CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

NetralBandingkan
Kepala Daerah

Sumedang, 27 Oktober 1963

Jabatan

Calon Bupati Sumedang (Pilkada 2024)

Fraksi

Provinsi / Dapil

Jawa Barat

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

98

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 98 artikel

100% netral

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

politikkorupsikebijakantata kelolaekonomiinfrastruktur

Topik Utama

KorupsiPemilihan Umum DaerahPembangunan Ekonomi DaerahManajemen Keuangan DaerahPengentasan KemiskinanTata Kelola PemerintahanLingkungan HidupPelayanan PublikReformasi BirokrasiInovasi DaerahPolitik LokalAset DaerahOptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Pungutan Liar (Pungli)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Pengawasan Layanan Anak (Daycare)Kinerja dan Prestasi Pemerintahan DaerahAnggaran Operasional Pemerintah DaerahProgram Strategis Nasional (PSN)Penanganan Bencana AlamPenguatan Fiskal DaerahSensitivitas Isu PublikJaminan Sosial KetenagakerjaanRevisi Peraturan Pemerintah (PP) Majelis Rakyat Papua (MRP)Penerbitan Surat EdaranHilirisasi SawitPemilihan Kepala Daerah (Pilkada)Tantangan Global dan Janji PolitikDugaan Ijazah PalsuSinergi Pusat-DaerahDana Bagi Hasil (DBH) SawitDampak Pembangunan

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Berdasarkan data yang tersedia, Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik sebagai calon Bupati Sumedang. Pendidikan beliau relevan dengan bidang pemerintahan dan kesehatan masyarakat, meskipun pengalaman organisasi tidak tersedia. Penghargaan yang diterima menunjukkan pengakuan atas inisiatif dan kepemimpinan, namun data riwayat pekerjaan yang tidak lengkap menjadi keterbatasan.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan S2 di bidang Kesehatan (M.Kes.) dari Universitas Airlangga relevan dengan isu-isu kesehatan masyarakat yang sering menjadi fokus pemerintah daerah. Gelar Dra. dan Ir./S.T. menunjukkan pemahaman yang luas di bidang sosial dan teknik, yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif.

Pengalaman Relevan

Riwayat pekerjaan saat ini tidak tersedia, sehingga sulit untuk menilai relevansi pengalaman kerja secara spesifik. Ketiadaan informasi mengenai riwayat organisasi juga menjadi kekurangan dalam penilaian meritokrasi. Namun, penghargaan yang diterima mengindikasikan adanya kontribusi positif di masyarakat.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan S2 relevan dengan isu kesehatan masyarakat
  • +Penghargaan menunjukkan pengakuan atas inisiatif dan kepemimpinan

Faktor Pengurang

  • −Riwayat pekerjaan tidak tersedia
  • −Riwayat organisasi tidak tersedia
  • −Data pengalaman yang tidak lengkap membatasi penilaian yang komprehensif

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (7)

1969
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan

Daftar Lengkap

  • Pendidikan1994–1996Universitas Airlangga — M.Kes.
  • Pendidikan1990–1994Institut Teknologi dan Pembangunan Surabaya — Ir./S.T.
  • Pendidikan1982–1986IKIP Bandung — Dra.
  • Pendidikan1979–1982SMAN Situraja — SMA
  • Pendidikan1975–1979SMPN Situraja — SMP
  • Pendidikan1969–1975SDN Warung Ketan — SD

Tanpa Periode

Masih Aktif

Penghargaan

2013Most Inisiator Devlopmen Award (Yayasan Pitrah Insani)
2013HIPPI Award (Yayasan Pitrah Insani DPD HIPPI Jawa Barat)
2015Inspairing Woman (-)
2016The Best Executif Award (UCIPAL, SHOOL ASEAN AWARD)
2020Woman Expo KNPI Jawa Barat (DPD KNPI Jawa Barat)
2023Tokoh Perdamaian Pancasila (Visions of Peace)

Kontroversi (17)

Korupsi Kepala DaerahTinggi

Banyak kepala daerah menjadi tersangka korupsi, sering dikaitkan dengan biaya politik yang mahal dan lemahnya sistem pengawasan. Terdapat juga dugaan penyalahgunaan anggaran dinas dan aset daerah.

Sumber
Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRDSedang

Koalisi masyarakat sipil dan mantan peserta pilkada menyuarakan keberatan terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menyoroti aspek konstitusional dan potensi 'petaka demokrasi'.

