CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H.

Dr. I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H.

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 238

Pidpid, 20 Desember 1950

Jabatan

Komisi III - Anggota

Fraksi

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi / Dapil

Bali

Periode

2024-2029

Kontak

iwayansudirta1950@gmail.com

Artikel Terindeks

226

Instagram

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 226 artikel

53% positif43% netral4% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitikreformasikeamanankeuanganpendidikanteknologihak konsumenhukum

Skor Meritokrasi

70

Meritokratis

Penempatan Dr. I Wayan Sudirta sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman luas sebagai pengacara serta dalam organisasi hukum mendukung posisinya di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Meskipun demikian, ada beberapa kesenjangan informasi terkait detail pendidikan dan rentang waktu beberapa pengalaman yang dapat mempengaruhi penilaian.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan formal di bidang hukum dari Universitas Brawijaya sangat relevan dengan tugas dan fungsi Komisi III DPR yang fokus pada isu-isu hukum dan perundang-undangan. Gelar sarjana hukum (S.H., M.H.) memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk memahami dan menganalisis kebijakan hukum.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai pengacara, termasuk dalam kasus-kasus penting dan keterlibatan di berbagai organisasi hukum seperti PERADI dan IKADIN, sangat relevan. Keterlibatannya dalam perancangan UU di DPD RI juga memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi. Pengalaman di lembaga bantuan hukum menunjukkan komitmen terhadap keadilan.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan hukum yang relevan
  • +Pengalaman luas sebagai pengacara
  • +Keterlibatan dalam perancangan undang-undang
  • +Pengalaman organisasi di bidang hukum dan anti-korupsi

Faktor Pengurang

  • −Detail pendidikan yang kurang lengkap (periode waktu tidak lengkap)

Riwayat & Karir (27)

1962
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2019–sekarangAnggota — Anggota DPR RI
  • Organisasi2008–sekarangPERADI - BALI — KETUA
  • Pekerjaan2005–2009Koordinator Penasehat — DPD RI
  • Pekerjaan2004–2007Ketua PPUU DPD RI — Panita Perancang UU DPD
  • Organisasi2003–sekarangKORDEM - Demokrasi Bali — Pendiri dan Penasehat
  • Organisasi2001–sekarangPHDI — ANGGOTA
  • Organisasi2001–sekarangIKADIN — WAKIL KETUA
  • Organisasi2001–sekarangOrganisasi Masyarakat Anti Korupsi
  • Organisasi2000–sekarangBali Corruption Watch — Pendiri dan Penasehat
  • Organisasi1989–sekarangSolidaritas Warga Kerandan Desa
  • Organisasi1985–sekarangPemuda Hindu — KETUA
  • Organisasi1980–sekarangDirektur Pos Bantuan Hukum Peradin — DIREKTUR
  • Pekerjaan1977–1980Pembela / Pengacara — Lembaga Bantuan Hukum
  • Pendidikan1976univ brawijaya malang — fakultas hukum
  • Pekerjaan1976–1977Asisten Advokat — Kantor Advokat Soenarto Soerodibroto, SH
  • Pendidikan1969slua saraswati
  • Pendidikan1965sltpn1
  • Pendidikan1962sekolah rakyat no 2

Tanpa Periode

Ketua PPUU · DPD RI
Koordinator Timlitibasi· DPD RI
Ketua Panitia Khusus· DPD RI Konflik Agraria
Pengacara· Basuki Tjahaya Purnama
Pengacara· Kemenhukham
Pengacara· Jokowi Ma'ruf Amin
Komisi III
Mahkamah Kehormatan Dewan
Panitia Khusus

Kontroversi (42)

Pertanyaan tentang data PPATK terkait klaim penurunan judi online.Sedang

Wayan Sudirta mempertanyakan validitas data PPATK yang mengklaim adanya penurunan judi online.

Sumber
Minimnya aspek pengawasan dalam dokumen transformasi Polri.Sedang

I Wayan Sudiarta mempertanyakan minimnya aspek pengawasan dalam dokumen transformasi Polri.

