CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.

Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 88

Lampung, 17 September 1974

Jabatan

Komisi III - Ketua

Fraksi

Gerakan Indonesia Raya

Provinsi / Dapil

Dki Jakarta

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

674

FacebookInstagramTwitter / XYouTube

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 674 artikel

47% positif51% netral2% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturpolitikkeamananhukumkorupsiorganisasisosialkejadian

Skor Meritokrasi

70

Meritokratis

Penempatan Dr. Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukumnya relevan dengan tugas pengawasan dan legislasi di komisi tersebut. Pengalaman sebagai Wakil Ketua Komisi III sebelumnya juga mendukung kompetensinya.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan hukum dari Universitas Lampung, Universitas Indonesia, dan Universitas 11 Maret Surakarta sangat relevan dengan tugas Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Gelar doktor hukum semakin memperkuat pemahaman teoritis dan kemampuan analisisnya.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Wakil Ketua dan kemudian Ketua Komisi III DPR memberikan pengalaman praktis yang signifikan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di bidang hukum. Keterlibatan dalam organisasi advokasi dan kemahasiswaan juga menunjukkan pemahaman tentang isu-isu hukum dan sosial.

Faktor Pendukung

  • +Gelar Doktor Hukum
  • +Pengalaman sebagai Wakil Ketua dan Ketua Komisi III DPR
  • +Pengalaman organisasi di bidang hukum dan kemasyarakatan

Faktor Pengurang

  • −Tidak ada informasi penghargaan yang diterima
  • −Data riwayat pendidikan tingkat dasar dan menengah kurang detail

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (13)

1986
1990
2000
2010
2020
2029
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2024–2029Ketua Komisi III — Anggota DPR RI
  • Pendidikan2019–2022UNIVERSITAS 11 MARET SURAKARTA — DOKTOR HUKUM
  • Pekerjaan2019–2024Wakil Ketua Komisi III — Anggota DPR RI
  • Organisasi2016–sekarangACTA (ADVOKAT CINTA TANAH AIR ) — PENDIRI & KETUA DEWAN PEMBINA
  • Pendidikan2010–2013UNIVERSITAS INDONESIA — MAGISTER HUKUM
  • Organisasi1998–1999KMPPRL(KELUARGA MAHASISWA PEMUDA PELAJAR RAKYAT LAMPUNG ) — KETUA
  • Pendidikan1996–1999UNIVERSITAS LAMPUNG — HUKUM
  • Organisasi1993–sekarangHMI(HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM) — ANGGOTA
  • Organisasi1993–1995SERAT UNIVERSITAS LAMPUNG — AKTIFIS
  • Pendidikan1986–1992SMA SURYA DARMA II BANDAR LAMPUNG — IPA BIOLOGI

Tanpa Periode

SDN YOSODADI LAM-TENG
SMPN 2 METRO
Komisi III

Kontroversi (94)

Dugaan Intervensi dalam Proses HukumSedang

Habiburokhman disorot karena diduga melakukan intervensi dalam proses hukum, namun ia membantah dan menegaskan bahwa Komisi III DPR hanya mengawasi, bukan mencampuri.

Sumber
Kasus Pelecehan SeksualSedang

Komisi III DPR akan mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang juri tahfiz Al-Qur'an.

Sumber
Kriminalisasi AktivisSedang

Komisi III DPR akan memanggil aparat terkait kriminalisasi aktivis.

Sumber
Kasus Amsal SitepuSedang

Komisi III DPR menyoroti kasus Amsal Sitepu dan menekankan keadilan substantif. Habiburokhman membantah intervensi dalam kasus ini.

Sumber
Penyerangan Aktivis KontraSTinggi

Habiburokhman mengecam keras penyerangan terhadap aktivis KontraS dan siap mengawal kasus tersebut.

Sumber
Kasus ABK Sea DragonSedang

Habiburokhman mendesak Kejagung untuk menegur jaksa yang menuding DPR melakukan intervensi dalam kasus ABK Sea Dragon.

Sumber
Penyiraman air keras terhadap aktivisSedang

Habiburokhman menuduh adanya penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dan menuntut penegakan hukum.

Sumber
Kejadian dugaan pelecehan seksual juri tahfizSedang

Komisi III DPR, di bawah kepemimpinan Habiburokhman, akan meneliti kasus dugaan pelecehan seksual terhadap juri tahfiz Al-Quran.

Sumber
Kritik terhadap RUU Perampasan AsetRendah

Habiburokhman mengkritik pembahasan RUU Perampasan Aset karena dianggap tidak melindungi hak-hak buruh dan aktivis.

Sumber
Penyerangan terhadap Aktivis KontraSTinggi

Habiburokhman mengecam keras penyerangan terhadap aktivis KontraS dan menyatakan siap mengawal kasus tersebut.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (141)

DPR RI· LegislaturBBM-LPG subsidi· Sumber energi subsidiPrabowo· Presiden TerpilihBEM-IKM FHUI· Organisasi MahasiswaNabila O’Brien· Pengusaha RestoSukabumi· KotaKomisi III DPR· Komisi legislatifJakarta· Tempat kerjaKapolres Metro Bekasi· Kepolisian Daerah Metro BekasiGubernur Rahmat Mirzani Djausal· GubernurBEM U KBM Unila· Organisasi mahasiswaHabiburokhman· Ketua Komisi III DPR RIPolri· Kepolisian Republik IndonesiaKUHAP· Kebijakan Hukum dan Administrasi PemerintahanBBM-LPG subsidi· Program subsidi BBM-LPGDPR· Lembaga LegislatifKUHAP Baru· Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaKejagung· Kejaksaan AgungKontraS· Organisasi HAMAmsal Sitepu· TerdakwaAndrie Yunus· Aktivis KontraSMirza· GubernurBripda MS· Anggota PolriKapolres Sleman· Kepala Kepolisian Resor SlemanGerindra· partai politik yang menjadi afiliasiJokowi· presiden Indonesia yang disebut dalam kontroversiSiti Nurhaliza· nama tidak relevan, dihapusBulog· Penyedia stok beras nasionalKomisi III DPR RI· organisasi legislatif yang dipimpinIrjen Rudi Darmoko· Kapolda NTT yang dipuji

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 83% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.

Peringkat

Skor Merit Top 12%

Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

22 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

61% dari 224 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

1.366

artikel total · 66 bulan tercatat

317 positif 343 netral 14 negatif

Keberagaman Sumber Berita

337

media unik · dari 1.366 artikel

Liputan beragam · top 5%

Top 5 Media

  • Gerindra72 · 5%
  • detikNews69 · 5%
  • Kompas.com51 · 4%
  • ANTARA News40 · 3%
  • MetroTVNews.com31 · 2%

Berita Terkait (674)

Habiburokhman: Hari Bhayangkara ke-80 Momentum Polri Perkuat Integritas dan Kepercayaan Publik

Gerindra · 1 Juli 2026

Positif

Frasa "momentum Polri perkuat integritas dan kepercayaan publik" bernada apresiatif terhadap Habiburokhman.

Hari Bhayangkara ke-80, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhma

Tribrata News · 1 Juli 2026

Netral

Teks ini tampak berupa judul acara "Hari Bhayangkara ke-80" dan hanya menyebut jabatan Habiburokhman secara informatif.

Kenapa Pengesahan RUU Perampasan Aset Lama? Ini Kata Habiburokhman

Kompas.com · 1 Juli 2026

Netral

Teks mengutip pernyataan Habiburokhman secara faktual tanpa bias positif atau negatif.

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

kriminalitas
pendidikan
hak asasi manusia
agama
legislasi
penegakan hukum
teknologi
kejahatan
narkotika
anggaran
penimbun bbm

Topik Utama

reformasi PolriKUHAP baruhak wargapenyalahgunaan BBM-LPG subsidiKasus Pelecehan SeksualRUU Jabatan HakimKetersediaan Stok BerasKeadilan RestoratifKriminalisasi AktivisRevisi UU PolriKasus Amsal SitepuRUU AdvokatPengamanan Ramadhan dan Idul FitriPenerapan KUHP BaruKasus Aktivis KontraS Andrie YunusPenyerangan AktivisKasus Guru Honorer di ProbolinggoKasus Hogi MinayaPemecatan Bripda MSKasus Suami Korban JambretPerpol 10/2025Penghalangan Hak BeribadahKasus ABK Sea DragonPengamanan Mudik-Balikperlindungan WNI di luar negerikebijakan Polri dan reformasipenanganan kasus kriminalitasperubahan RUU dan kebijakan hukumketerlibatan politik dan partai GerindraRUU KUHAPKUHPStok beras BulogReformasi agrariaPenjamin aktivis buruhkebijakan hukumpengawasan lembagapenghargaan publikreformasi KUHPhubungan politikBelasungkawa atas wafatnya Haerul SalehKenangan masa kaderisasi partaiImplementasi KUHP dan KUHAP baru oleh hakimMeninggal duniaKenangankematian Haerul Salehdukakeprihatinanduka citapenembakan anggota polisikejadian curanmorsengketa lahan Sumselpembangunan rumah sakitkematian anggota kepolisiankeamananpenegakan hukumkekerasanlalu lintaspenegakan hukum judi onlinekolaborasi Polri dan DPRpenangkapan pelaku judi onlinejaringan judi internasionalpenindakan judi daringperombakan juri lcc mprprotes siswi sma 1 pontianaklomba cerdas cermat 4 pilar mprjaringan judol globalkasus pembunuhan mahasiswiketerbukaan kepolisiankasus korupsi Amsal Sitepukeadilan substantifPengawalan kasus hukum videografer Amsal SitepuReformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baruPenerapan keadilan progresifPengawasan terhadap kinerja jaksaApresiasi terhadap vonis hakim pada kasus ABK Fadil Ramadhanpenindakan tegas bandar judi onlinereformasi kepolisian melalui KUHAP barupersetujuan calon hakim agung dan hakim ad hoc MAungkapan duka atas wafatnya Haerul SalehKritik terhadap penggunaan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam kasus perseteruan pribadiApresiasi kinerja Polri dalam memberantas judi online dan jaringan internasionalTarget penyelesaian RUU Advokat sebagai kebangkitan profesi advokatperlindungan hukum rakyat kecilkasus agrariakasus kekerasan ARTapresiasi terhadap Polripengungkapan jaringan perjudian online internasionalkeberhasilan PolriPerlindungan hukum agar tidak menindas rakyat kecilPengusutan tuntas kasus dugaan penganiayaan anak oleh ibu tiri di SukabumiPenghentian sementara proses hukum terkait perkara konflik agrariaPermintaan penangguhan penahanan Amsal Sitepu dengan jaminan dari Komisi III DPRpenjaminan penangguhan penahananperlindungan pejuang agrariakonflik agrariaKeterbukaan DPR terhadap aspirasi masyarakat terkait RUU KUHAPPenolakan hukuman mati bagi ayah yang membunuh pemerkosa anaknyaPenolakan wacana penempatan Polri di bawah kementerianKritik terhadap kepolisian terkait penetapan tersangka pada suami korban penjambretanPenerapan KUHAP Baru dan KUHP NasionalPendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di kepolisianPemanfaatan teknologi oleh PolriKuliah umum dan pelantikan pengurus BEM UnilaPerjalanan mudik ke LampungPembentukan Panja RUU PolriRevisi Undang-Undang PolriReformasi KepolisianTransparansi dan Pengawasan PolriPerlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)Aturan polisi bertugas di luar institusiHak prerogatif Presiden dalam pemilihan KapolriPenyelarasan RUU Polri dengan KUHP dan KUHAP baruPembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU PolriRevisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri)Kesesuaian RUU Polri dengan agenda dan semangat reformasiKesesuaian RUU Polri dengan konstitusiPoin-poin krusial dalam pembahasan Revisi UU Polripenggunaan APBNhewan kurban presidenkepatuhan hukumsyariah Islambantuan hewan kurbanAPBNlegalitas hukumkesyariahanRUU PolriKomisi III DPRpanjapenggunaan APBN untuk hewan kurbanhukum dan syariahdukungan PrabowoPembentukan Panja Komisi III DPRPenyiraman air kerasPengawasan hukum dan keamananRUU Perampasan AsetPanja Pengawasan Kasus Febrie AdriyahKoordinasi Polri dan Kejaksaan AgungPenggantian JampidsusPembahasan Kebijakan HukumPolri dan Kejaksaan sebagai mitraKasus Febrie AdriansyahPenggeledahan lanjutanPolemik penyerahan kasusPembahasan legislasiInisiatif DPRPelibatan masyarakat dalam legislasiKepemimpinan Komisi III DPR RIHari BhayangkaraPengawasan Kejagung terhadap SPPGAktivis ReformasiAktivisme dan hukumKoordinasi antara Kejaksaan Agung dan PolriIsu penunjukan Jaksa Agung Muda Pidana KhususKortas Tipikorkorupsi batu baraintegritas Polrikepercayaan publikabuse of powerintervensi hukumkolaborasi polisi-jaksaperampasan asetpengawasan ketattata kelola profesionalpenjelasan tersangka timbun BBMdugaan penyalahgunaan wewenangkasus BBM ilegalkorupsipengeluaran dugaanpengawasanpengelolaan asetkejaksaankepemimpinan Jampidsusperasaan pedagang bensinkasus Febriepolisidugaan suapuanginfrastruktur digital peradilanlayanan hukummodernisasi peradilanpengadilan berbasis teknologiPemberantasan KejahatanPenjualan Bayipenegakan hukum narkotikapemberantasan narkobaekstorsi aparat penegak hukumpenyidikan kejahatan narkotikapenguatan anggaran kejaksaanhasil pemulihan asetpenjelasan pasal 28 pasal 28a uu polriputusan mahkamah konstitusiperekaman SPG di GIIAS tanpa izinmasukan tokoh hukum dalam pembuatan undang-undangkonten Eben Martono merekam usher di GIIASdana APBN sapi kurban PrabowoPergantian KapolriSurpres surat presidenIsu hoaksPerekaman SPG GIIASEtika dan hukumsurat presiden penggantian Kapolrisurpes penggantian Kapolriaspirasi publikpengawasan kepolisianpenanganan kasus kekerasan polisipergantian kepemimpinan kepolisianpermintaan investigasi kematianKematian mantan istriPermintaan kasus diusut transparankebijakankeadilanpenimbun bbmrekening botok Patiaktivis Supriyonopemblokiran rekening donasihak akses keuangan wargapemberantasan korupsipengesahan RUU Perampasan Aset Desember 2026pembahasan RUU KUHAPpengembalian aset korupsiblokir rekening Botokdemo 27 Agustuspemulihan aset negara dari korupsihak angket DPRpemblokiran rekening aktivis Patipenahanan Amsal Siteputarget pengesahan RUU Desember 2026pengesahan RUUDPR RIKomisi IIIperdagangan orangpembahasan DPRpengesahan undang-undangpenyalahgunaan kekuasaankriminalisasi lawan politik13 jenis tindak pidanaterorismeTPPOpengawasan RUUformula pengawasanwarga sipilperampasan aset warga sipilformula agar aparat tidak diselewangkanaktivisme digitalrekening aktivispembahasan legislatifpemberantasan korupsi (tipikor)kejahatan narkobakejahatan pajakloyalitas Kapolri kepada Presidentarget penetapan RUU sebelum Desember 2026Desember 2026

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Habiburokhman Apresiasi Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Polri

fraksi gerindra dpr-ri · 26 Juni 2026

Positif

Kata "Apresiasi" terhadap meningkatnya kepercayaan publik menunjukkan nada positif.

Ketua Komisi Habiburokhman Dorong Polisi Terapkan Pasal Berl

Tribrata News · 24 Juni 2026

Netral

Teks hanya menyebut dorongan Habiburokhman agar polisi menerapkan pasal tertentu, jadi cenderung faktual.

Habiburokhman Dorong Penguatan Infrastruktur Digital Peradilan demi Tingkatkan Layanan Hukum

Gerindra · 19 Juni 2026

Positif

Teks memuji langkah "dorong penguatan infrastruktur digital peradilan" untuk "tingkatkan layanan hukum", yang bernada apresiatif terhadap kinerjanya.

Habiburokhman Dorong Penguatan Anggaran Kejaksaan Berbasis Hasil Pemulihan Aset

fraksigerindra.id · 17 Juni 2026

Positif

Frasa "Dorong Penguatan Anggaran Kejaksaan" menunjukkan sikap proaktif dan mendukung kinerja lembaga.

Habiburokhman Apresiasi Capaian Pemulihan Aset Rp31,3 Triliun oleh Kejaksaan

Gerindra · 15 Juni 2026

Positif

Frasa "Apresiasi Capaian" dan angka pemulihan aset besar memberi nada sangat positif.

Penjelasan Habiburokhman soal Pasal 28A UU Polri dan Putusan MK

detikNews · 10 Juni 2026

Netral

Teks hanya menyebut "Penjelasan Habiburokhman" soal pasal dan putusan MK tanpa nada pujian atau kecaman.

Habiburokhman Puji Mensesneg Prasetyo Hadi: Moerdiono yang Disempurnakan

detikNews · 9 Juni 2026

Positif

Kata "Puji" dan frasa "Disempurnakan" menunjukkan nada apresiatif terhadap sosok yang dibahas.

Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

tribratakutim.com · 31 Mei 2026

Netral

Teks hanya menyebutkan jabatan Habiburokhman tanpa menilai kinerja atau etikanya

Habiburokhman Pastikan Dana APBN untuk Kurban Presiden Prabowo Tidak Langgar Hukum

BorneoFlash.com · 29 Mei 2026

Positif

Menegaskan dana APBN untuk kurban Presiden Prabowo tidak langgar hukum, mencerminkan pendukungannya.

Habiburokhman: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

Gerindra · 29 Mei 2026

Positif

Menyatakan bantuan hewan kurban Presiden sah secara hukum dan syariah, menunjukkan dukungan positif terhadapnya.

Habiburokhman Bela Prabowo: 1.098 Sapi Kurban dari APBN Sah

JournalArta · 29 Mei 2026

Positif

Membela Prabowo dengan menyatakan 1.098 sapi kurban dari APBN sah, menandakan sentiment positif.

Habiburokhman: Penggunaan APBN untuk Sapi Kurban Presiden Tak Salahi Aturan

MetroTVNews.com · 28 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Habiburokhman tentang legalitas penggunaan APBN, tanpa opini yang jelas.

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan Dana APBN Sapi Kurban Prabowo Tak Langgar Hukum

Kompas.tv · 28 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Habiburokhman tentang legalitas dana APBN, tanpa opini yang jelas.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Tegaskan Dana APBN untuk Hewan Kurban Presiden Tak Langgar Hukum - SCTV

Vidio · 28 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Habiburokhman tentang legalitas dana APBN, tanpa opini yang jelas.

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan Dana APBN Sapi Kurban Prabowo Tak Langgar Hukum - Kompas TV

Vidio · 28 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Habiburokhman tentang legalitas dana APBN, tanpa opini yang jelas.

Ketua Komisi III Habiburokhman: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

tarungnews · 28 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Habiburokhman tentang legalitas bantuan hewan kurban, tanpa opini yang jelas.

Habiburokhman: Bantuan Sapi Kurban Presiden dari APBN Tak Salahi Hukum

detikNews · 28 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Habiburokhman tentang legalitas penggunaan APBN, tanpa opini yang jelas.

←←Sebelumnya17 / 34Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata