Jabatan
Calon Bupati Sumba Timur (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
11
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 11 artikel
45% positif9% netral45% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, Drs. Khristofel Praing memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup relevan untuk posisi Calon Bupati Sumba Timur. Pendidikan di bidang pemerintahan dan pengalaman sebagai kepala daerah menunjukkan pemahaman yang baik tentang tata kelola pemerintahan daerah.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Drs. Khristofel Praing sangat relevan dengan posisi yang diembannya. Gelar M.Si dari Universitas Padjajaran dan Drs dari IIP Jakarta memberikan dasar teoritis yang kuat dalam ilmu pemerintahan. Pendidikan di APDN Kupang juga memberikan bekal praktis dalam administrasi pemerintahan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Bupati (meskipun detailnya tidak lengkap) sangat relevan. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, terutama KNPI dan KONI, menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang luas. Namun, kurangnya detail mengenai jabatan Bupati sebelumnya menjadi keterbatasan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan di bidang pemerintahan (IIP, Unpad, APDN)
- +Pengalaman sebagai Kepala Daerah
- +Pengalaman organisasi yang relevan (KNPI, KONI)
Faktor Pengurang
- −Detail jabatan Bupati sebelumnya tidak lengkap
- −Informasi mengenai partai politik tidak tersedia, sehingga pengaruh politik terhadap penempatan tidak dapat dinilai
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (11)
1972
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2021–2025Komite Olahraga Nasional Indonesia — Ketua
- Pendidikan1997–1999Universitas Padjajaran — M.Si
- Organisasi1996–2013Kongres Nasional Pemuda Indonesia — Ketua
- Pendidikan1993–1995IIP Jakarta — Drs
- Organisasi1993–1994Mahasiswa Kristen Institut Ilmu Pemerintahan — Ketua
- Organisasi1987–1989Senat APDN — Ketua
- Pendidikan1985–1989APDN Kupang — Ahli Madya Pemerintahan
- Pendidikan1982–1985SMA Negeri 1 Waingapu — SMA
- Pendidikan1980–1982SMP Kristen Payeti — SMP
- Pendidikan1972–1977SDM Payeti Waingapu — SD
Tanpa Periode
BUPATI
Penghargaan
2022Bermain Alat Musik Jungga Peserta Terbanyak (Museum Rekor Muri Dunia Indonesia)
2022Terimplementasinya Aplikasi Srikandi Sistem SPBE (Arsip Nasional RI)
2024Pemda dengan dengan Peningkatan Nilai MCP Tahun 2023 Kategori Pemerintah Kabupaten (Komisi Pemberantasan Korupsi)
2023peringkat ke 3 Nasional Inflasi Terendah Stabilsasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2023 (Badan Pangan Nasional RI)
Kontroversi (6)
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah PilkadaTinggi
Khristofel Praing dipanggil dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Sumba Timur terkait dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur untuk Pilkada.
SumberRapor Merah dari Ombudsman RISedang
Kabupaten Sumba Timur, di bawah kepemimpinan Khristofel Praing, menerima rapor merah dari Ombudsman RI yang menunjukkan kualitas pelayanan publik yang buruk.
SumberElektabilitas Rendah dalam Survei PilkadaRendah
Sebagai petahana, Khristofel Praing menunjukkan elektabilitas yang lebih rendah dalam survei Pilkada dibandingkan pesaingnya, Umbu Lili Pekuwali.
SumberKasus dana hibah KPUD Sumba TimurTinggi
Khristofel Praing dipanggil oleh Jaksa sebagai saksi dalam kasus dana hibah yang dicurigai tidak terpakai secara sah.
SumberRapor Merah Ombudsman RISedang
Kabupaten Sumba Timur menerima rapor merah dari Ombudsman RI yang menilai kinerja pemerintahan tidak memenuhi standar, menimbulkan kritik terhadap Bupati.
SumberTelusur korupsi dana hibah PilkadaTinggi
Kejari Sumba Timur melakukan pemeriksaan terhadap Khristofel Praing terkait dugaan korupsi dana hibah selama kampanye Pilkada.
SumberJaringan & Asosiasi (13)
NTT· provinsiKhristofel Praing· Bupati Sumba Timur, Mantan Bupati Sumba Timur, Saksi kasus korupsi, PetahanaKejari Sumba Timur· Lembaga penyidik kasus korupsiKPUD Sumba Timur· Lembaga terkait dana hibah PilkadaOmbudsman RI· Lembaga pengawas pelayanan publikSumba Timur· Kabupaten yang dipimpinUmbu Lili Pekuwali· Pesaing politikJaksa· PenelitiBPBD NTT· Penyalur bantuanFranky Ranggabani· calon wakil bupatiPartai Hanura NTT· partai politikNusa Tenggara Timur (NTT)· Daerah dengan populasi kuda terbanyakKlik Pendidikan· Sumber berita
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
3 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
56% dari 9 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Timur
190 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terindeks di platform.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 42 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Catatan
Lahir di Waingapu
4 pejabat publik lain juga lahir di Waingapu.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
30
artikel total · 64 bulan tercatat
5 positif 1 netral 5 negatif
Keberagaman Sumber Berita
13
media unik · dari 30 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
- Klik Pendidikan5 · 17%
- Waingapu.Com5 · 17%
- tagar.id3 · 10%
- Tempo.co3 · 10%
- TIMES Indonesia3 · 10%
Berita Terkait (11)
Mantan Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing Dipanggil Jaksa - Okenusra
Okenusra · 9 Januari 2026
NegatifKhristofel Praing dipanggil jaksa, mengindikasikan keterlibatan dalam penyelidikan hukum.
Kali Kedua Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi, Khristofel Praing Apresiasi Kejari Sumba Timur Telusur Korupsi Dana Hibah Pilkada
Waingapu.Com · 11 November 2025
NegatifTeks menyebut Khristofel Praing menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah Pilkada.
Khristofel Praing Penuhi Panggilan Jaksa sebagai Saksi Kasus Dana Hibah KPUD Sumba Timur
TIMES Indonesia · 21 Oktober 2025
NegatifKhristofel Praing memenuhi panggilan jaksa sebagai saksi dalam kasus dana hibah, yang mengindikasikan keterlibatan dalam isu hukum.