Sumber
Hak Angket terhadap Gubernur KaltimTinggi

DPRD membentuk Pansus Hak Angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. DPR mengingatkan kepala daerah untuk lebih sensitif terhadap isu publik dan menjadikan ini pelajaran berharga. Isu terkait dana pakaian yang ternyata untuk cuci karpet juga mencuat.

Sumber
Dinasti PolitikSedang

ICW menyoroti dinasti politik di Kalimantan Timur, menyatakan bahwa hal tersebut membuat kepala daerah semakin jauh dari rakyat.

Sumber
Keberatan Penggantian Kepala Daerah oleh WakilnyaRendah

Mantan peserta pilkada dan pihak lain keberatan dengan ketentuan wakil kepala daerah otomatis menggantikan kepala daerah, dan ketentuan ini dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi.

Sumber
Ijazah Bermasalah Kepala DaerahSedang

Aksi GERBRAK di Sumatera Utara menyoroti dugaan ijazah bermasalah yang dimiliki oleh kepala daerah.

Sumber
KorupsiTinggi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar motif korupsi 11 kepala daerah, mulai dari kepentingan pribadi hingga Tunjangan Hari Raya (THR). Sebanyak 11 kepala daerah ditangkap KPK akibat korupsi setelah Pilkada 2024.

Sumber
Pungutan Liar (Pungli)Sedang

Pelaku pungutan liar di Pasar Laron Kota Batu diduga mencatut nama kepala daerah untuk menakuti pedagang.

Sumber
Gugatan Terkait Penanganan Bencana AlamTinggi

Korban bencana besar di Sumatera Barat menggugat Presiden, Menteri, hingga Kepala Daerah di Sumatera Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sumber
Hak Angket DPRD Kalimantan TimurSedang

Hak angket DPRD Kalimantan Timur terhadap Gubernur Kaltim menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain untuk lebih sensitif terhadap isu publik dan fokus pada penguatan fiskal.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (50)

KPK· Lembaga Pemberantasan KorupsiDPRD· Lembaga Legislatif DaerahDPR· Lembaga Legislatif NasionalTito Karnavian· Menteri Dalam NegeriWamendagri· Wakil Menteri Dalam NegeriMensos· Menteri SosialKhofifah· Gubernur Jawa TimurBima Arya· Tokoh Publik/Pakar PemerintahanRudy Mas'ud· Gubernur Kalimantan TimurKPPOD· Lembaga Pemantau Otonomi DaerahICW· Lembaga Anti KorupsiKoalisi Masyarakat Sipil· Kelompok AdvokasiMahkamah Konstitusi· Lembaga YudikatifRahmat Mirzani Djausal· GubernurMuhammad Fadly Abdina· Wakil Wali KotaIlliza· Wali KotaProfesor Zudan· Akademisi/PakarBupati Bogor· BupatiBupati Riza· BupatiWabup Balangan· Wakil BupatiGubernur Sulawesi Tenggara· GubernurGERBRAK· Kelompok Aksi MasyarakatPPP Bangka Belitung· Partai PolitikSungai Watch· Organisasi LingkunganMenteri Dalam Negeri· Pejabat pemerintah pusatDPRD Kaltim· Lembaga legislatif daerahPPPK· Pegawai pemerintahTim Advokasi· PenggugatPresiden· Pejabat pemerintah pusatMenteri· Pejabat pemerintah pusat

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 724% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.

Peringkat

Skor Merit Top 4%

Peringkat #105 dari 2308 anggota Kepala Daerah yang sudah dianalisis (skor 65).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

12 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 1.0.

Catatan

Pemberitaan Netral

Mayoritas (100%) dari 98 artikel bernada netral.

Catatan

Anggota Kepala Daerah

Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Barat

260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

514

artikel total · 11 bulan tercatat

0 positif 98 netral 0 negatif

Keberagaman Sumber Berita

279

media unik · dari 514 artikel

Liputan beragam · top 6%

Top 5 Media

  • Kompas.com32 · 6%
  • Berita Cilegon22 · 4%
  • detikNews21 · 4%
  • ANTARA News10 · 2%
  • RRI.co.id10 · 2%

Berita Terkait (98)

Korban Bencana Sumbar Gugat 12 Pejabat Pemerintahan ke PTUN, Mulai dari Presiden, Menteri hingga Kepala Daerah

Posmetropadang.co.id · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas gugatan terhadap pejabat pemerintahan umum dan kepala daerah, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes.

