CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.

Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 88

Lampung, 17 September 1974

Jabatan

Komisi III - Ketua

Fraksi

Gerakan Indonesia Raya

Provinsi / Dapil

Dki Jakarta

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

674

FacebookInstagramTwitter / XYouTube

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 674 artikel

47% positif51% netral2% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturpolitikkeamananhukumkorupsiorganisasisosialkejadian

Skor Meritokrasi

70

Meritokratis

Penempatan Dr. Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukumnya relevan dengan tugas pengawasan dan legislasi di komisi tersebut. Pengalaman sebagai Wakil Ketua Komisi III sebelumnya juga mendukung kompetensinya.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan hukum dari Universitas Lampung, Universitas Indonesia, dan Universitas 11 Maret Surakarta sangat relevan dengan tugas Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Gelar doktor hukum semakin memperkuat pemahaman teoritis dan kemampuan analisisnya.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Wakil Ketua dan kemudian Ketua Komisi III DPR memberikan pengalaman praktis yang signifikan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di bidang hukum. Keterlibatan dalam organisasi advokasi dan kemahasiswaan juga menunjukkan pemahaman tentang isu-isu hukum dan sosial.

Faktor Pendukung

  • +Gelar Doktor Hukum
  • +Pengalaman sebagai Wakil Ketua dan Ketua Komisi III DPR
  • +Pengalaman organisasi di bidang hukum dan kemasyarakatan

Faktor Pengurang

  • −Tidak ada informasi penghargaan yang diterima
  • −Data riwayat pendidikan tingkat dasar dan menengah kurang detail

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (13)

1986
1990
2000
2010
2020
2029
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2024–2029Ketua Komisi III — Anggota DPR RI
  • Pendidikan2019–2022UNIVERSITAS 11 MARET SURAKARTA — DOKTOR HUKUM
  • Pekerjaan2019–2024Wakil Ketua Komisi III — Anggota DPR RI
  • Organisasi2016–sekarangACTA (ADVOKAT CINTA TANAH AIR ) — PENDIRI & KETUA DEWAN PEMBINA
  • Pendidikan2010–2013UNIVERSITAS INDONESIA — MAGISTER HUKUM
  • Organisasi1998–1999KMPPRL(KELUARGA MAHASISWA PEMUDA PELAJAR RAKYAT LAMPUNG ) — KETUA
  • Pendidikan1996–1999UNIVERSITAS LAMPUNG — HUKUM
  • Organisasi1993–sekarangHMI(HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM) — ANGGOTA
  • Organisasi1993–1995SERAT UNIVERSITAS LAMPUNG — AKTIFIS
  • Pendidikan1986–1992SMA SURYA DARMA II BANDAR LAMPUNG — IPA BIOLOGI

Tanpa Periode

SDN YOSODADI LAM-TENG
SMPN 2 METRO
Komisi III

Kontroversi (94)

Dugaan Intervensi dalam Proses HukumSedang

Habiburokhman disorot karena diduga melakukan intervensi dalam proses hukum, namun ia membantah dan menegaskan bahwa Komisi III DPR hanya mengawasi, bukan mencampuri.

Sumber
Kasus Pelecehan SeksualSedang

Komisi III DPR akan mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang juri tahfiz Al-Qur'an.

Sumber
Kriminalisasi AktivisSedang

Komisi III DPR akan memanggil aparat terkait kriminalisasi aktivis.

Sumber
Kasus Amsal SitepuSedang

Komisi III DPR menyoroti kasus Amsal Sitepu dan menekankan keadilan substantif. Habiburokhman membantah intervensi dalam kasus ini.

Sumber
Penyerangan Aktivis KontraSTinggi

Habiburokhman mengecam keras penyerangan terhadap aktivis KontraS dan siap mengawal kasus tersebut.

Sumber
Kasus ABK Sea DragonSedang

Habiburokhman mendesak Kejagung untuk menegur jaksa yang menuding DPR melakukan intervensi dalam kasus ABK Sea Dragon.

Sumber
Penyiraman air keras terhadap aktivisSedang

Habiburokhman menuduh adanya penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dan menuntut penegakan hukum.

Sumber
Kejadian dugaan pelecehan seksual juri tahfizSedang

Komisi III DPR, di bawah kepemimpinan Habiburokhman, akan meneliti kasus dugaan pelecehan seksual terhadap juri tahfiz Al-Quran.

Sumber
Kritik terhadap RUU Perampasan AsetRendah

Habiburokhman mengkritik pembahasan RUU Perampasan Aset karena dianggap tidak melindungi hak-hak buruh dan aktivis.

Sumber
Penyerangan terhadap Aktivis KontraSTinggi

Habiburokhman mengecam keras penyerangan terhadap aktivis KontraS dan menyatakan siap mengawal kasus tersebut.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (141)

DPR RI· LegislaturBBM-LPG subsidi· Sumber energi subsidiPrabowo· Presiden TerpilihBEM-IKM FHUI· Organisasi MahasiswaNabila O’Brien· Pengusaha RestoSukabumi· KotaKomisi III DPR· Komisi legislatifJakarta· Tempat kerjaKapolres Metro Bekasi· Kepolisian Daerah Metro BekasiGubernur Rahmat Mirzani Djausal· GubernurBEM U KBM Unila· Organisasi mahasiswaHabiburokhman· Ketua Komisi III DPR RIPolri· Kepolisian Republik IndonesiaKUHAP· Kebijakan Hukum dan Administrasi PemerintahanBBM-LPG subsidi· Program subsidi BBM-LPGDPR· Lembaga LegislatifKUHAP Baru· Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaKejagung· Kejaksaan AgungKontraS· Organisasi HAMAmsal Sitepu· TerdakwaAndrie Yunus· Aktivis KontraSMirza· GubernurBripda MS· Anggota PolriKapolres Sleman· Kepala Kepolisian Resor SlemanGerindra· partai politik yang menjadi afiliasiJokowi· presiden Indonesia yang disebut dalam kontroversiSiti Nurhaliza· nama tidak relevan, dihapusBulog· Penyedia stok beras nasionalKomisi III DPR RI· organisasi legislatif yang dipimpinIrjen Rudi Darmoko· Kapolda NTT yang dipuji

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 83% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.

Peringkat

Skor Merit Top 12%

Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

22 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

61% dari 224 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

1.366

artikel total · 66 bulan tercatat

317 positif 343 netral 14 negatif

Keberagaman Sumber Berita

337

media unik · dari 1.366 artikel

Liputan beragam · top 5%

Top 5 Media

  • Gerindra72 · 5%
  • detikNews69 · 5%
  • Kompas.com51 · 4%
  • ANTARA News40 · 3%
  • MetroTVNews.com31 · 2%

Berita Terkait (674)

Foto : Usulan KPK Ambil Alih Perkara Febrie Adriansyah, Habiburokhman: Boleh Saja, Silakan Halaman 1

Kompas.com · 13 Juli 2026

Netral

Teks membahas usulan KPK dan komentar Habiburokhman, sifatnya informatif.

RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas DPR, Ini Penjelasan Lengkap Habiburokhman - radarcirebon.disway.id

Radar Cirebon · 13 Juli 2026

Positif

RUU Perampasan Aset disebut jadi prioritas DPR, sehingga menampilkan langkah yang progresif.

DPR Bantah Tolak RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Justru Kita Gaspol

Ipol.id · 13 Juli 2026

Positif

Kata "gaspol" memberi kesan semangat dan dorongan kuat untuk membahas RUU.

Komisi III Ungkap 3 Poin Krusial Pembahasan RUU Perampasan Aset

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

kriminalitas
pendidikan
hak asasi manusia
agama
legislasi
penegakan hukum
teknologi
kejahatan
narkotika
anggaran
penimbun bbm

Topik Utama

reformasi PolriKUHAP baruhak wargapenyalahgunaan BBM-LPG subsidiKasus Pelecehan SeksualRUU Jabatan HakimKetersediaan Stok BerasKeadilan RestoratifKriminalisasi AktivisRevisi UU PolriKasus Amsal SitepuRUU AdvokatPengamanan Ramadhan dan Idul FitriPenerapan KUHP BaruKasus Aktivis KontraS Andrie YunusPenyerangan AktivisKasus Guru Honorer di ProbolinggoKasus Hogi MinayaPemecatan Bripda MSKasus Suami Korban JambretPerpol 10/2025Penghalangan Hak BeribadahKasus ABK Sea DragonPengamanan Mudik-Balikperlindungan WNI di luar negerikebijakan Polri dan reformasipenanganan kasus kriminalitasperubahan RUU dan kebijakan hukumketerlibatan politik dan partai GerindraRUU KUHAPKUHPStok beras BulogReformasi agrariaPenjamin aktivis buruhkebijakan hukumpengawasan lembagapenghargaan publikreformasi KUHPhubungan politikBelasungkawa atas wafatnya Haerul SalehKenangan masa kaderisasi partaiImplementasi KUHP dan KUHAP baru oleh hakimMeninggal duniaKenangankematian Haerul Salehdukakeprihatinanduka citapenembakan anggota polisikejadian curanmorsengketa lahan Sumselpembangunan rumah sakitkematian anggota kepolisiankeamananpenegakan hukumkekerasanlalu lintaspenegakan hukum judi onlinekolaborasi Polri dan DPRpenangkapan pelaku judi onlinejaringan judi internasionalpenindakan judi daringperombakan juri lcc mprprotes siswi sma 1 pontianaklomba cerdas cermat 4 pilar mprjaringan judol globalkasus pembunuhan mahasiswiketerbukaan kepolisiankasus korupsi Amsal Sitepukeadilan substantifPengawalan kasus hukum videografer Amsal SitepuReformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baruPenerapan keadilan progresifPengawasan terhadap kinerja jaksaApresiasi terhadap vonis hakim pada kasus ABK Fadil Ramadhanpenindakan tegas bandar judi onlinereformasi kepolisian melalui KUHAP barupersetujuan calon hakim agung dan hakim ad hoc MAungkapan duka atas wafatnya Haerul SalehKritik terhadap penggunaan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam kasus perseteruan pribadiApresiasi kinerja Polri dalam memberantas judi online dan jaringan internasionalTarget penyelesaian RUU Advokat sebagai kebangkitan profesi advokatperlindungan hukum rakyat kecilkasus agrariakasus kekerasan ARTapresiasi terhadap Polripengungkapan jaringan perjudian online internasionalkeberhasilan PolriPerlindungan hukum agar tidak menindas rakyat kecilPengusutan tuntas kasus dugaan penganiayaan anak oleh ibu tiri di SukabumiPenghentian sementara proses hukum terkait perkara konflik agrariaPermintaan penangguhan penahanan Amsal Sitepu dengan jaminan dari Komisi III DPRpenjaminan penangguhan penahananperlindungan pejuang agrariakonflik agrariaKeterbukaan DPR terhadap aspirasi masyarakat terkait RUU KUHAPPenolakan hukuman mati bagi ayah yang membunuh pemerkosa anaknyaPenolakan wacana penempatan Polri di bawah kementerianKritik terhadap kepolisian terkait penetapan tersangka pada suami korban penjambretanPenerapan KUHAP Baru dan KUHP NasionalPendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di kepolisianPemanfaatan teknologi oleh PolriKuliah umum dan pelantikan pengurus BEM UnilaPerjalanan mudik ke LampungPembentukan Panja RUU PolriRevisi Undang-Undang PolriReformasi KepolisianTransparansi dan Pengawasan PolriPerlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)Aturan polisi bertugas di luar institusiHak prerogatif Presiden dalam pemilihan KapolriPenyelarasan RUU Polri dengan KUHP dan KUHAP baruPembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU PolriRevisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri)Kesesuaian RUU Polri dengan agenda dan semangat reformasiKesesuaian RUU Polri dengan konstitusiPoin-poin krusial dalam pembahasan Revisi UU Polripenggunaan APBNhewan kurban presidenkepatuhan hukumsyariah Islambantuan hewan kurbanAPBNlegalitas hukumkesyariahanRUU PolriKomisi III DPRpanjapenggunaan APBN untuk hewan kurbanhukum dan syariahdukungan PrabowoPembentukan Panja Komisi III DPRPenyiraman air kerasPengawasan hukum dan keamananRUU Perampasan AsetPanja Pengawasan Kasus Febrie AdriyahKoordinasi Polri dan Kejaksaan AgungPenggantian JampidsusPembahasan Kebijakan HukumPolri dan Kejaksaan sebagai mitraKasus Febrie AdriansyahPenggeledahan lanjutanPolemik penyerahan kasusPembahasan legislasiInisiatif DPRPelibatan masyarakat dalam legislasiKepemimpinan Komisi III DPR RIHari BhayangkaraPengawasan Kejagung terhadap SPPGAktivis ReformasiAktivisme dan hukumKoordinasi antara Kejaksaan Agung dan PolriIsu penunjukan Jaksa Agung Muda Pidana KhususKortas Tipikorkorupsi batu baraintegritas Polrikepercayaan publikabuse of powerintervensi hukumkolaborasi polisi-jaksaperampasan asetpengawasan ketattata kelola profesionalpenjelasan tersangka timbun BBMdugaan penyalahgunaan wewenangkasus BBM ilegalkorupsipengeluaran dugaanpengawasanpengelolaan asetkejaksaankepemimpinan Jampidsusperasaan pedagang bensinkasus Febriepolisidugaan suapuanginfrastruktur digital peradilanlayanan hukummodernisasi peradilanpengadilan berbasis teknologiPemberantasan KejahatanPenjualan Bayipenegakan hukum narkotikapemberantasan narkobaekstorsi aparat penegak hukumpenyidikan kejahatan narkotikapenguatan anggaran kejaksaanhasil pemulihan asetpenjelasan pasal 28 pasal 28a uu polriputusan mahkamah konstitusiperekaman SPG di GIIAS tanpa izinmasukan tokoh hukum dalam pembuatan undang-undangkonten Eben Martono merekam usher di GIIASdana APBN sapi kurban PrabowoPergantian KapolriSurpres surat presidenIsu hoaksPerekaman SPG GIIASEtika dan hukumsurat presiden penggantian Kapolrisurpes penggantian Kapolriaspirasi publikpengawasan kepolisianpenanganan kasus kekerasan polisipergantian kepemimpinan kepolisianpermintaan investigasi kematianKematian mantan istriPermintaan kasus diusut transparankebijakankeadilanpenimbun bbmrekening botok Patiaktivis Supriyonopemblokiran rekening donasihak akses keuangan wargapemberantasan korupsipengesahan RUU Perampasan Aset Desember 2026pembahasan RUU KUHAPpengembalian aset korupsiblokir rekening Botokdemo 27 Agustuspemulihan aset negara dari korupsihak angket DPRpemblokiran rekening aktivis Patipenahanan Amsal Siteputarget pengesahan RUU Desember 2026pengesahan RUUDPR RIKomisi IIIperdagangan orangpembahasan DPRpengesahan undang-undangpenyalahgunaan kekuasaankriminalisasi lawan politik13 jenis tindak pidanaterorismeTPPOpengawasan RUUformula pengawasanwarga sipilperampasan aset warga sipilformula agar aparat tidak diselewangkanaktivisme digitalrekening aktivispembahasan legislatifpemberantasan korupsi (tipikor)kejahatan narkobakejahatan pajakloyalitas Kapolri kepada Presidentarget penetapan RUU sebelum Desember 2026Desember 2026

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Tirto.id · 13 Juli 2026

Netral

Teks hanya mengungkap tiga poin pembahasan RUU Perampasan Aset secara informatif.

Komisi III Tegaskan RUU Perampasan Aset Tetap Berjalan, Habiburokhman Bantah Isu Penolakan - harian.disway.id

HARIAN DISWAY · 13 Juli 2026

Netral

Teks berisi klarifikasi bahwa RUU "tetap berjalan" dan bantahan isu, tanpa evaluasi emosi.

Habiburokhman Bongkar Kendala RUU Perampasan Aset, DPR Tak Ingin Aparat Punya Celah Abuse of Power

Warta Ekonomi · 13 Juli 2026

Netral

Teks membahas kendala RUU Perampasan Aset dan isu "abuse of power" secara informatif, bukan penilaian pribadi.

Habiburokhman Bantah Komisi III DPR Tolak Bahas RUU Perampasan Aset: Kita Gas Terus!

VIVA.co.id · 13 Juli 2026

Positif

Ungkapan "Kita gas terus!" memberi kesan antusias dan mendorong percepatan kerja.

Habiburokhman Buka Suara soal Nasib RUU Perampasan Aset

Liputan6.com · 13 Juli 2026

Netral

Teks hanya menyebut Habiburokhman buka suara soal nasib RUU Perampasan Aset tanpa penilaian.

Habiburokhman Bongkar Kendala RUU Perampasan Aset, DPR Tak Ingin Aparat Punya Celah Abuse of Power

Warta Ekonomi · 13 Juli 2026

Negatif

Frasa "bongkar kendala" dan penyebutan risiko "abuse of power" memberi nuansa masalah.

RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas DPR, Ini Penjelasan Lengkap Habiburokhman - radarcirebon.disway.id

Radar Cirebon · 13 Juli 2026

Netral

Teks hanya memuat fakta bahwa RUU Perampasan Aset jadi prioritas DPR dan penjelasan Habiburokhman.

Habiburokhman Bantah Isu DPR Tolak RUU Perampasan Aset, Dipastikan Prioritas - GenPI.co

GenPI.co · 13 Juli 2026

Positif

Frasa "Dipastikan Prioritas" menunjukkan dukungan dan komitmen pada pembahasan RUU.

DPR Bantah Tolak Bahas RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Justru Jadi Prioritas Komisi III - Sapa Nusa

Sapanusa · 13 Juli 2026

Positif

Frasa "justru jadi prioritas" menonjolkan dukungan dan keseriusan pada RUU.

Apa Kabar RUU Perampasan Aset? Begini Penjelasan Ketua Komisi III DPR

CNBC Indonesia · 13 Juli 2026

Netral

Teks menanyakan kabar RUU dan memberi penjelasan Ketua Komisi III, tanpa nada pujian atau kritik.

Komisi III DPR Minta Kejagung Bentuk Tim Baru Tangani Kasus Eks Jampidsus

kontan.co.id · 13 Juli 2026

Netral

Teks membahas permintaan Kejagung membentuk tim baru, berupa keputusan kerja institusional.

Ajak Kejagung dan Polri Bergandengan Tangan, Habiburokhman DPR: Yuk Polisi-Jaksa Kompak

Kompas.com · 12 Juli 2026

Positif

Ungkapan seperti "bergandengan tangan" dan "Polisi-Jaksa kompak" memberi kesan dukungan dan harmonis.

Habiburokhman: Komisi III Bentuk Panja untuk Kawal Kasus Dugaan Korupsi FA

Gerindra · 12 Juli 2026

Positif

Pembentukan panja untuk mengawal dugaan korupsi menunjukkan tindakan aktif yang bernada positif.

Habiburokhman Tegaskan Pengunduran Diri Jampidsus Tak Boleh Ganggu Penegakan Hukum

Gerindra · 12 Juli 2026

Netral

Teks menekankan pengunduran diri Jampidsus tak boleh mengganggu penegakan hukum, sifatnya informatif.

Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Jadi Celah Abuse of Power

Gerindra · 12 Juli 2026

Netral

Teks menyampaikan peringatan agar RUU tidak jadi celah "abuse of power", bernada hati-hati.

Usut Kasus Korupsi, Habiburokhman: Jangan Ada Friksi Polri dan Kejagung!

RMBanten · 12 Juli 2026

Netral

Berita ini berisi seruan menghindari friksi Polri dan Kejagung, lebih berupa sikap kehati-hatian.

Panja DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Kasus Korupsi Eks Jampidsus: Biar Tidak Ada Fitnah

Kompas.tv · 12 Juli 2026

Netral

Teks berisi fungsi pengawasan penggeledahan kasus korupsi untuk mencegah fitnah, sifatnya netral.

←←Sebelumnya15 / 34Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata