
Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Kontak
WWW.ADANGDARADJATUN.COM
Artikel Terindeks
220
Berdasarkan 220 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penilaian meritokrasi Drs. H. Adang Daradjatun menunjukkan tingkat 'Meritokratis'. Pengalaman panjang di kepolisian, terutama di bidang intelijen dan keamanan, memberikan dasar yang relevan untuk tugas pengawasan di Komisi III DPR. Namun, kurangnya informasi detail mengenai pendidikan dan organisasi membatasi penilaian yang lebih mendalam.
Kesesuaian Pendidikan
Informasi mengenai pendidikan sangat terbatas, hanya tercatat SESKO.ABRI. Tanpa detail spesifik, sulit menilai relevansi pendidikan secara komprehensif terhadap tugas di Komisi III DPR.
Pengalaman Relevan
Pengalaman yang luas di kepolisian, termasuk posisi strategis seperti Kapolda Jawa Barat dan Wakapolri, sangat relevan dengan fungsi pengawasan Komisi III DPR, terutama dalam bidang hukum, keamanan, dan ketertiban. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Adang Daradjatun memfokuskan klarifikasi terhadap tuduhan judi online yang melibatkan anggota DPR.
SumberMKD memerintahkan pemangkasan dana reses anggota DPR untuk menjaga situasi kondusif.
SumberMKD DPR melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi, namun kemudian menyatakan tidak ada pelanggaran etik.
SumberAdang Daradjatun menyoroti pendidikan bintara Polri yang hanya 5 bulan dan mendorong perpanjangan serta penguatan kultur dan SDM Polri.
SumberMKD DPR melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi, namun kemudian menyatakan tidak ada pelanggaran.
SumberAdang Daradjatun menyebut kritik terhadap KUHP-KUHAP sebagai bagian dari demokrasi.
SumberAdang Daradjatun menyatakan bahwa penetapan Adies Kadir sebagai calon Hakim MK sudah sesuai prosedur hukum.
SumberAdang Daradjatun menyoroti bahwa pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) masih lemah, yang menimbulkan risiko sosial dan hukum.
SumberAdang Daradjatun menegaskan bahwa judi online di kalangan anak-anak semakin marak dan memerlukan tindakan pencegahan.
SumberLHKPN menunjukkan Adang Daradjatun memiliki harta sebesar Rp20 miliar, menimbulkan pertanyaan tentang sumber kekayaan dan potensi konflik kepentingan.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
32% dari 134 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Dki Jakarta
29 pejabat publik dari Provinsi Dki Jakarta terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 38 artikel — paling banyak dari 65 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
508
artikel total · 115 bulan tercatat
179
media unik · dari 508 artikel
Liputan beragam · top 16%
Top 5 Media
Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Lindungi Warga dari Kesewenang-wenangan
Fraksi PKS · 1 September 2026
PositifAdang Daradjatun menganjurkan perlindungan warga dari kesewenang-wenangan dalam UU Perampasan Aset, menunjukkan sikap politik yang berpihak pada rakyat
Adang Daradjatun: Pengungkapan Jaringan Judol Internasional Bukti Komitmen Bareskrim Polri
Koma.id · 28 Agustus 2026
PositifTeks memuji pengungkapan jaringan judol oleh Bareskrim sebagai bukti komitmen, dan Adang Daradjatun menyampaikan apresiasi positif terhadap kinerja kepolisian tersebut.
Adang Daradjatun Lakukan Kunjungan Pengawasan ke Polres Metro Jakarta Utara, Soroti Perkembangan Kejahatan dan Kesiapan Implementasi KUHP-KUHAP Baru
Fraksi PKS · 11 Agustus 2026
NetralTeks hanya memberitakan kunjungan pengawasan dan sorotan implementasi KUHP-KUHAP baru, tanpa penilaian positif atau negatif yang jelas.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026