Oknum Pungli Pasar Laron Kota Batu Diduga Catut Nama Kepala Daerah untuk Takuti Pedagang

Tribunjatim.com · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas dugaan pencatutan nama Kepala Daerah di Kota Batu, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Tidak Ada PHK Massal PPPK, Kepala Daerah Diminta Tak Khawatir - GenPI.co

GenPI.co · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas imbauan kepada Kepala Daerah secara umum, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Apresiasi 15 Kepala Daerah & UKM atas Komitmen Jaminan Sosial Ketenagakerjan |SAPA PAGI

Kompas.tv · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas apresiasi kepada 15 Kepala Daerah secara umum, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Gubernur Agustiar Sabran Minta Kepala Daerah Hati-Hati Buat Surat Edaran

kaltengdaily · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas imbauan Gubernur Agustiar Sabran kepada Kepala Daerah secara umum, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Polda Kalimantan Timur Melaksanakan Pengamanan Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah

tribratakutim.com · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas pengamanan Pilkada di Kalimantan Timur, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

ISEI Riau Desak Pemerintah Ubah Skema DBH Sawit, Tolak Porsi 4 Persen untuk Daerah

Infobanknews · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas desakan ISEI Riau mengenai skema DBH sawit, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes.

Heboh Dana Rp 450 Juta untuk Pakaian Kepala Daerah Kaltim, Ternyata Digunakan untuk Cuci Karpet dan Sprei

Wajah Batam News · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas penggunaan dana di Kalimantan Timur, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Ikuti Rakor KPK Bersama Kepala Daerah Se-Sultra, Bupati Konut Komitmen Tuntaskan Beberapa Persoalan Aset Bermasalah Serta Mendorong Peningkatan PAD

IndoSultra.com · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas kegiatan Bupati Konut dan Kepala Daerah se-Sultra, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Bahas Revisi PP MRP, Yanni Usul Kepala Daerah Papua Berbasis Wilayah Adat

Kilas Papua · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas usulan untuk Kepala Daerah di Papua, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Hadiri ASWAKADA 2026, Wawako Muhammad Fadly Abdina : Sinergitas Wakil Kepala Daerah Perkuat Kolaborasi Antar Daerah

POSKOTASUMATERA.COM · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas sinergitas Wakil Kepala Daerah yang dihadiri Wawako Muhammad Fadly Abdina, bukan Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.

Tokoh Muda Aceh Selatan Titip Harapan ke Sekda Baru, Ingatkan Pentingnya Sinkronisasi Birokrasi dengan Visi Kepala Daerah

nukilan.id · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas harapan tokoh muda Aceh Selatan kepada Sekda baru terkait visi Kepala Daerah, bukan Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.

Belajar dari Kalimantan Timur, Para Kepala Daerah Diingatkan Lebih Sensitif dengan Isu Publik

Berita Nasional - Media Pencerah Bangsa · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas imbauan kepada para kepala daerah secara umum, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes.

Hasil Pilkada 2024, 11 Kepala Daerah Ditangkap KPK akibat Korupsi

RRI.co.id · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas penangkapan 11 Kepala Daerah secara umum akibat korupsi, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Polemik Pembatasan Belanja Pegawai 30%, MenPAN-RB: Tak Ada PHK Massal PPPK

detikNews · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas polemik pembatasan belanja pegawai dan PHK massal PPPK, bukan Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.

Segera Terbit SE Bersama 3 Menteri, PPPK Jangan Resah, Kepala Daerah Tidak Perlu Gelisah

JPNN.com · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas terbitnya SE bersama 3 menteri dan imbauan kepada PPPK serta kepala daerah secara umum, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Gubernur Lepas 587 JCH Asal Maluku

Siwalima · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas Gubernur Maluku melepas JCH, bukan Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.

Tinjau Lokasi Banjir, Helldy Segera Panggil Lotte, Osaka dan KIEC

Berita Cilegon · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas peninjauan lokasi banjir oleh Helldy, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes.

Buntut Bencana Besar 2025, Tim Advokasi Gugat Presiden hingga Kepala Daerah di Sumatera Barat

infoSumbar · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas gugatan terhadap Presiden dan kepala daerah di Sumatera Barat, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

Pemerintah Pastikan Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir soal Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD

Kompas.com · 8 Mei 2026

Netral

Teks membahas kepastian untuk Kepala Daerah dan PPPK secara umum, bukan Dra., Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes

←←Sebelumnya1 / 5Berikutnya→→
CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata