CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H.

Dr. I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H.

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 238

Pidpid, 20 Desember 1950

Jabatan

Komisi III - Anggota

Fraksi

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi / Dapil

Bali

Periode

2024-2029

Kontak

iwayansudirta1950@gmail.com

Artikel Terindeks

226

Instagram

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 226 artikel

53% positif43% netral4% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitikreformasikeamanankeuanganpendidikanteknologihak konsumenhukum

Skor Meritokrasi

70

Meritokratis

Penempatan Dr. I Wayan Sudirta sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman luas sebagai pengacara serta dalam organisasi hukum mendukung posisinya di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Meskipun demikian, ada beberapa kesenjangan informasi terkait detail pendidikan dan rentang waktu beberapa pengalaman yang dapat mempengaruhi penilaian.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan formal di bidang hukum dari Universitas Brawijaya sangat relevan dengan tugas dan fungsi Komisi III DPR yang fokus pada isu-isu hukum dan perundang-undangan. Gelar sarjana hukum (S.H., M.H.) memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk memahami dan menganalisis kebijakan hukum.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai pengacara, termasuk dalam kasus-kasus penting dan keterlibatan di berbagai organisasi hukum seperti PERADI dan IKADIN, sangat relevan. Keterlibatannya dalam perancangan UU di DPD RI juga memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi. Pengalaman di lembaga bantuan hukum menunjukkan komitmen terhadap keadilan.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan hukum yang relevan
  • +Pengalaman luas sebagai pengacara
  • +Keterlibatan dalam perancangan undang-undang
  • +Pengalaman organisasi di bidang hukum dan anti-korupsi

Faktor Pengurang

  • −Detail pendidikan yang kurang lengkap (periode waktu tidak lengkap)

Riwayat & Karir (27)

1962
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2019–sekarangAnggota — Anggota DPR RI
  • Organisasi2008–sekarangPERADI - BALI — KETUA
  • Pekerjaan2005–2009Koordinator Penasehat — DPD RI
  • Pekerjaan2004–2007Ketua PPUU DPD RI — Panita Perancang UU DPD
  • Organisasi2003–sekarangKORDEM - Demokrasi Bali — Pendiri dan Penasehat
  • Organisasi2001–sekarangPHDI — ANGGOTA
  • Organisasi2001–sekarangIKADIN — WAKIL KETUA
  • Organisasi2001–sekarangOrganisasi Masyarakat Anti Korupsi
  • Organisasi2000–sekarangBali Corruption Watch — Pendiri dan Penasehat
  • Organisasi1989–sekarangSolidaritas Warga Kerandan Desa
  • Organisasi1985–sekarangPemuda Hindu — KETUA
  • Organisasi1980–sekarangDirektur Pos Bantuan Hukum Peradin — DIREKTUR
  • Pekerjaan1977–1980Pembela / Pengacara — Lembaga Bantuan Hukum
  • Pendidikan1976univ brawijaya malang — fakultas hukum
  • Pekerjaan1976–1977Asisten Advokat — Kantor Advokat Soenarto Soerodibroto, SH
  • Pendidikan1969slua saraswati
  • Pendidikan1965sltpn1
  • Pendidikan1962sekolah rakyat no 2

Tanpa Periode

Ketua PPUU · DPD RI
Koordinator Timlitibasi· DPD RI
Ketua Panitia Khusus· DPD RI Konflik Agraria
Pengacara· Basuki Tjahaya Purnama
Pengacara· Kemenhukham
Pengacara· Jokowi Ma'ruf Amin
Komisi III
Mahkamah Kehormatan Dewan
Panitia Khusus

Kontroversi (42)

Pertanyaan tentang data PPATK terkait klaim penurunan judi online.Sedang

Wayan Sudirta mempertanyakan validitas data PPATK yang mengklaim adanya penurunan judi online.

Sumber
Minimnya aspek pengawasan dalam dokumen transformasi Polri.Sedang

I Wayan Sudiarta mempertanyakan minimnya aspek pengawasan dalam dokumen transformasi Polri.

