Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.
PositifBandingkan
TANGERANG, 17 September 1966
Jabatan
Wakil Gubernur Banten
Fraksi
Provinsi / Dapil
Banten
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
279
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 279 artikel
72% positif28% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah sebagai Wakil Gubernur Banten menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pendidikan tinggi yang relevan, terutama gelar doktor, serta pengalaman organisasi yang luas memberikan dasar yang memadai. Namun, kurangnya informasi detail mengenai riwayat pekerjaan di DPR RI dan penghargaan membatasi penilaian yang lebih komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Achmad Dimyati Natakusumah relevan dengan jabatan publik, terutama gelar doktor dan magister yang menunjukkan kemampuan analisis dan pemahaman kebijakan. Gelar sarjana hukum juga mendukung pemahaman aspek legal dalam pemerintahan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman organisasi yang luas, termasuk di HIPMI, KADIN, dan PPP, memberikan pemahaman tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Pengalaman sebagai anggota DPR RI seharusnya relevan, namun detailnya tidak tersedia. Pengalaman di bidang olahraga (PERSIPAN, KONI) kurang relevan secara langsung.
Faktor Pendukung
- +Gelar Doktor
- +Pengalaman organisasi yang luas
- +Pendidikan hukum
Faktor Pengurang
- −Kurangnya detail riwayat pekerjaan di DPR RI
- −Tidak ada informasi penghargaan
- −Pengalaman di bidang olahraga kurang relevan
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (20)
1973
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2019–2024PKS — ANGGOTA
- Organisasi2011–2019PPP — KETUA DPP
- Pendidikan2007–2012UNIVERSITAS PADJAJARAN — Dr.
- Pendidikan2006–2007UNIVERSITAS PASUNDAN — M.H.
- Organisasi2006–2011PPP BANTEN — KETUA DPW
- Pendidikan2004–2006UNIVERSITAS INDONESIA — M.Si.
- Organisasi2001–2006PPP BANTEN — KETUA MAJELIS PAKAR
- Pendidikan2000–2004UNIVERSITAS INDONESIA ESA UNGGUL — S.H.
- Organisasi2000–2010PERSIPAN — KETUA
- Organisasi2000–2010KONI KAB. PANDEGLANG — KETUA
- Organisasi1995–2000KADIN JAWA BARAT — KETUA BIDANG DANA
- Organisasi1995–2000HIPMI JAWA BARAT — KETUA
- Organisasi1990–1995KETUA HIPMI KAB. PANDEGLANG — KETUA
- Organisasi1990–1995KADIN KAB. PANDEGLANG — KETUA
- Organisasi1990–1995GAPENSI KAB. PANDEGLANG — BENDAHARA
- Pendidikan1985–1987WAIC PERT. WA — D3
- Pendidikan1982–1985SMA NEGERI 1 PANDEGLANG — SMA
- Pendidikan1979–1982SMP NEGERI 1 PANDEGLANG — SMP
- Pendidikan1973–1979SDN 3 LABUAN PANDEGLANG — SD
Tanpa Periode
SEBAGAI ANGGOTA DPR RI FRAKSI PKS
Kontroversi (17)
Pelantikan Adik sebagai Kepala BapendaRendah
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah memberikan pernyataan setelah adiknya dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sebuah isu yang berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait nepotisme.
SumberPengosongan lahan Situ Ranca GedeTinggi
Pemprov Banten menyiapkan eksekusi pengosongan lahan yang menimbulkan protes dari warga setempat.
SumberPengelolaan RKUDSedang
Kerjasama dengan Pemda Tangerang Raya dan Bank Banten untuk pengelolaan RKUD menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dana.
SumberMoratorium tambangSedang
Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan moratorium penambangan untuk mengurangi risiko bencana, yang menimbulkan protes dari perusahaan tambang dan kelompok industri.
SumberAncaman terhadap calon PPPKtinggi
Wagub Banten mengancam akan mencoret calon PPPK jika mereka melakukan demonstrasi serius.
SumberKonflik Tanahsedang
Wagub Dimyati meminta Tim Reforma Agraria untuk minimalisir konflik tanah di masyarakat
SumberTambang Pasir Ilegalsedang
Wagub Banten melakukan sidak di dua lokasi tambang pasir di Jawilan untuk memeriksa hasil dan mencari adanya pelanggaran
SumberPotensi Nepotisme dan Konflik Kepentinganrendah
Pengangkatan adik Wakil Gubernur Dimyati sebagai Kepala Badan Pendapatan memunculkan sorotan terkait potensi nepotisme, meskipun Dimyati secara terbuka telah memberikan peringatan keras agar adiknya tidak melakukan korupsi.
SumberPengangkatan adik kandung sebagai Kepala Bapenda BantenSedang
Adik dari Wakil Gubernur Dimyati diangkat menjadi Kepala Bapenda Banten, yang berpotensi memunculkan isu nepotisme. Namun, Dimyati memberikan pernyataan tegas untuk mencopot adiknya jika tidak bekerja dengan benar.
Sumberkritik masyarakat terhadap program unggulanSedang
Masyarakat mengkritik pelaksanaan delapan program unggulan yang dianggap belum optimal, sehingga Wagub Dimyati menanggapi dengan menjadikan program tersebut prioritas utama.
SumberJaringan & Asosiasi (144)
Dimyati Natakusumah· Wakil Gubernur BantenPemerintah Provinsi Banten· Institusi yang dipimpin, mitra kolaborasiBPS· Mitra kolaborasi dataNahdlatul Ulama (NU)· Mitra harmonisasi, organisasi keagamaanPemerintah Kota Cilegon· Pemerintah daerah yang didorong maju dan inovatifPemerintah Kabupaten Pandeglang· Pemerintah daerah yang didorong inovasi dan efisiensiBank Banten· Bank daerah, fasilitasi pemindahan RKUDBadan Permusyawaratan Desa (BPD)· Lembaga yang perannya didorong dalam pembangunan desaBanten· Provinsi yang dipimpinCilegon· Kota di BantenPandeglang· Kabupaten di BantenSerang· Kota di Banten, lokasi bantuan RTLHAndra Soni· Gubernur BantenAdik Dimyati Natakusumah· Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)Pemprov Banten· Pemerintah Provinsi BantenUIN Banten· Institusi pendidikan dan mitra strategis perumusan kebijakan daerahDPRD Banten· Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi BantenKomisi II DPR RI· Lembaga legislatif nasionalMUI Banten· Majelis Ulama Indonesia Provinsi BantenBaznas Banten· Badan Amil Zakat Nasional Provinsi BantenSamsat Cilegon· Unit pelayanan pajak kendaraan bermotorKota Serang· Ibu kota Provinsi BantenKabupaten Lebak· Kabupaten di Provinsi BantenTangerang Raya· Wilayah di Provinsi Banten (meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang)Sumatera Utara (Sumut)· Provinsi penerima bantuan finansialBoby· Gubernur Sumatera UtaraAgus Harimurti Yudhoyono (AHY)· Menteri KoordinatorASN· Aparatur Sipil NegaraPPPK· Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KerjaDewi· Bupati
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Bersih Kontroversi
Tidak ada kontroversi tercatat, sementara rata-rata Pemerintah Provinsi adalah 2.3.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
85% dari 47 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Catatan
Mewakili Banten
76 pejabat publik dari Provinsi Banten terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Pemerintah Provinsi Banten memuat 28 artikel — paling banyak dari 27 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 51 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
522
artikel total · 21 bulan tercatat
200 positif 77 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
102
media unik · dari 522 artikel
Liputan beragam · top 21%
Top 5 Media
- Pemerintah Provinsi Banten110 · 21%
- tangselpos.id33 · 6%
- ANTARA News Banten20 · 4%
- Media Banten20 · 4%
- MediaBanten.Com20 · 4%
Berita Terkait (279)
Pemprov Banten Gandeng Pemda Tangerang Raya, Bank Banten Siap Pengelolaan RKUD
trustmedia.id · 27 Desember 2025
NetralTeks membahas kerjasama Pemprov Banten dengan Pemda Tangerang Raya, bukan Achmad Dimyati Natakusumah
Pemprov Banten Dorong Pemda Tangerang Raya Pindahkan RKUD ke Bank Banten
biem.co · 26 Desember 2025
PositifPemprov Banten melakukan tindakan positif dengan "Dorong Pemda Tangerang Raya Pindahkan RKUD ke Bank Banten".
Wagub Banten Fasilitasi Kesepahaman RKUD Pandeglang, Serang, dan Cilegon di Bank Banten
Tribunnews.com · 23 Desember 2025
PositifWagub Banten mengambil tindakan positif dengan "Fasilitasi Kesepahaman RKUD" untuk memperkuat sistem keuangan daerah.
