CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. UMBU KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H.

Dr. UMBU KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 343

waingapu-NTT, 1 Juni 1971

Jabatan

Badan Legislasi - Anggota

Fraksi

Golongan Karya

Provinsi / Dapil

Nusa Tenggara Timur

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

57

FacebookInstagramYouTube

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 57 artikel

68% positif28% netral4% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakankorupsiinfrastrukturhukumkeamananpolitikperumahannilai-nilai bangsasosial

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penempatan Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga sebagai anggota Badan Legislasi DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman sebagai pengacara relevan dengan tugas legislasi. Keterlibatan dalam organisasi seperti IKADIN dan PERADI juga mendukung pemahaman tentang hukum dan regulasi.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan S1, S2, dan S3 di bidang hukum sangat relevan dengan tugas di Badan Legislasi yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum dan perundang-undangan.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai pengacara dan pimpinan firma hukum memberikan pengalaman praktis dalam penerapan hukum. Keterlibatan dalam organisasi profesi hukum seperti IKADIN dan PERADI menunjukkan pemahaman tentang isu-isu hukum dan regulasi. Pengalaman di organisasi lain seperti IMI, KADIN, PERBAKIN, dan SOKSI kurang relevan secara langsung, namun dapat memberikan wawasan yang lebih luas.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan tinggi di bidang hukum (S1, S2, S3)
  • +Pengalaman sebagai pengacara dan pimpinan firma hukum
  • +Keterlibatan dalam organisasi profesi hukum (IKADIN, PERADI)

Faktor Pengurang

  • −Pengalaman di organisasi non-hukum mungkin kurang relevan secara langsung
  • −Data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak lengkap (rentang waktu tidak selalu jelas)
  • −

Riwayat & Karir (18)

1976
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Organisasi2022–sekarangSOKSI — PENGURUS
  • Organisasi2021–2025KONGPRES ADVOKAD IND — KETUA
  • Organisasi2021–sekarangKADIN — PENGURUS
  • Organisasi2021–sekarangPERBAKIN DKI JAKARTA — PENGURUS
  • Pendidikan2020–2023UNIVERSITAS JAYABAYA — DOKTOR ILMU HUKUM
  • Organisasi2020–sekarangIKATAN MOTOR INDONESIA — DIREKTUR UMUM
  • Pekerjaan2013–sekarangPIMPINAN — RUDI KABUNANG & PARTNERS
  • Organisasi2009–2021PERADI — ANGGOTA
  • Pendidikan2004–2006STIH IBLAM — ILMU HUKUM
  • Organisasi2003–sekarangPARTAI GOLKAR — ANGGOTA
  • Organisasi2001–2009IKADIN — PENGURUS
  • Pendidikan1992–1997UNIVERSITAS JANABADRA — S1 HUKUM
  • Pendidikan1988–1991SMAN 1 WAINGAPU
  • Pendidikan1985–1987SMPN 1 WAINGAPU
  • Pendidikan1976–1984SD INPRES WAINGAPU

Tanpa Periode

Komisi XIII
Badan Legislasi
Panitia Khusus

Penghargaan

2003PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER OEMUDA PARTAI GOLKAR
2014BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA HASIL PEMILU LEGISLATIF PARTAI GOLKAR

Kontroversi (11)

Kekerasan seksual terhadap anak di NTTTinggi

Umbu Kabunang mengungkapkan bahwa 75 persen napi di NTT terlibat kasus kekerasan seksual terhadap anak, menimbulkan kritik terhadap sistem penahanan dan perlindungan korban.

Sumber
Pengelolaan lapas BengkuluSedang

Umbu Kabunang menilai pengelolaan lapas Bengkulu efisien namun menolak pangkas layanan napi, menimbulkan kontroversi mengenai kebijakan penahanan.

Sumber
Kekerasan pada anak dan perempuan di Sumba TimurSedang

Umbu Kabunang menegaskan peran negara dalam menangani lonjakan kekerasan pada anak dan perempuan, menimbulkan perdebatan tentang kebijakan perlindungan korban.

