Jabatan
Calon Wakil Walikota Cimahi (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
75
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 75 artikel
1% positif80% netral19% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, H. A Mulyana memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang pemerintahan dan kesehatan, meskipun pengalaman kerjanya kurang jelas. Pengalaman organisasi menunjukkan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Skor ini mencerminkan bahwa meskipun ada aspek meritokratis, terdapat keterbatasan data dan potensi kesenjangan dalam pengalaman yang dapat memengaruhi efektivitasnya sebagai Wakil Walikota.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan pascasarjana di bidang MH.Kes dan M.Pd menunjukkan pemahaman tentang kesehatan masyarakat dan pendidikan, yang relevan dengan tugas pemerintahan daerah. Gelar S.H. di bidang hukum juga memberikan dasar yang kuat untuk memahami regulasi dan kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga sulit untuk menilai relevansinya. Pengalaman organisasi sebagai penasihat PPNI Jawabarat dan ketua LBH Bakti Kencana menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan pemahaman isu-isu sosial dan hukum, yang relevan dengan peran sebagai Wakil Walikota. Namun, kurangnya informasi detail mengenai peran di yayasan menjadi catatan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan pascasarjana yang relevan (MH.Kes, M.Pd, S.H)
- +Pengalaman organisasi di bidang kesehatan dan hukum
Faktor Pengurang
- −Kurangnya detail mengenai pengalaman kerja di Yayasan Adhi Guna Kencana
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima
- −
Riwayat & Karir (8)
1977
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2019–2023JUJITSU JAWA BARAT — KETUA UMUM
- Pendidikan2006–2009PASCA SARJANA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA — MH. Kes
- Pendidikan2000–2002UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA — M.Pd
- Organisasi1996–2024PPNI JAWABARAT — PENASIHAT
- Organisasi1995–2024LBH BAKTI KENCANA — KETUA
- Pendidikan1988–1991SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG — S.H
- Pendidikan1977–1980SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) IMMANUEL — SMA
Tanpa Periode
Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana
Kontroversi (19)
Suap "Musang King"Tinggi
KPK menuding kode suap "Musang King" sebagai indikasi korupsi yang melibatkan Yana Mulyana saat menjabat Wali Kota Bandung.
SumberKasus suap Smart City BandungTinggi
Yana Mulyana ditangkap oleh KPK terkait dugaan penerimaan suap miliaran rupiah dalam proyek Smart City, kemudian dikenai operasi tangkap tangan (OTT) dan diberhentikan secara tidak hormat.
SumberOperasi Tangkap Tangan (OTT) KPKTinggi
Yana Mulyana terjaring OTT KPK, dua rumah dinasnya ditutup rapat dan terdapat mobil polisi yang terparkir, menimbulkan tuduhan penyalahgunaan jabatan.
SumberPenunjukan Plt Wali Kota setelah kematian Oded M. DanialSedang
Setelah kematian Oded M. Danial, Yana Mulyana ditunjuk menjadi Plt Wali Kota Bandung, menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi penunjukan tersebut.
SumberRumah dinas sepi pasca OTTRendah
Rumah dinas milik Yana Mulyana dipantau sepi setelah ia terjaring OTT KPK, menambah citra negatif publik.
SumberKasus suap dan OTT KPKTinggi
Yana Mulyana ditangkap oleh KPK dalam operasi OTT terkait dugaan suap pada program Smart City dan diduga menerima miliaran rupiah. Kasus ini menimbulkan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
SumberPemberhentian sebagai Wali Kota BandungTinggi
Setelah penangkapan, Yana Mulyana diberhentikan secara tidak hormat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan digantikan oleh Sekda Ema Sumarna sebagai Plh Wali Kota.
SumberIsu intoleransi dan respons publikSedang
Yana Mulyana dituduh intoleran dan mendapat sorotan negatif di media sosial setelah OTT, menambah tekanan politik dan citra publiknya.
SumberKasus SuapTinggi
Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK terkait kasus suap.
SumberJaringan & Asosiasi (16)
Yana Mulyana· Wali Kota Bandung (sebelumnya) / pejabat terlibat kasus korupsiEma Sumarna· Sekretaris Daerah, ditunjuk menjadi Plh Wali Kota BandungKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga penegak hukum yang melakukan penangkapan dan OTTPemerintah Provinsi Jawa Barat· Pemberi penunjukan Pj Gubernur dan keputusan pemberhentianRidwan Kamil· Gubernur Jawa Barat yang menunjuk Ema Sumarna sebagai pengganti Yana MulyanaOded M. Danial· Wali Kota Bandung yang meninggal, memicu penunjukan PltKementerian Dalam Negeri (Kemendagri)· Pemberi pedoman tentang pemberhentian kepala daerahSmart City Bandung· Program yang menjadi objek dugaan suapKPK· Lembaga Anti KorupsiBandung· Kota tempat Yana Mulyana menjabatPj Gubernur Jawa Barat· Pejabat yang memberhentikan Yana Mulyana secara tidak hormatBilal Mulyana· calon kepala daerah CimahiKPU· panitia pemilihan umumCimahi· kota tempat pilkadaBilal Insan Muhammad Priatna· calon dalam Pilkada Cimahi 2024A Mulyana· calon dalam Pilkada Cimahi 2024
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 364% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Peringkat
Skor Merit Top 4%
Peringkat #119 dari 2607 anggota Kepala Daerah yang sudah dianalisis (skor 65).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
19 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 1.9.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (79%) dari 72 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 10 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
169
artikel total · 197 bulan tercatat
1 positif 60 netral 14 negatif
Keberagaman Sumber Berita
105
media unik · dari 169 artikel
Liputan beragam · top 7%
Top 5 Media
- Kompas.tv12 · 7%
- Liputan6.com6 · 4%
- Tempo.co6 · 4%
- AJNN.net5 · 3%
- Pajak5 · 3%
Berita Terkait (75)
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK, Begini Kronologinya
RADARSEMARANG.ID · 5 Mei 2026
NegatifWali Kota Bandung Kena OTT KPK adalah sentimen negatif.
Berkaca Kasus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, KPK Minta Kepala Daerah tak Minta Setoran THR
Media Indonesia. · 14 Maret 2026
NetralTeks membahas kasus Bupati Cilacap, bukan H. A MULYANA,SH.,M.Pd.,MH.Kes
Kepala Daerah se Maluku Utara Sambut Kedatangan Plt Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana
Tribunternate.com · 13 Februari 2026
NetralTeks membahas kedatangan Plt Wakil Jaksa Agung, bukan H. A MULYANA,SH.,M.Pd.,MH.Kes
Wamendagri: 500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2005
