota Cimahi (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
75
Berdasarkan 75 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, H. A Mulyana memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang pemerintahan dan kesehatan, meskipun pengalaman kerjanya kurang jelas. Pengalaman organisasi menunjukkan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Skor ini mencerminkan bahwa meskipun ada aspek meritokratis, terdapat keterbatasan data dan potensi kesenjangan dalam pengalaman yang dapat memengaruhi efektivitasnya sebagai Wakil Walikota.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan pascasarjana di bidang MH.Kes dan M.Pd menunjukkan pemahaman tentang kesehatan masyarakat dan pendidikan, yang relevan dengan tugas pemerintahan daerah. Gelar S.H. di bidang hukum juga memberikan dasar yang kuat untuk memahami regulasi dan kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga sulit untuk menilai relevansinya. Pengalaman organisasi sebagai penasihat PPNI Jawabarat dan ketua LBH Bakti Kencana menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan pemahaman isu-isu sosial dan hukum, yang relevan dengan peran sebagai Wakil Walikota. Namun, kurangnya informasi detail mengenai peran di yayasan menjadi catatan.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
KPK menuding kode suap "Musang King" sebagai indikasi korupsi yang melibatkan Yana Mulyana saat menjabat Wali Kota Bandung.
SumberYana Mulyana ditangkap oleh KPK terkait dugaan penerimaan suap miliaran rupiah dalam proyek Smart City, kemudian dikenai operasi tangkap tangan (OTT) dan diberhentikan secara tidak hormat.
SumberYana Mulyana terjaring OTT KPK, dua rumah dinasnya ditutup rapat dan terdapat mobil polisi yang terparkir, menimbulkan tuduhan penyalahgunaan jabatan.
SumberSetelah kematian Oded M. Danial, Yana Mulyana ditunjuk menjadi Plt Wali Kota Bandung, menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi penunjukan tersebut.
SumberRumah dinas milik Yana Mulyana dipantau sepi setelah ia terjaring OTT KPK, menambah citra negatif publik.
SumberYana Mulyana ditangkap oleh KPK dalam operasi OTT terkait dugaan suap pada program Smart City dan diduga menerima miliaran rupiah. Kasus ini menimbulkan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
SumberSetelah penangkapan, Yana Mulyana diberhentikan secara tidak hormat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan digantikan oleh Sekda Ema Sumarna sebagai Plh Wali Kota.
SumberYana Mulyana dituduh intoleran dan mendapat sorotan negatif di media sosial setelah OTT, menambah tekanan politik dan citra publiknya.
SumberYana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK terkait kasus suap.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 364% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Peringkat
Skor Merit Top 4%
Peringkat #119 dari 2607 anggota Kepala Daerah yang sudah dianalisis (skor 65).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
19 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 1.9.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (79%) dari 72 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 10 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
169
artikel total · 197 bulan tercatat
105
media unik · dari 169 artikel
Liputan beragam · top 7%
Top 5 Media
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK, Begini Kronologinya
RADARSEMARANG.ID · 5 Mei 2026
NegatifWali Kota Bandung Kena OTT KPK adalah sentimen negatif.
Berkaca Kasus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, KPK Minta Kepala Daerah tak Minta Setoran THR
Media Indonesia. · 14 Maret 2026
NetralTeks membahas kasus Bupati Cilacap, bukan H. A MULYANA,SH.,M.Pd.,MH.Kes
Kepala Daerah se Maluku Utara Sambut Kedatangan Plt Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana
Tribunternate.com · 13 Februari 2026
NetralTeks membahas kedatangan Plt Wakil Jaksa Agung, bukan H. A MULYANA,SH.,M.Pd.,MH.Kes
Wamendagri: 500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2005
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Media Indonesia. · 13 Februari 2026
NegatifKepala Daerah Terjerat Korupsi adalah sentimen negatif.