Jabatan
Bupati Jayapura
Fraksi
Provinsi / Dapil
Papua
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
183
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 183 artikel
60% positif36% netral4% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penempatan Dr. Yunus Wonda sebagai Bupati Jayapura menunjukkan tingkat meritokrasi yang kurang. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang hukum, kurangnya informasi mengenai riwayat pekerjaan menjadi kendala dalam penilaian. Pengalaman organisasi menunjukkan keterlibatan dalam berbagai bidang, namun relevansinya langsung dengan jabatan bupati perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Yunus Wonda di bidang hukum, hingga tingkat doktoral, relevan dengan tugas-tugas pemerintahan daerah yang melibatkan aspek hukum dan regulasi. Gelar doktor ilmu hukum memberikan landasan teoritis yang kuat untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Riwayat pekerjaan tidak tersedia, sehingga sulit menilai pengalaman praktis dalam pemerintahan atau administrasi publik. Pengalaman organisasi menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang luas, namun relevansi langsung dengan pengelolaan pemerintahan daerah perlu dipertimbangkan. Keterlibatan dalam KONI dan KADIN mungkin memberikan wawasan tentang pembangunan daerah dan ekonomi, tetapi tidak secara langsung terkait dengan tugas-tugas inti seorang bupati.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi di bidang hukum (S3)
- +Pengalaman organisasi yang luas
Faktor Pengurang
- −Riwayat pekerjaan tidak tersedia
- −Relevansi pengalaman organisasi dengan jabatan bupati perlu dipertimbangkan lebih lanjut
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (13)
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2021–2024ASOSIASI DOKTOR ILMU HUKUM (ADHI) PROVINSI PAPUA — KETUA
- Organisasi2017–2024TERBANG LAYANG KONI PROVINSI PAPUA — KETUA
- Organisasi2015–2019HIPMI PROVINSI PAPUA — WAKIL KETUA
- Organisasi2014–2019KADIN PROVINSI PAPUA — DEWAN PERTIMBANGAN
- Organisasi2014–2019PERSIPURA JAYAPURA — PENASEHAT
- Pendidikan2013–2017UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR — DOKTOR (ILMU HUKUM)
- Organisasi2009–2017KONI PROVINSI PAPUA — WAKIL KETUA
- Pendidikan2008–2011UNIVERSITAS CENDERAWASIH (MAGISTER HUKUM) — M.H
- Pendidikan2008–2011UNIVERSITAS CENDERAWASIH (SARJANA HUKUM) — S.H
- Organisasi2002–2005PEMUDA GEREJA GIDI — KETUA
- Pendidikan1990–1993SMT PENERBANGAN SWASTA PUTRA INDONESIA YOGYAKARTA — SMA
- Pendidikan1986–1989SMP N 2 SENTANI — SMP
- Pendidikan1980–1986SD INPRES SEREH SENTANI — SD
Kontroversi (25)
Hutang Tanah Pemerintah DaerahTinggi
Pemerintah Kabupaten Jayapura mengakui memiliki hutang tanah ratusan miliar rupiah, yang menyebabkan pemalangan oleh warga. Bupati Yunus Wonda meminta warga menghentikan pemalangan.
SumberStatus Kepegawaian Tenaga Honorer dan ASNSedang
Ratusan tenaga honorer di Pemkab Jayapura tidak memiliki dasar hukum. Bupati Yunus Wonda juga menyoroti 5.600 ASN dan ratusan honorer yang berpotensi dirumahkan jika tidak memiliki SK Bupati.
SumberPersaingan transportasi online vs konvensionalSedang
Adanya ketegangan antara sopir taksi konvensional dan taksi online yang memerlukan mediasi pemerintah daerah.
SumberAksi pemalangan tanahSedang
Praktik pemalangan lahan oleh warga sebagai bentuk protes sengketa tanah yang dinilai menghambat pembangunan.
SumberPengurangan dana kampung sebesar 70 persenTinggi
Dana kampung yang dialokasikan untuk Kabupaten Jayapura mengalami penurunan drastis hingga 70 persen, menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan desa.
SumberPenertiban tambang emas ilegal di Muara Danau SentaniTinggi
Pemerintah Kabupaten Jayapura berencana menertibkan tambang emas ilegal yang diduga menjadi penyebab banjir di wilayah Muara Danau Sentani, menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan ekonomi lokal.
SumberKematian staf BPBD saat mendampingi Bupati ke kampung terisolir OmonTinggi
Seorang staf BPBD meninggal dunia ketika mendampingi Bupati Yunus Wonda ke kampung Omon yang terisolir, menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan protokol perjalanan pejabat daerah.
SumberIsu penempatan honorer yang diduga titipan oknum pejabatTinggi
Sebanyak 756 tenaga honorer di Kabupaten Jayapura diduga menjadi titipan oknum pejabat dan kini terancam dirumahkan, menimbulkan kecurigaan praktik nepotisme.
SumberKritik atas sumber air di RSUD YouwariSedang
Muncul catatan respons Bupati terkait kualitas sumber air di RSUD Youwari, menimbulkan kekhawatiran publik tentang layanan kesehatan.
SumberHutang tanah ratusan miliarTinggi
Bupati Yunus Wonda mengakui bahwa pemerintah kabupaten Jayapura memiliki hutang tanah yang mencapai ratusan miliar rupiah, yang menimbulkan tekanan keuangan bagi daerah.
SumberJaringan & Asosiasi (111)
Yunus Wonda· Bupati JayapuraHaris Yocku· Wakil Bupati JayapuraPemkab Jayapura· Pemerintah Kabupaten JayapuraKNPI· Organisasi KepemudaanOPD· Organisasi Perangkat DaerahOAP· Pengusaha Orang Asli PapuaGunung Cycloop· Kawasan LindungSatpol PP· Penegak Ketertiban UmumKONI· Komite Olahraga Nasional IndonesiaDPR Papua· Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi PapuaASN· Aparatur Sipil NegaraPaskibraka· Pasukan Pengibar Bendera PusakaKampung Omon· Lokasi PembangunanKampung Kensio· Lokasi Peninjauan SekolahEbungfauw· Lokasi Kunjungan KerjaPemerintah Kabupaten Jayapura· Lembaga eksekutif daerahPasudan Papua· Organisasi kemasyarakatanMasjid Dabussalam· Tempat pelaksanaan kegiatan Halal Bi HalalPengusaha OAP· Target prioritas penerima proyek di bawah 2 miliarKoperasi Merah Putih· Program pemberdayaan ekonomi masyarakatTP-PKK Kabupaten Jayapura· Organisasi kemasyarakatanKabupaten Jayapura· Wilayah pemerintahanPGGJ Kabupaten Jayapura· Persatuan GerejaASN Kabupaten Jayapura· Aparatur Sipil NegaraBupati Jayapura· Pejabat eksekutif daerahBupati Kabupaten Jayapura· Kepala daerah yang bertanggung jawab atas alokasi dana kampungWakil Bupati Jayapura· wakil pejabat daerahASN· pegawai negeri sipilwarga· Masyarakat yang diajak meneguhkan nilai persatuanPemerintah Pusat· pembuat kebijakan kerja dari rumah
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 161% lebih banyak dari rata-rata anggota Pemerintah Kabupaten.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
2 kontroversi tercatat — rata-rata di Pemerintah Kabupaten adalah 0.6.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
44% dari 61 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Kabupaten
Salah satu dari 232 anggota Pemerintah Kabupaten yang terindeks.
Catatan
Mewakili Papua
78 pejabat publik dari Provinsi Papua terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kabupaten Jayapura memuat 37 artikel — paling banyak dari 22 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
319
artikel total · 20 bulan tercatat
109 positif 66 netral 7 negatif
Keberagaman Sumber Berita
43
media unik · dari 319 artikel
Liputan beragam · top 20%
Top 5 Media
- Kabupaten Jayapura63 · 20%
- Lintas Papua36 · 11%
- ANTARA News Papua34 · 11%
- Jubi.id30 · 9%
- Kilas Papua18 · 6%
Berita Terkait (183)
Wamenpar Ni Luh Enik Ermawati Konfirmasi Buka FDS XV, Bupati Yunus Wonda: Datang Puji Tuhan, Tidak Datang Haleluya - Lintas Papua
Lintas Papua · 3 September 2026
PositifTeks menyebut Bupati Yunus Wonda menyambut positif kegiatan FDS XV dengan ungkapan syukur, menunjukkan dukungan dan sikap politik yang antusias.
Wamenpar Ni Luh Enik Ermawati Konfirmasi Buka FDS XV, Bupati Yunus Wonda: Datang Puji Tuhan, Tidak Datang Haleluya - Lintas Papua
Lintas Papua · 3 September 2026
PositifTeks menyoroti pernyataan Bupati Yunus Wonda yang menyambut positif kunjungan Wamenpar untuk acara FDS XV, menunjukkan keterbukaan dan dukungan terhadap kegiatan pariwisata daerah.
Bupati Yunus Wonda: Jangan Sedikit-sedikit Palang, Investor Bisa Enggan Masuk Kabupaten Jayapura
pasificpos.com · 2 September 2026
PositifPernyataan Bupati Yunus Wonda agar tidak menghambat investasi menunjukkan sikap pro-investasi dan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