Sumber
UU BUMN dan tantangan KPK dalam mengusut korupsi.Sedang

UU BUMN menjadi tantangan bagi KPK untuk mengusut kejahatan korupsi secara profesional dan efektif.

Sumber
Kajari Karo DicopotTinggi

Komisi III DPR meminta Kajari Karo dicopot karena melakukan kesalahan fatal dalam kasus Amsal Sitepu.

Sumber
Kriminalisasi Guru HonorerSedang

Wayan Sudirta menyebut kriminalisasi guru honorer di Muaro Jambi sebagai ujian besar keadilan hukum.

Sumber
Kriminalisasi Mantan Bupati TanimbarSedang

Wayan Sudirta menilai ada indikasi kriminalisasi terhadap mantan Bupati Tanimbar.

Sumber
Penyiraman Air Keras Aktivis KontraSTinggi

I Wayan Sudirta mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Sumber
Wacana Kembali ke UU KPK LamaSedang

Wayan Sudirta menilai pernyataan Jokowi setuju kembali ke UU KPK versi lama hanya politisasi.

Sumber
RUU Perampasan AsetSedang

Kritik terhadap RUU Perampasan Aset yang dianggap dapat merugikan hak asasi warga dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sumber
Hak Imunitas Anggota DPRRendah

Pernyataan bahwa hak imunitas tidak boleh dijadikan tameng melanggar hukum, menimbulkan perdebatan di kalangan politisi.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (86)

KPK· Komisi Pemberantasan KorupsiTB Hasanuddin· Mantan Wakil Ketua MKDUsman Hamid· Tokoh MasyarakatAndrie Yunus· Aktivis KontraSKapolresta Jambi· Kepala Kepolisian Resor Kota JambiAarce Tehupeiory· Guru Besar Universitas Kristen IndonesiaLembong· Tidak DiketahuiHasto· Tidak DiketahuiKomisi III DPR· Lembaga LegislatifWayan Sudirta· Anggota DPR, Wakil Ketua MKDDPR· Lembaga LegislatifPPATK· Lembaga PemerintahPolri· Kepolisian Republik IndonesiaKejaksaan· Lembaga Penegak HukumMKD DPR RI· Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RIPolda Metro Jaya· Kepolisian Daerah Metro JayaPolres Badung· Kepolisian Resor BadungPolresta Sleman· Kepolisian Resor Kota SlemanMabes Polri· Markas Besar Kepolisian Republik IndonesiaAmsal Sitepu· TerdakwaJokowi· Presiden Republik IndonesiaI Wayan Sudirta· Anggota DPR, Wakil Ketua MKDPrabowo Subianto· Politikus, Presiden IndonesiaRUU Perampasan Aset· Ruang Lingkup Undang‑UndangDPR RI· Lembaga LegislatifUniversitas Brawijaya· AlmamaterPrabowo· Presiden TerpilihBung Karno· Presiden Pertama IndonesiaKUHAP· Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaKUHP· Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahukah Kamu?

Peringkat

Skor Merit Top 1%

Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

53% dari 139 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Bali

59 pejabat publik dari Provinsi Bali terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

gesuri.id memuat 48 artikel — paling banyak dari 58 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

452

artikel total · 85 bulan tercatat

119 positif 98 netral 9 negatif

Keberagaman Sumber Berita

105

media unik · dari 452 artikel

Liputan beragam · top 22%

Top 5 Media

  • gesuri.id99 · 22%
  • JPNN.com54 · 12%
  • VIVA.co.id28 · 6%
  • atnews.id26 · 6%
  • NUSABALI.com21 · 5%

Berita Terkait (147)

I Wayan Sudirta: PPHN Jadi Arah Bangsa Menuju Indonesia Berkarakter dan Berdaulat

gesuri.id · 6 Agustus 2025

Positif

I Wayan Sudirta menyatakan pandangan positif dengan melihat PPHN sebagai 'arah bangsa menuju Indonesia berkarakter dan berdaulat'.

Wayan Sudirta: Amnesti dan Abolisi Hak Prerogatif Presiden Dalam Koridor Konstitusi

gesuri.id · 4 Agustus 2025

Netral

Wayan Sudirta menjelaskan secara faktual bahwa 'Amnesti dan Abolisi Hak Prerogatif Presiden Dalam Koridor Konstitusi'.

Sudirta Ajak Masyarakat Jangan Pernah Lelah Terus Perjuangkan Demokrasi dan Keadilan

gesuri.id · 2 Agustus 2025

Positif

Sudirta 'Ajak Masyarakat Terus Perjuangkan Demokrasi dan Keadilan'.

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

perpajakan
kesehatan
hak asasi manusia
pajak
kelembagaan
kepegawaian
anggaran
legislasi
kerjasama-internasional
korupsi
sosial
penegakan hukum
pertahanan
infrastruktur
lingkungan
kebijakan lingkungan
pariwisata
ekonomi
desentralisasi
otonomi daerah

Topik Utama

Reformasi penanganan kasusKUHAPKUHP BaruData PPATKJudi OnlineKeadilanHakim AgungAmnestiAbolisiHak Prerogatif PresidenDemokrasiKemerdekaan berekspresiEra DigitalRKUHAPSinergi Polisi-JaksaHukumHak Penyandang DisabilitasRestorative JusticePengawasan PolriUU Cipta KerjaPerlindungan Pengguna TelekomunikasiVisi Trisakti Bung KarnoTata Kelola Negara HukumIndonesia 20454 Konsensus Kebangsaan RIKearifan Lokal BaliAbolisi dan Amnesti dalam Kasus Lembong dan HastoPengelolaan Ruang UdaraKesetaraan GenderKUHAP BaruKesejahteraan Hakim Ad HocRUU Hukum Perdata InternasionalPersoalan TanahNarkobaKode Etik DPRTNKB Khusus DPRPekerja MigranKomisi YudisialKUR Pekerja MigranMKD DPR RITransformasi PolriKajari KaroKasus Amsal SitepuMakan Bergizi GratisReformasi Sistem KepolisianDana Konsinyasi Tol Antasari-DepokUU KPKKriminalisasi Guru HonorerWNI Nikah Beda AgamaPenyerangan Aktivis KontraSHakim Ad HocKriminalisasi Mantan Bupati TanimbarBantuan Sosial Anak Yatim PiatuTransaksi JudolPidana Minimum NarkotikaTes Urine PolriPenyiraman Air Keras Aktivis KontraSPerampasan AsetTantangan PersPimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Pembentukan TGPF (Tindak Gagasan Pemberdayaan Fisik)RUU Perampasan AsetAnggaran Pendidikan MBGKUHAP dan KUHPHak Imunitas Anggota DPRPenyiraman AirKritik terhadap Bripda Masias SiahayaKritik terhadap PrabowoKritik terhadap PolriKonstitusiReformasi KejaksaanKorupsiPPATKPolriPenegakan HukumAksi penyiraman aktivis KontraSpendekatan humanis Polrianggaran Polairudreorientasi reformasi KejaksaanPPHN sebagai arah bangsaklaim penurunan JUDOL oleh PPATKAnggaran PendidikanAPBN 2026Konstitusionalitas AnggaranKebijakan Fiskalpengangkatan jabatanstruktur kepemimpinan DPR RIMajelis Kehormatan Dewan (MKD)pergantian pejabatdigitalisasi peradilankecepatan layanan Mahkamah Agungpengaturan tarif dalam UU Cipta Kerjadigitalisasi sistem peradilansosialisasi intensif KUHAPpeningkatan kapasitas penyidik khusussistem self assessmentperlindungan wajib pajakpeningkatan kecepatan layanan Mahkamah Agungpemerataan dokter spesialistransformasi sistem pendidikankewenangan penyidik khusus pengelolaan ruang udaraprinsip perlindungan hak asasi manusiaPenetapan sebagai Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Pencapaian gelar Doktor Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI)UU KUPperlindungan hukum bagi wajib pajakpenunjukan wakil ketua MKD DPRpolitikRUU KUHAPtransparansipartisipasi publikAPBNperlindungan masyarakatanggaran kejaksaanketahanan bangsaratifikasi perjanjian internasionalreformasi hukumreformasi kultur dan struktur manajemen SDMpengawasan internal penegak hukumkerja sama internasional Indonesia-KazakhstanRUUUUUkorupsi di kalangan penegak hukumreformasi hukum menyeluruhelite penegak hukumpengangkatan wakil Ketua MKDpenggantian TB Hasanuddinpelanggaran kode etik anggota DPRsinergi MKD dan Polripencegahan pelanggaran kode etikkasus Pegi Setiawanbantuan pendidikanpengeroyokanKudatulikemanusiaankemitraanpelayananpelayanan publikkoordinasi DPR dan Polripembelian rudal BrahMostransparansi pemerintahpertahananpertemuan resmikepolisianperkuat kemitraan DPR RI-Polripeningkatan pelayanan publikpenegakan hukum berkeadilanpengangkatan sebagai pimpinan MKD DPRseleksi hakim agungpejabat pajakpertanyaan mengenai alasankarhutlapengangkatan pimpinan MKDpengelolaan sampahhak mengadu masyarakatperlindungan hak wargaRUU AdvokatKonflik agrariaKehutanan dan lahan bakar (karhutla)MKD DPRPenggantian kepemimpinanketerlibatan aktor intelektual dan korporasipermintaan tindakan kepolisianKecaman terhadap motif ekonomi KarhutlaPenggerebekan aktor intelektual dan korporasiPenegakan hukum KarhutlaUU BUMNKPKkebijakanimplementasi konkretakses pantainelayanpengeroyokan ayamevaluasi desentralisasiotonomi daerahpenguatan PPHNmonitoring KUHP dan KUHAPrespons terhadap KUHP dan pariwisatatransparansi data judi onlinedukungan RUU Advokatkasus UMKM Mama Khas Banjarpengesahan RUU Provinsi Balidisertasi tentang Pancasilapenghargaan kepada Polresta Denpasarpertemuan dengan Kapolres Karangasempilihan sebagai ketua Ikatan Alumni Lemhanas DPR RI 2019-2024evaluasi desentralisasi dan otonomi daerahketerlambatan pengembangan desentralisasi dan otonomi daerahpenegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla)kesenjangan antara teks konstitusi dan realitasrelevansi pemikiran Soekarno dalam krisis geopolitik dan penegakan hukum

