Jabatan
Calon Bupati Pulau Morotai (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Maluku Utara
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
5
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 5 artikel
40% netral60% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 7 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik sebagai calon Bupati Pulau Morotai. Pendidikan S2 di UGM dan pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman tata pemerintahan. Namun, kurangnya informasi detail mengenai riwayat pekerjaan setelah pensiun dari ASN menjadi catatan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada relevan dengan bidang pemerintahan dan pembangunan daerah. Gelar Drs. juga memberikan dasar pengetahuan yang cukup. Pendidikan mendukung pemahaman teoritis dan konseptual yang diperlukan untuk posisi kepala daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman organisasi yang beragam, termasuk di KNPI, LPTQ, PMI, dan terutama sebagai Ketua Tim Pemekaran Kab. Pulau Morotai, menunjukkan kemampuan kepemimpinan, jaringan, dan pemahaman isu-isu lokal. Pengalaman sebagai Sekretaris Dewan Kawasan Ekonomi Khusus juga relevan dengan pembangunan ekonomi daerah.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan S2 dari universitas terkemuka
- +Pengalaman organisasi yang luas dan relevan dengan pembangunan daerah
- +Pengalaman sebagai Ketua Tim Pemekaran Kab. Pulau Morotai menunjukkan komitmen pada daerah
Faktor Pengurang
- −Kurangnya informasi detail mengenai riwayat pekerjaan setelah pensiun dari ASN
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (15)
1971
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2014–2019DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI MALUKU UTARA — SEKRETARIS
- Organisasi2007–2008TIM PERJUANGAN PEMEKARAN KAB. PULAU MOROTAI — KETUA
- Organisasi2007–2009BAZDA PROVINSI MALUKU UTARA — WAKIL KETUA
- Organisasi2006–2008PMI MALUKU UTARA — WAKIL KETUA
- Organisasi2006–2009PHBI — WAKIL KETUA
- Organisasi2005–2009LPTQ PROVINSI MALUKU UTARA — WAKIL KETUA
- Organisasi2000–2004KNPI PROVINSI MALUKU UTARA — WAKIL KETUA
- Pendidikan1998–2000Universitas Gadjah Mada — M.Si.
- Organisasi1987–1989SENAT MAHASISWA UNKHAIR TERNATE — KETUA
- Pendidikan1984–1990UKHAIR TERNATE — Drs
- Organisasi1982–1984OSIS SMA ISLAM TERNATE — KETUA
- Pendidikan1981–1990SMA ISLAM TERNATE — SMA
- Pendidikan1977–1980SMPN2 TERNATE — SMP
- Pendidikan1971–1977SDN MIRA MOROTAI UTARA — SD
Tanpa Periode
PENSIUNAN ASN
Kontroversi (7)
Dugaan Pemalsuan KTPTinggi
Calon Bupati Syamsuddin Majid menuduh Rusli Sibua menggunakan identitas atau KTP palsu untuk memenuhi syarat pendaftaran Pilbup Morotai.
SumberStatus ASN dalam PencalonanSedang
Adanya dalil pemohon terkait status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipersoalkan dalam proses perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
SumberGugatan Ambang BatasSedang
Permohonan PHPU Pulau Morotai dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara yang ditentukan.
SumberIdentitas palsu dalam Pilbup Pulau MorotaiTinggi
Dugaan bahwa Rusli Sibua menggunakan identitas palsu untuk mendaftar sebagai calon Pilbup di Pulau Morotai.
SumberPalsukan KTP demi daftar PilbupTinggi
Cabup Syamsuddin menuduh Rusli Sibua memalsukan KTP untuk memenuhi syarat pendaftaran Pilbup Morotai.
SumberStatus ASN dijadikan dalil dalam sengketa PHPUSedang
Pemohon PHPU Pulau Morotai mengklaim status ASN Rusli Sibua sebagai alasan penolakan, menimbulkan kontroversi hukum.
SumberAmbang batas tidak tercapai, PHPU tidak diterimaRendah
Pengajuan PHPU Rusli Sibua ditolak karena tidak mencapai ambang batas suara, menambah ketegangan politik di provinsi.
SumberJaringan & Asosiasi (7)
Rusli Sibua· Calon Bupati Pulau Morotai / TermohonSyamsuddin Majid· Calon Bupati Pulau Morotai / PemohonMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pemilihanPulau Morotai· Wilayah pelaksanaan pemilihan kepala daerahKPU Pulau Morotai· Penyelenggara pemilihan sebagai pihak termohonSyamsuddin· Calon Bupati (Cabup) yang menuduh Rusli SibuaProvinsi Maluku Utara· Wilayah tempat pemilihan berlangsung
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 63% lebih sedikit dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Peringkat
Skor Merit Top 4%
Peringkat #119 dari 2607 anggota Kepala Daerah yang sudah dianalisis (skor 65).
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
60% dari 5 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Maluku Utara
79 pejabat publik dari Provinsi Maluku Utara terindeks di platform.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 53 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
6
artikel total · 2 bulan tercatat
0 positif 2 netral 3 negatif
Keberagaman Sumber Berita
4
media unik · dari 6 artikel
Cukup terkonsentrasi · top 50%
Top 5 Media
- Mahkamah Konstitusi RI3 · 50%
- detikNews1 · 17%
- porostimur.com1 · 17%
- Tribunnews.com1 · 17%
Berita Terkait (5)
Ambang Batas Tak Sampai, PHPU Pulau Morotai Tak Diterima
Mahkamah Konstitusi RI · 4 Februari 2025
NetralTeks melaporkan fakta penolakan gugatan PHPU tanpa menyoroti sentimen positif atau negatif terhadap Syamsuddin Banjo.
Cabup Syamsuddin Tuduh Rusli Palsukan KTP demi Daftar Pilbup Morotai
detikNews · 14 Januari 2025
NegatifTeks menggambarkan Syamsuddin terlibat dalam konflik politik yang menuduh pihak lain melakukan pemalsuan KTP.
Hari ini MK Gelar 8 Sidang Sengketa Pemilihan Bupati/Wali Kota di Provinsi Maluku Utara
porostimur.com · 14 Januari 2025
NetralTeks ini adalah laporan faktual tentang jadwal persidangan sengketa pemilihan di MK tanpa menunjukkan sentimen positif atau negatif.
Status ASN Jadi Dalil Pemohon PHPU Pulau Morotai