Sumber
UU BUMN dan tantangan KPK dalam mengusut korupsi.Sedang

UU BUMN menjadi tantangan bagi KPK untuk mengusut kejahatan korupsi secara profesional dan efektif.

Sumber
Kajari Karo DicopotTinggi

Komisi III DPR meminta Kajari Karo dicopot karena melakukan kesalahan fatal dalam kasus Amsal Sitepu.

Sumber
Kriminalisasi Guru HonorerSedang

Wayan Sudirta menyebut kriminalisasi guru honorer di Muaro Jambi sebagai ujian besar keadilan hukum.

Sumber
Kriminalisasi Mantan Bupati TanimbarSedang

Wayan Sudirta menilai ada indikasi kriminalisasi terhadap mantan Bupati Tanimbar.

Sumber
Penyiraman Air Keras Aktivis KontraSTinggi

I Wayan Sudirta mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Sumber
Wacana Kembali ke UU KPK LamaSedang

Wayan Sudirta menilai pernyataan Jokowi setuju kembali ke UU KPK versi lama hanya politisasi.

Sumber
RUU Perampasan AsetSedang

Kritik terhadap RUU Perampasan Aset yang dianggap dapat merugikan hak asasi warga dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sumber
Hak Imunitas Anggota DPRRendah

Pernyataan bahwa hak imunitas tidak boleh dijadikan tameng melanggar hukum, menimbulkan perdebatan di kalangan politisi.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (86)

KPK· Komisi Pemberantasan KorupsiTB Hasanuddin· Mantan Wakil Ketua MKDUsman Hamid· Tokoh MasyarakatAndrie Yunus· Aktivis KontraSKapolresta Jambi· Kepala Kepolisian Resor Kota JambiAarce Tehupeiory· Guru Besar Universitas Kristen IndonesiaLembong· Tidak DiketahuiHasto· Tidak DiketahuiKomisi III DPR· Lembaga LegislatifWayan Sudirta· Anggota DPR, Wakil Ketua MKDDPR· Lembaga LegislatifPPATK· Lembaga PemerintahPolri· Kepolisian Republik IndonesiaKejaksaan· Lembaga Penegak HukumMKD DPR RI· Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RIPolda Metro Jaya· Kepolisian Daerah Metro JayaPolres Badung· Kepolisian Resor BadungPolresta Sleman· Kepolisian Resor Kota SlemanMabes Polri· Markas Besar Kepolisian Republik IndonesiaAmsal Sitepu· TerdakwaJokowi· Presiden Republik IndonesiaI Wayan Sudirta· Anggota DPR, Wakil Ketua MKDPrabowo Subianto· Politikus, Presiden IndonesiaRUU Perampasan Aset· Ruang Lingkup Undang‑UndangDPR RI· Lembaga LegislatifUniversitas Brawijaya· AlmamaterPrabowo· Presiden TerpilihBung Karno· Presiden Pertama IndonesiaKUHAP· Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaKUHP· Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahukah Kamu?

Peringkat

Skor Merit Top 1%

Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

53% dari 139 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Bali

59 pejabat publik dari Provinsi Bali terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

gesuri.id memuat 48 artikel — paling banyak dari 58 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

452

artikel total · 85 bulan tercatat

119 positif 98 netral 9 negatif

Keberagaman Sumber Berita

105

media unik · dari 452 artikel

Liputan beragam · top 22%

Top 5 Media

  • gesuri.id99 · 22%
  • JPNN.com54 · 12%
  • VIVA.co.id28 · 6%
  • atnews.id26 · 6%
  • NUSABALI.com21 · 5%

Berita Terkait (177)

Komisi III DPR Minta Kajari Karo Dicopot

Aspek.id · 2 April 2026

Netral

Teks membahas permintaan Komisi III DPR secara umum, bukan Dr. I WAYAN SUDIRTA.