Sumber
Pelanggaran prosedur deportasi WNA Rusiasedang

Diduga ada pelanggaran prosedur terkait deportasi warga negara Rusia, Komisi XIII akan segera memanggil pihak imigrasi.

Sumber
Praktik 'Main Mata' Opini WTPTinggi

Dugaan adanya praktik kolusi atau manipulasi dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh auditor negara.

Sumber
Perbandingan hukuman antara kasus korupsi dan pencurian kecilTinggi

Umbu Kabunang mengkritik vonis yang dianggap tidak adil, di mana pencuri ayam diancam hukuman lama sementara kasus korupsi besar seperti Harvey Moeis mendapat vonis yang dirasakan melukai masyarakat.

Sumber
Kendala harmonisasi regulasi karena SDM minimSedang

Umbu Rudi Kabunang mengungkapkan bahwa harmonisasi regulasi mengalami kendala akibat ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim.

Sumber
perdagangan manusiaTinggi

Umbu Rudi Kabunang dituduh terlibat dalam skema perdagangan manusia yang menewaskan 1.401 warga NTT

Sumber
Tragedi 1.401 jenazah korban TPPO di NTTtinggi

Umbu Kabunang menyerukan penghentian tragedi tersebut dan tidak ada lagi warga yang menjadi korban.

Sumber
kebutuhan perlindungan minuman fermentasiSedang

Komisi XIII DPR dorong untuk melindungi minuman fermentasi seperti sopi, moke, arak, dan peci dari ancaman.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (41)

Umbu Rudi Kabunang· Anggota DPR RIKAI· Perusahaan kereta apiDPR RI· Kongres NasionalLPSK· Lembaga Perlindungan Saksi KorbanNTT· ProvinsiBengkulu· ProvinsiSumba Timur· KabupatenSunda· NegaraUmbu Kabunang· Anggota DPR RIKaltara· Wilayah PerbatasanMalaysia· Negara TetanggaKomisi XIII· Komisi DPRPihak Imigrasi· Pihak ImigrasiLapas Kelas II Bengkulu· LapasDPR· Dewan Perwakilan RakyatMelki Laka Lena· Anggota DPR RIUmbu Rudi· Tokoh masyarakatSumba Raya· Daerah pemilihanBPK· Lembaga negara yang berwenang mengeluarkan opini audit keuanganDr. Umbu Rudi Kabunang· Anggota DPRKementrian Imipas· Kementerian terkait program rumah ASNUmbu Kabunang Rudiyanto· Anggota DPR RI asal SumbaHarvey Moeis· terdakwa korupsiIndonesia· konteks beritaKomisi XIII DPR· komisi yang fokus pada bidang hukumKanwil Kemenkum· kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKanwil Kemenkum DIY· kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa YogyakartaMenteri Bahlil· Menteri Energi dan Sumber Daya MineralThimotius Ragga· pelaku atau pendukung pacuan kuda SumbaYanto Hunga· tokoh adat atau pemimpin masyarakat Napan

Tahukah Kamu?

Di Bawah Rata-rata

Liputan Terbatas

Diliput 66% lebih sedikit dari rata-rata anggota DPR.

Peringkat

Skor Merit Top 12%

Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

62% dari 32 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Golongan Karya

Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Nusa Tenggara Timur

190 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

143

artikel total · 37 bulan tercatat

39 positif 16 netral 2 negatif

Keberagaman Sumber Berita

57

media unik · dari 143 artikel

Liputan beragam · top 22%

Top 5 Media

  • Selatan Indonesia32 · 22%
  • Fraksi Golkar15 · 10%
  • Golkarpedia11 · 8%
  • RRI.co.id8 · 6%
  • Tribunnews.com5 · 3%

Berita Terkait (57)

Umbu Rudi Kabunang Bidik Bibit Liga Pro, Turnamen Futsal Pelajar se-Sumba Jadi Panggung Talenta Muda

Selatan Indonesia · 2 Agustus 2026

Positif

Kalimat "Bidik Bibit Liga Pro" dan "panggung talenta muda" bernuansa dukungan terhadap pembinaan prestasi.

