
Jabatan
Komisi XIII - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
53
Berdasarkan 53 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Kurang Meritokratis
Penempatan Fauqi Hapidekso sebagai anggota Komisi XIII DPR menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan hukumnya relevan, namun pengalaman kerjanya lebih banyak di sektor swasta dan kurang spesifik terkait isu-isu yang ditangani Komisi XIII (pendidikan, riset, teknologi). Keterbatasan data riwayat organisasi dan penghargaan juga menyulitkan penilaian yang lebih komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.H. (Sarjana Hukum) relevan dengan tugas legislasi dan pengawasan yang diemban oleh anggota DPR, termasuk dalam Komisi XIII. Pemahaman hukum dapat membantu dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan terkait pendidikan, riset, dan teknologi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Partner dan Director di berbagai perusahaan memberikan pengalaman manajerial dan pemahaman bisnis. Namun, pengalaman ini kurang relevan secara langsung dengan isu-isu pendidikan, riset, dan teknologi yang menjadi fokus Komisi XIII. Tidak adanya riwayat organisasi juga mengurangi penilaian terhadap keterlibatan dalam isu publik.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Skandal kekerasan seksual yang terjadi di Ponpes Pati menimbulkan kritik publik terhadap respons LPSK dan DPR dalam melindungi korban.
SumberKasus pencabulan yang terjadi di Ponpes Pati menimbulkan tuntutan perlindungan korban oleh LPSK.
SumberProsedur yang dianggap rumit dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban menimbulkan kritik.
SumberAdanya dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Pati yang memerlukan intervensi hukum dan perlindungan saksi.
SumberMiliter Israel melakukan penangkapan terhadap empat jurnalis asal Indonesia. Tindakan ini dikecam keras oleh Fauqi Hapidekso sebagai bentuk pelanggaran HAM dan hukum internasional.
SumberKopilot asing terbukti berulang kali menyelundupkan narkoba melalui bandara, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan bandara.
SumberDi Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 57% lebih sedikit dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 12%
Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (71%) dari 49 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
117
artikel total · 65 bulan tercatat
58
media unik · dari 117 artikel
Liputan beragam · top 6%
Top 5 Media
Kebijakan 'Dana Abadi Korban' UU PSdK, DPR: Prosedur Akses Tidak Boleh Rumit
RRI.co.id · 22 April 2026
NetralTeks membahas kebijakan UU PSdK dan DPR secara umum, bukan FAUQI HAPIDEKSO, S.H.
DPR Sahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, Legislator PKB: Saatnya Korban Jadi Prioritas
VOI.id · 22 April 2026
PositifPernyataan "Saatnya Korban Jadi Prioritas" dari legislator PKB mencerminkan sikap positif terhadap UU tersebut.
Pengesahan UU PSdK, Komisi XIII DPR: Lebih Berorientasi pada Saksi dan Korban
RRI.co.id · 22 April 2026
NetralTeks membahas Komisi XIII DPR secara institusional, bukan FAUQI HAPIDEKSO, S.H.
Komisi XIII Soroti Dana Abadi Korban di UU PSdK: Prosedur Tidak Boleh Rumit
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Lintas Parlemen · 22 April 2026
PositifKomisi XIII menunjukkan fungsi pengawasan yang positif dengan menyatakan bahwa "Prosedur Tidak Boleh Rumit".