DPR Desak Kajari Karo Dicopot Buntut Kasus Amsal Sitepu

CNN Indonesia · 2 April 2026

Netral

Teks membahas desakan DPR secara umum, bukan Dr. I WAYAN SUDIRTA.

Wayan Sudirta Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus KontraS Secara Transparan, Profesional, dan Akuntabel

gesuri.id · 2 April 2026

Positif

Wayan Sudirta mendesak pengusutan tuntas kasus secara transparan dan akuntabel, menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan integritas.

Sebut Kajari Karo Lakukan Dua Kesalahan Fatal dalam Kasus Amsal Sitepu, Anggota DPR: Pindahin Saja!

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

perpajakan
kesehatan
hak asasi manusia
pajak
kelembagaan
kepegawaian
anggaran
legislasi
kerjasama-internasional
korupsi
sosial
penegakan hukum
pertahanan
infrastruktur
lingkungan
kebijakan lingkungan
pariwisata
ekonomi
desentralisasi
otonomi daerah

Topik Utama

Reformasi penanganan kasusKUHAPKUHP BaruData PPATKJudi OnlineKeadilanHakim AgungAmnestiAbolisiHak Prerogatif PresidenDemokrasiKemerdekaan berekspresiEra DigitalRKUHAPSinergi Polisi-JaksaHukumHak Penyandang DisabilitasRestorative JusticePengawasan PolriUU Cipta KerjaPerlindungan Pengguna TelekomunikasiVisi Trisakti Bung KarnoTata Kelola Negara HukumIndonesia 20454 Konsensus Kebangsaan RIKearifan Lokal BaliAbolisi dan Amnesti dalam Kasus Lembong dan HastoPengelolaan Ruang UdaraKesetaraan GenderKUHAP BaruKesejahteraan Hakim Ad HocRUU Hukum Perdata InternasionalPersoalan TanahNarkobaKode Etik DPRTNKB Khusus DPRPekerja MigranKomisi YudisialKUR Pekerja MigranMKD DPR RITransformasi PolriKajari KaroKasus Amsal SitepuMakan Bergizi GratisReformasi Sistem KepolisianDana Konsinyasi Tol Antasari-DepokUU KPKKriminalisasi Guru HonorerWNI Nikah Beda AgamaPenyerangan Aktivis KontraSHakim Ad HocKriminalisasi Mantan Bupati TanimbarBantuan Sosial Anak Yatim PiatuTransaksi JudolPidana Minimum NarkotikaTes Urine PolriPenyiraman Air Keras Aktivis KontraSPerampasan AsetTantangan PersPimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Pembentukan TGPF (Tindak Gagasan Pemberdayaan Fisik)RUU Perampasan AsetAnggaran Pendidikan MBGKUHAP dan KUHPHak Imunitas Anggota DPRPenyiraman AirKritik terhadap Bripda Masias SiahayaKritik terhadap PrabowoKritik terhadap PolriKonstitusiReformasi KejaksaanKorupsiPPATKPolriPenegakan HukumAksi penyiraman aktivis KontraSpendekatan humanis Polrianggaran Polairudreorientasi reformasi KejaksaanPPHN sebagai arah bangsaklaim penurunan JUDOL oleh PPATKAnggaran PendidikanAPBN 2026Konstitusionalitas AnggaranKebijakan Fiskalpengangkatan jabatanstruktur kepemimpinan DPR RIMajelis Kehormatan Dewan (MKD)pergantian pejabatdigitalisasi peradilankecepatan layanan Mahkamah Agungpengaturan tarif dalam UU Cipta Kerjadigitalisasi sistem peradilansosialisasi intensif KUHAPpeningkatan kapasitas penyidik khusussistem self assessmentperlindungan wajib pajakpeningkatan kecepatan layanan Mahkamah Agungpemerataan dokter spesialistransformasi sistem pendidikankewenangan penyidik khusus pengelolaan ruang udaraprinsip perlindungan hak asasi manusiaPenetapan sebagai Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Pencapaian gelar Doktor Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI)UU KUPperlindungan hukum bagi wajib pajakpenunjukan wakil ketua MKD DPRpolitikRUU KUHAPtransparansipartisipasi publikAPBNperlindungan masyarakatanggaran kejaksaanketahanan bangsaratifikasi perjanjian internasionalreformasi hukumreformasi kultur dan struktur manajemen SDMpengawasan internal penegak hukumkerja sama internasional Indonesia-KazakhstanRUUUUUkorupsi di kalangan penegak hukumreformasi hukum menyeluruhelite penegak hukumpengangkatan wakil Ketua MKDpenggantian TB Hasanuddinpelanggaran kode etik anggota DPRsinergi MKD dan Polripencegahan pelanggaran kode etikkasus Pegi Setiawanbantuan pendidikanpengeroyokanKudatulikemanusiaankemitraanpelayananpelayanan publikkoordinasi DPR dan Polripembelian rudal BrahMostransparansi pemerintahpertahananpertemuan resmikepolisianperkuat kemitraan DPR RI-Polripeningkatan pelayanan publikpenegakan hukum berkeadilanpengangkatan sebagai pimpinan MKD DPRseleksi hakim agungpejabat pajakpertanyaan mengenai alasankarhutlapengangkatan pimpinan MKDpengelolaan sampahhak mengadu masyarakatperlindungan hak wargaRUU AdvokatKonflik agrariaKehutanan dan lahan bakar (karhutla)MKD DPRPenggantian kepemimpinanketerlibatan aktor intelektual dan korporasipermintaan tindakan kepolisianKecaman terhadap motif ekonomi KarhutlaPenggerebekan aktor intelektual dan korporasiPenegakan hukum KarhutlaUU BUMNKPKkebijakanimplementasi konkretakses pantainelayanpengeroyokan ayamevaluasi desentralisasiotonomi daerahpenguatan PPHNmonitoring KUHP dan KUHAPrespons terhadap KUHP dan pariwisatatransparansi data judi onlinedukungan RUU Advokatkasus UMKM Mama Khas Banjarpengesahan RUU Provinsi Balidisertasi tentang Pancasilapenghargaan kepada Polresta Denpasarpertemuan dengan Kapolres Karangasempilihan sebagai ketua Ikatan Alumni Lemhanas DPR RI 2019-2024evaluasi desentralisasi dan otonomi daerahketerlambatan pengembangan desentralisasi dan otonomi daerahpenegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla)kesenjangan antara teks konstitusi dan realitasrelevansi pemikiran Soekarno dalam krisis geopolitik dan penegakan hukum

