
Jabatan
Anggota DPD RI
Fraksi
Provinsi / Dapil
Sulawesi Tenggara
Periode
2024-2029
Kontak
amirul.tamim@dpd.go.id
Artikel Terindeks
42
Berdasarkan 42 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Meritokratis
Penempatan Dr. H. MZ. Amirul Tamim sebagai Anggota DPD RI dapat dinilai meritokratis. Pengalaman beliau sebagai Walikota Baubau selama dua periode dan keterlibatan dalam berbagai organisasi menunjukkan pemahaman tentang pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat. Pendidikan di bidang manajemen perkotaan dan teknik sipil juga relevan dengan tugas-tugas legislatif di tingkat daerah.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di APDN dan IIP memberikan dasar pengetahuan pemerintahan. Gelar S2 Manajemen Perkotaan dan S1 Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin relevan dengan isu-isu pembangunan daerah dan perkotaan yang menjadi fokus DPD.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Walikota Baubau selama 10 tahun memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan kebutuhan daerah. Keterlibatan dalam organisasi seperti APEKSI dan partai politik menunjukkan kemampuan membangun jaringan dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Amirul Tamim menolak pembahasan RUU Minerba karena dianggap dapat merugikan kepentingan daerah dan mengancam lingkungan, menimbulkan perdebatan di kalangan legislator dan organisasi lingkungan.
SumberAmirul Tamim mengusulkan pembangunan pasar di Wameo, bukan di Waramusio, menimbulkan protes dari warga Waramusio yang merasa terpinggirkan.
SumberAmirul Tamim menolak pembahasan RUU Minerba karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan daerah dan dapat merugikan sumber daya mineral lokal.
SumberAmirul menekankan agar tidak hanya mengandalkan APBD dalam pembangunan, memicu perdebatan dengan pejabat daerah yang mengandalkan dana pusat.
SumberAmirul Tamim memberikan catatan kritis atas problematika yang terjadi di Sorawolio kepada pemerintah daerah
SumberWarga Sultra mengeluh bahwa Dana Desa, PAD, dan Koperasi Merah Putih dikelola kurang terbuka dan mengarah pada curhatan kepada Amirul Tamim di Kendari.
SumberAmirul Tamim dituduh terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek infrastruktur daerah.
SumberMasalah kualitas aspalan di wilayah Buton yang dianggap tidak memenuhi standar dan menimbulkan keluhan masyarakat.
SumberCatatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (77%) dari 26 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota DPD
Salah satu dari 150 anggota DPD yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sulawesi Tenggara
132 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Tenggara terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Butonpos memuat 7 artikel — paling banyak dari 16 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 14 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
55
artikel total · 98 bulan tercatat
25
media unik · dari 55 artikel
Liputan beragam · top 16%
Top 5 Media
Dana Desa, PAD hingga Koperasi Merah Putih Jadi Curhatan Warga Sultra kepada Amirul Tamim di Kendari
sultra.tribunnews.com · 4 Agustus 2026
NetralTeks berupa judul berita tentang kegiatan Amirul Tamim di Kendari, bukan penilaian positif atau negatif yang jelas.
Tinjau SMKN 2 Baubau, Amirul Tamim Siap Kawal Aspirasi Guru dan Modernisasi Fasilitas
Kasamea.com · 2 Agustus 2026
PositifFrasa "siap kawal aspirasi guru" dan "modernisasi fasilitas" menunjukkan dukungan aktif terhadap masyarakat dan perbaikan.
Siswa SMKN 2 Baubau Uji Empat Pilar, Amirul Tamim Jawab Isu Korupsi dan Aspal Buton
Kasamea.com · 2 Agustus 2026
NetralTeks hanya menyebut kegiatan Amirul Tamim menjawab isu korupsi dan aspal Buton, tanpa penilaian positif atau negatif yang jelas.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Di Buton Amirul Tamim Menyaksikan Desa Bertahan Namun Belum Sepenuhnya Bertumbuh, Dorong Optimalisasi Transmigrasi dan Hilirisasi Nilam
Kasamea.com · 29 Juli 2026
NetralTeks hanya melaporkan Amirul Tamim mendorong 'optimalisasi transmigrasi dan hilirisasi nilam' tanpa penilaian jelas.