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

  • −Rentang waktu beberapa pengalaman pekerjaan tidak jelas
  • −Informasi penghargaan tidak tersedia
  • Dianalisis 11 Mei 2026

    I Wayan Sudirta: Pemikiran Bung Karno Masih Sangat Relevan di Tengah Perubahan Zaman

    gesuri.id · 25 Juni 2025

    Positif

    Pernyataan I Wayan Sudirta yang menegaskan relevansi pemikiran Bung Karno menunjukkan kesetiaan pada ideologi partai dan nilai-nilai kebangsaan.

    Tahanan Tewas di Polresta Denpasar, Anggota Komisi III DPR: Semua yang Bertugas Wajib Tanggung Jawab

    Tribunnews.com · 19 Juni 2025

    Netral

    Teks membahas pernyataan Anggota Komisi III DPR secara umum, bukan secara spesifik I Wayan Sudirta.

    DPR: Pemberantasan Premanisme Harus Sasar Gembong Besar

    SinPo.id · 30 Mei 2025

    Netral

    Teks membahas pandangan DPR secara umum tentang pemberantasan premanisme, bukan I Wayan Sudirta DPR secara spesifik.

    Sudirta Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan RI, Rakyat Sejahtera, Kearifan Lokal Bali Terjaga

    atnews.id · 1 Maret 2025

    Positif

    Sosialisasi yang dilakukan Sudirta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan menjaga kearifan lokal Bali, menunjukkan tindakan positif.

    ←←Sebelumnya8 / 8Berikutnya→→

    Navigasi

    BerandaDirektori PejabatTentang Kami

    Legal

    Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

    © 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

    Didukung olehOmnidata