Jabatan
Calon Bupati Toraja Utara (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Sulawesi Selatan
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
2
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 2 artikel
50% positif50% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 2 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Isu Teridentifikasi
SedangKenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 200%
TinggiDugaan tenaga 'siluman' dalam pelantikan PPPK Tahap 2
↓ Lihat detail kontroversi di bawah
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Frederik V. Palimbong sebagai Calon Bupati Toraja Utara menunjukkan relevansi terbatas. Pendidikan S.T. dan M.Ak. memberikan dasar pengetahuan, namun kurangnya informasi mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi kendala utama dalam penilaian yang komprehensif. Skor ini mencerminkan potensi yang belum sepenuhnya terukur karena keterbatasan data.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.T. (Sarjana Teknik) dari UNHAS memberikan dasar pemahaman teknis yang mungkin relevan dengan pembangunan daerah. Gelar M.Ak. (Magister Akuntansi) dari Universitas Atmajaya berpotensi mendukung pengelolaan keuangan daerah. Namun, kesesuaian langsung dengan tugas-tugas pemerintahan daerah sebagai Bupati perlu dievaluasi lebih lanjut.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi merupakan kekurangan signifikan. Pengalaman kerja di sektor publik atau swasta, serta keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan atau politik, dapat memberikan indikasi kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan pemahaman isu-isu lokal. Tanpa data ini, sulit untuk menilai relevansi pengalaman terhadap jabatan yang diemban.
Faktor Pengurang
- −Tidak ada data riwayat pekerjaan
- −Tidak ada data riwayat organisasi
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (5)
1976
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan2021–2023Universitas Atmajaya — M.Ak
- Pendidikan1988–1995UNHAS Makassar — S.T
- Pendidikan1985–1988SMAN 1 Palopo — SMA
- Pendidikan1982–1985SLTP Frater Makassar — SMP
- Pendidikan1976–1982SD Katolik Makassar — SD
Kontroversi (2)
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 200%Sedang
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Toraja Utara sebesar 200% yang kemudian ditunda oleh Frederik V. Palimbong atas instruksi pemerintah pusat.
SumberDugaan tenaga 'siluman' dalam pelantikan PPPK Tahap 2Tinggi
Pelantikan puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di Toraja Utara yang diduga melibatkan tenaga 'siluman' atau tidak sah.
SumberJaringan & Asosiasi (5)
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 70% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
2 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sulawesi Selatan
166 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Selatan terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
palopopos memuat 7 artikel — paling banyak dari 10 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Palopo
11 pejabat publik lain juga lahir di Palopo.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
33
artikel total · 63 bulan tercatat
1 positif 0 netral 1 negatif
Keberagaman Sumber Berita
15
media unik · dari 33 artikel
Liputan beragam · top 21%
Top 5 Media
- palopopos7 · 21%
- pedoman.media6 · 18%
- 86News3 · 9%
- Rakyat Sulsel3 · 9%
- PedomanRakyat.co.id2 · 6%
Berita Terkait (2)
Puluhan Diduga Tenaga “Siluman” PPPK Tahap 2 Dilantik Bupati Toraja Utara, Ini Penjelasan Frederik V Palimbong
palopopos · 17 November 2025
NegatifPelantikan 'diduga tenaga siluman' PPPK oleh Frederik V. Palimbong menimbulkan indikasi pelanggaran dan integritas jabatan.
Pajak Bumi dan Bangunan Toraja Utara Naik 200 Persen, Frederik V. Palimbong: Ditunda, Ini Instruksi Pemerintah Pusat
palopopos · 20 Agustus 2025
PositifFrederik V. Palimbong mengumumkan penundaan kenaikan pajak yang memberatkan, meringankan beban masyarakat.