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

  • −Rentang waktu beberapa pengalaman pekerjaan tidak jelas
  • −Informasi penghargaan tidak tersedia
  • Dianalisis 11 Mei 2026

    Suara.com · 2 April 2026

    Netral

    Teks membahas pernyataan seorang Anggota DPR secara umum, bukan Dr. I WAYAN SUDIRTA.

    Rapat DPR Soroti WNI Nikah Beda Agama di Luar Negeri, tetapi Dicatat Sah Ketika Balik ke RI

    Kompas.com · 2 April 2026

    Netral

    Teks membahas rapat DPR secara umum, bukan Dr. I WAYAN SUDIRTA.

    'Teror Air Keras Aksi Biadab'

    NUSABALI.com · 2 April 2026

    Netral

    Teks membahas pernyataan umum tentang teror air keras, bukan Dr. I WAYAN SUDIRTA.

    Wayan Sudirta Dukung Pembentukan TGPF Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus

    gesuri.id · 2 April 2026

    Positif

    Wayan Sudirta mendukung pembentukan TGPF untuk kasus serius, menunjukkan komitmen terhadap keadilan.

    Profil I Wayan Sudirta, anggota DPR fraksi PDIP yang sebut aksi penyiraman aktivis KontraS biadab

    MSN · 31 Maret 2026

    Positif

    Pernyataan I Wayan Sudirta yang menyebut aksi penyiraman aktivis KontraS 'biadab' menunjukkan sikap politik dan integritasnya yang kuat.

    Sudirta: Instrumen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

    NUSABALI.com · 31 Maret 2026

    Positif

    Sudirta menyatakan pentingnya 'Instrumen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu', menunjukkan sikap positifnya terhadap keadilan.

    DPR: Pasal Pembunuhan Berencana Berpotensi Diterapkan dalam Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus

    Herald ID · 31 Maret 2026

    Netral

    Teks membahas pernyataan DPR secara umum mengenai kasus hukum, bukan I Wayan Sudirta DPR.

    Soroti Kasus Penyerangan pada Aktivis KontraS, Anggota DPR Tekankan Penanganan Harus Terbuka hingga Membentuk TGPF

    Halo Semarang · 31 Maret 2026

    Netral

    Teks membahas penekanan anggota DPR secara umum, bukan I Wayan Sudirta secara spesifik.

    Profil I Wayan Sudirta, anggota DPR fraksi PDIP yang sebut aksi penyiraman aktivis KontraS biadab

    MSN · 31 Maret 2026

    Positif

    Teks menyoroti pernyataan I Wayan Sudirta yang menyebut aksi penyiraman aktivis KontraS sebagai 'biadab', menunjukkan sikap positif terhadap integritas dan etika.

    Anggota DPR PDIP Dukung Pembentukan TGPF Andrie Yunus: Presiden Sangat Tanggap - kumparan.com

    Kumparan · 31 Maret 2026

    Netral

    Teks membahas dukungan dari 'Anggota DPR PDIP' secara umum, bukan secara spesifik I Wayan Sudirta.

    Sudirta: Teror Biadab Terhadap Wajah Demokrasi Indonesia

    NUSABALI.com · 15 Maret 2026

    Positif

    Sudirta menunjukkan sikap positif dengan mengutuk teror yang mengancam demokrasi Indonesia.

    Wayan Sudirta Puji Polri Jauh Lebih Manusiawi Tangani Kasus-Kasus Demonstrasi dan Unjuk Rasa

    gesuri.id · 15 Maret 2026

    Positif

    Wayan Sudirta 'Puji Polri' karena penanganan kasus yang lebih manusiawi, menunjukkan pandangan positifnya.

    I Wayan Sudirta Kecam Keras Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus

    gesuri.id · 15 Maret 2026

    Positif

    I Wayan Sudirta menunjukkan sikap tegas dan positif dengan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap aktivis.

    Merespons Insiden Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Wayan Sudirta DPR: Bongkar Dalangnya, Seret ke Pengadilan...

    JPNN.com · 14 Maret 2026

    Positif

    Wayan Sudirta mendesak untuk 'Bongkar Dalangnya, Seret ke Pengadilan', menunjukkan sikap tegasnya terhadap kejahatan.

    Wayan Sudirta DPR Puji Humanisme Polri Hingga Minta Anggaran Polairud Tak Dipangkas

    JPNN.com · 12 Maret 2026

    Positif

    Wayan Sudirta 'Puji Humanisme Polri', menunjukkan pandangan positifnya.

    Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta Apresiasi Pendekatan Humanis Polri, Minta Anggaran Polairud Tidak Dipotong

    Polri · 12 Maret 2026

    Positif

    I Wayan Sudirta menunjukkan sentimen positif dengan 'mengapresiasi' pendekatan humanis Polri.

    I Wayan Sudirta Tegaskan Pengaturan Tarif Dalam UU Cipta Kerja Tetap Lindungi Pengguna Telekomunikasi

    gesuri.id · 6 Maret 2026

    Positif

    Kata 'Tegaskan' dan 'Lindungi Pengguna' menandakan dukungan positif terhadap regulasi tarif

    ←←Sebelumnya3 / 9Berikutnya→→

    Navigasi

    BerandaDirektori PejabatTentang Kami

    Legal

    Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

    © 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

    Didukung olehOmnidata