
Jabatan
Komisi IV - Kapoksi
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Kontak
slametkartono71@gmai.com
Artikel Terindeks
150
Berdasarkan 150 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan drh. Slamet sebagai anggota Komisi IV DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikannya sebagai dokter hewan dan pengalaman di bidang peternakan relevan dengan tugas komisi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Pengalaman organisasi juga mendukung kapasitasnya dalam menjalankan tugas legislatif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan sebagai dokter hewan (drh.) dari Universitas Udayana sangat relevan dengan bidang tugas Komisi IV DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai direktur di perusahaan peternakan ayam (PT. Palamarta) memberikan pemahaman praktis tentang isu-isu yang dihadapi sektor peternakan. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi, terutama KAMMI dan PKS, menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan pemahaman tentang isu-isu publik.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Terdapat pertanyaan mengenai nasionalisme Slamet Edy Purnomo saat proses pencalonan sebagai anggota BPK.
SumberSlamet Ariyadi mengkritik rencana pemerintah untuk melanjutkan program Food Estate dengan melibatkan China.
SumberSlamet mengkritik lemahnya penegakan hukum kehutanan dan mengusulkan Panitia Kerja (Panja) untuk menelusuri pelepasan kawasan hutan.
SumberSlamet mendorong dialog dan revisi terkait Peraturan Barantin yang dikritik oleh HIMKI.
SumberSlamet menyebut UU Cipta Kerja sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan.
SumberDPR menyoroti program YESS Kementan karena target yang asal-asalan dan tidak produktif.
SumberSlamet mempertanyakan mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban FOLU Net Sink 2030.
SumberLegislator asal Sukabumi mengkritik tajam regulasi tumpang tindih yang mengancam masa depan Raja Ampat.
SumberDrh Slamet mengkritik lamban serapan anggaran KLHK dan BRGM, menilai langkah tersebut sebagai mundur bagi pembangunan infrastruktur hutan dan pertanian.
SumberDrh Slamet menuduh adanya praktik tiputip di Kementerian Pertanian terkait pengalihan aset ke perusahaan milik negara (PTPN).
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 52% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 12%
Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
41 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (85%) dari 115 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
509
artikel total · 162 bulan tercatat
174
media unik · dari 509 artikel
Liputan beragam · top 29%
Top 5 Media
RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
jelajahnews.id · 13 April 2026
PositifKata 'Peternak Rakyat Terlindungi' menunjukkan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh DPR
RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
jelajahnews.id · 13 April 2026
NetralTeks membahas permintaan DPR secara umum, bukan drh. SLAMET
Waspadai Kerentanan Pangan di Tengah Konflik Global dan El Nino
Berita Nasional - Media Pencerah Bangsa · 12 April 2026
NetralTeks membahas peringatan umum mengenai kerentanan pangan, bukan drh. SLAMET
Alarm dari Slamet: Ketergantungan Impor Bisa Picu Krisis Pangan - Sukabumi Update
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 9 Mei 2026
Sukabumi Update · 11 April 2026
PositifSlamet menunjukkan kepedulian terhadap ketahanan pangan nasional dengan memberikan peringatan dini.