
TANGERANG, 17 September 1966
Jabatan
Wakil Gubernur Banten
Fraksi
Provinsi / Dapil
Banten
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
279
Berdasarkan 279 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah sebagai Wakil Gubernur Banten menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pendidikan tinggi yang relevan, terutama gelar doktor, serta pengalaman organisasi yang luas memberikan dasar yang memadai. Namun, kurangnya informasi detail mengenai riwayat pekerjaan di DPR RI dan penghargaan membatasi penilaian yang lebih komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Achmad Dimyati Natakusumah relevan dengan jabatan publik, terutama gelar doktor dan magister yang menunjukkan kemampuan analisis dan pemahaman kebijakan. Gelar sarjana hukum juga mendukung pemahaman aspek legal dalam pemerintahan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman organisasi yang luas, termasuk di HIPMI, KADIN, dan PPP, memberikan pemahaman tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Pengalaman sebagai anggota DPR RI seharusnya relevan, namun detailnya tidak tersedia. Pengalaman di bidang olahraga (PERSIPAN, KONI) kurang relevan secara langsung.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah memberikan pernyataan setelah adiknya dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sebuah isu yang berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait nepotisme.
SumberPemprov Banten menyiapkan eksekusi pengosongan lahan yang menimbulkan protes dari warga setempat.
SumberKerjasama dengan Pemda Tangerang Raya dan Bank Banten untuk pengelolaan RKUD menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dana.
SumberPemerintah Provinsi Banten mengusulkan moratorium penambangan untuk mengurangi risiko bencana, yang menimbulkan protes dari perusahaan tambang dan kelompok industri.
SumberWagub Banten mengancam akan mencoret calon PPPK jika mereka melakukan demonstrasi serius.
SumberWagub Dimyati meminta Tim Reforma Agraria untuk minimalisir konflik tanah di masyarakat
SumberWagub Banten melakukan sidak di dua lokasi tambang pasir di Jawilan untuk memeriksa hasil dan mencari adanya pelanggaran
SumberPengangkatan adik Wakil Gubernur Dimyati sebagai Kepala Badan Pendapatan memunculkan sorotan terkait potensi nepotisme, meskipun Dimyati secara terbuka telah memberikan peringatan keras agar adiknya tidak melakukan korupsi.
SumberAdik dari Wakil Gubernur Dimyati diangkat menjadi Kepala Bapenda Banten, yang berpotensi memunculkan isu nepotisme. Namun, Dimyati memberikan pernyataan tegas untuk mencopot adiknya jika tidak bekerja dengan benar.
SumberMasyarakat mengkritik pelaksanaan delapan program unggulan yang dianggap belum optimal, sehingga Wagub Dimyati menanggapi dengan menjadikan program tersebut prioritas utama.
SumberDi Atas Rata-rata
Bersih Kontroversi
Tidak ada kontroversi tercatat, sementara rata-rata Pemerintah Provinsi adalah 2.3.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
85% dari 47 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Catatan
Mewakili Banten
76 pejabat publik dari Provinsi Banten terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Pemerintah Provinsi Banten memuat 28 artikel — paling banyak dari 27 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 51 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
522
artikel total · 21 bulan tercatat
102
media unik · dari 522 artikel
Liputan beragam · top 21%
Top 5 Media
Pemprov Banten Ikuti Kebijakan Pusat, Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor Listrik
Media Banten · 25 April 2026
NetralPernyataan hanya menyampaikan kebijakan tanpa menilai kinerja atau etika
Wagub Dimyati Buka Rangkaian Seba Baduy 2026
Pemerintah Provinsi Banten · 24 April 2026
NetralKalimat hanya melaporkan Wagub Dimyati membuka rangkaian acara, tanpa nada positif atau negatif
Pemprov Banten Batal Tarik Pajak Kendaraan Listrik, Wagub: Regulasi Melarang, Ya Sudah...
Kompas.com · 24 April 2026
NetralTeks berisi pernyataan faktual Wagub tentang pembatalan pajak kendaraan listrik karena regulasi, tanpa emosi positif atau negatif.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Pemprov Banten Batal Tarik Pajak Kendaraan Listrik, Wagub: Regulasi Melarang, Ya Sudah...
Kompas.com · 24 April 2026
NetralKalimat bersifat faktual tentang pembatalan pajak, tidak ada penilaian positif atau negatif terhadap Wagub