Golkar Matangkan Konsolidasi di Wulla Waijelu, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Fokus Kawal Aspirasi Desa

Selatan Indonesia · 31 Juli 2026

Positif

Frasa "fokus kawal aspirasi desa" menunjukkan peran aktif dan perhatian positif terhadap konstituen.

Komisi XIII DPR Dorong Perda Minuman Fermentasi di NTT, Umbu Rudi Kabunang: Saatnya Sopi, Moke, Arak dan Peci Dilindungi Negara

Selatan Indonesia · 24 Juli 2026

Positif

Pernyataan "Saatnya ... Dilindungi Negara" menunjukkan dukungan terhadap inisiatif Umbu Rudi Kabunang.

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

budaya
pemerintahan
hak asasi manusia
agribisnis
perdagangan manusia
olahraga
pembangunan desa

Topik Utama

Pengamanan perbatasanPrioritas pembangunan di garis depan negaraefisiensi anggaranpelayanan lapasfasilitas lapasprosedur deportasiperlindungan saksi korbandukungan politikpemilihan umumprogram rumah ASNperumahan aparatur sipil negaraapresiasi kebijakan kementerianOpini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Aturan Audit BPKPencegahan Praktik Kolusipemilihan kepala daerahPilgub NTTperbandingan hukumankeadilan hukumkepercayaan masyarakatkasus Harvey Moeisglobalisasijati diri bangsaPancasilakompas bangsakepastian hukumpembentukan Perdahak masyarakat adatpembinaan lapaspengembangan pacuan kuda Sumbakelembagaan KSPsubsidi BBM dan LPGfasilitas perbatasan PLBNharmonisasi regulasikendala SDMsumber daya manusiaperdagangan orangtragedi jenazahNTThak asasi manusiakebijakanproteksi minuman fermentasisopimokearakpeciperdagangan manusiakorupsiNusa Tenggara Timurkonsolidasi Golkaraspirasi desapengembangan bibit liga proturnamen futsal pelajarpenangkalan talenta mudaRTRWinvestasikonflik lahanAspirasi dari Lapas di NTTForum RDP DPR RIPenyampaian aspirasi

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Informasi mengenai kontribusi spesifik di organisasi kurang detail

Dianalisis 11 Mei 2026

Komisi XIII DPR: Stop Tragedi 1.401 Jenazah Korban TPPO di NTT, Umbu Kabunang: Jangan Ada Lagi Warga Menjadi Korban

Selatan Indonesia · 23 Juli 2026

Positif

Teks menampilkan sikap peduli Umbu Kabunang melalui frasa "Jangan Ada Lagi Warga Menjadi Korban" dan ajakan menghentikan tragedi.

1.401 Warga Jadi Korban, Umbu Rudi Kabunang Tegaskan NTT Darurat Perdagangan Orang

Golkarpedia · 23 Juli 2026

Negatif

Konteksnya menyorot "1.401 Warga Jadi Korban" dan "darurat perdagangan orang", sehingga nuansanya negatif terhadap situasi yang dibahas.

Umbu Rudi Kabunang: Tanpa RTRW, Investasi Terhambat dan Konflik Lahan Sulit Dihindari

Golkarpedia · 22 Juli 2026

Netral

Teks membahas pentingnya RTRW untuk investasi dan konflik lahan, bukan kinerja atau aspek pribadi Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga DPR

Komisi XIII DPR Kunker di Kupang, Tekankan Pentingnya Perda RTRW, Umbu Kabunang: Kepastian Hukum Kunci Investasi dan Pembangunan Daerah

Selatan Indonesia · 22 Juli 2026

Positif

Teks menyorot pernyataannya tentang "kepastian hukum kunci investasi dan pembangunan daerah", yang bernada mendukung dan konstruktif.

Umbu Rudi Kabunang Bongkar Kendala Harmonisasi Regulasi: SDM Masih Minim!

Golkarpedia · 11 Juli 2026

Negatif

Frasa "kendala harmonisasi regulasi" dan "SDM masih minim" menonjolkan masalah, bukan capaian.

DPR RI Dr. Umbu Kabunang: Kepastian Hukum Tercapai Melalui Penguatan Peran Kanwil Kemenkum dan Sinergi Pemda dalam Pembentukan Perda

Selatan Indonesia · 8 Juli 2026

Positif

Frasa "Kepastian Hukum Tercapai" dan peran penguatan menunjukkan apresiasi terhadap kinerjanya di DPR.

Thimotius Ragga: Umbu Rudi Kabunang Penggerak Kebangkitan Pacuan Kuda Sumba, Dari Tradisi ke Lintasan PON

Selatan Indonesia · 6 Juli 2026

Positif

Istilah "Penggerak Kebangkitan Pacuan Kuda Sumba" jelas memuji kontribusinya.

Kunker Komisi XIII DPR di Kanwil Kemekum DIY, Umbu Kabunang Rudi Dorong Perda Responsif dan Selaras dengan Hukum Nasional

Selatan Indonesia · 6 Juli 2026

Positif

Kata "mendorong Perda Responsif" dan selaras dengan hukum nasional memberi kesan positif pada sikapnya.

Umbu Rudi Kabunang: Suara Daerah Harus Menentukan Arah RUU Hukum Perdata Internasional

Golkarpedia · 23 Juni 2026

Positif

Ia digambarkan mendorong agar "Suara Daerah Harus Menentukan Arah" RUU, bernada mendukung perannya.

Baleg DPR RI Umbu Rudi Kabunang: RUU Masyarakat Adat Penting untuk Memastikan Negara Hadir Melindungi Hak Masyarakat Adat

Selatan Indonesia · 12 Juni 2026

Positif

Frasa "Penting untuk Memastikan Negara Hadir Melindungi Hak Masyarakat Adat" menunjukkan dukungan positif pada inisiatifnya.

DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang: Lapas Harus Jadi Tempat Pembinaan, Bukan Tempat Lahirnya Kejahatan Baru

Selatan Indonesia · 8 Juni 2026

Positif

Pernyataan normatif "Lapas Harus Jadi Tempat Pembinaan" menampilkan sikap serius dan konstruktif darinya.

Umbu Kabunang Apresiasi Kebijakan Menteri Bahlil Tahan Kenaikan BBM dan LPG Subsidi: Bukti Keberpihakan pada Rakyat

Selatan Indonesia · 6 Juni 2026

Positif

Kata "Apresiasi Kebijakan" dan "Bukti Keberpihakan pada Rakyat" memberi sentimen positif.

Golkar DPR RI Dukung Penguatan Kelembagaan KSP, Dr. Umbu Kabunang: Percepat Program Presiden

Selatan Indonesia · 3 Juni 2026

Positif

Klaim "Dukung Penguatan Kelembagaan" dan "Percepat Program Presiden" bernada mendukung perannya.

Globalisasi Tak Boleh Menggerus Jati Diri, Umbu Kabunang Tegaskan Pancasila Tetap Jadi Kompas Bangsa

Selatan Indonesia · 1 Juni 2026

Positif

Ungkapan 'Tegaskan Pancasila Tetap Jadi Kompas Bangsa' menunjukkan dukungan positif terhadap pernyataan Umbu Kabunang.

DPR Dr. Umbu Rudi Kabunang Apresiasi Program Rumah ASN Kementrian Imipas

Selatan Indonesia · 19 Mei 2026

Positif

Kata 'Apresiasi' menunjukkan pujian terhadap program yang terkait dengan Umbu Rudi Kabunang

Umbu Rudi Kabunang Soroti Praktik ‘Main Mata’ Opini WTP, Perketat Aturan Audit BPK Jadi Solusi

Golkarpedia · 18 Mei 2026

Positif

Kata 'Soroti' dan 'Jadi Solusi' menunjukkan sikap kritis namun konstruktif terhadap Umbu Rudi Kabunang

DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang dan CIS Timor Bersinergi, Perempuan Desa di Kodi Bangedo Dorong Transisi Energi Adil

Selatan Indonesia · 29 April 2026

Positif

Teks menggambarkan Umbu Rudi Kabunang "bersinergi" dalam mendorong transisi energi yang adil, menunjukkan tindakan positif.

←←Sebelumnya1 / 3Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata