Jabatan
Wali Kota Yogyakarta
Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
389
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 389 artikel
60% positif35% netral4% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan dr. H. Hasto Wardoyo sebagai Wali Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan beliau sebagai dokter, khususnya spesialis obstetri dan ginekologi, memberikan pemahaman tentang kesehatan masyarakat yang relevan dengan tugas pemerintahan kota. Meskipun pengalaman organisasi tidak tersedia, penghargaan yang diterima menunjukkan pengakuan atas kontribusi beliau.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan kedokteran, khususnya spesialisasi obstetri dan ginekologi, memberikan dasar yang kuat dalam pemahaman kesehatan masyarakat dan pengambilan keputusan berbasis data, yang relevan dengan peran sebagai kepala daerah. Namun, tidak ada pendidikan formal di bidang pemerintahan atau kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Riwayat pekerjaan sebagai dokter memberikan pengalaman dalam pelayanan masyarakat dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Ketiadaan informasi mengenai riwayat organisasi menjadi kekurangan dalam penilaian, karena pengalaman berorganisasi dapat mengasah kemampuan kepemimpinan dan kolaborasi.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan kedokteran dan spesialisasi yang relevan dengan kesehatan masyarakat
- +Penghargaan Satyalancana Pembangunan dan Bintang Jasa Utama
Faktor Pengurang
- −Tidak ada riwayat organisasi yang tersedia
- −Tidak ada pendidikan formal di bidang pemerintahan atau kebijakan publik
- −Riwayat pekerjaan tidak lengkap
Riwayat & Karir (6)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan1996–2000Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri & GInekologi UGM — Sp. OG
- Pendidikan1983–1989FK UGM — dr.
- Pendidikan1980–1983SMA Negeri 1 Wates — SMA
- Pendidikan1976–1980SMP NEgeri 1 Kokap — SMP
- Pendidikan1970–1976SD Negeri 3 Sremo — SD
Tanpa Periode
DOKTER
Penghargaan
2019Satyalancana Pembangunan (Presiden Joko Widodo)
2016Bintang Jasa Utama (Presiden Joko Widodo)
Kontroversi (51)
Kasus daycare ilegal Little AreshaTinggi
Daycare Little Aresha di Yogyakarta tidak berizin dan terlibat kasus kekerasan terhadap anak, memicu razia dan sweeping seluruh daycare oleh Pemkot Yogyakarta.
SumberSweeping daycare ilegalTinggi
Wali Kota Hasto Wardoyo memerintahkan penutupan semua daycare yang tidak berizin setelah terungkapnya kasus kekerasan anak.
SumberKritik budaya kerja ASNSedang
Hasto Wardoyo menyoroti adanya kritik budaya kerja yang hanya terjadi di balik meja kantor, menimbulkan ketegangan dengan ASN.
SumberKekerasan anak di daycareTinggi
Ditemukannya kasus kekerasan anak yang memicu razia oleh Pemkot Yogyakarta terhadap sejumlah tempat penitipan anak.
SumberPenutupan TPA PiyunganSedang
Penutupan TPA Piyungan oleh DLHK DIY yang memaksa Pemkot Yogyakarta untuk segera mencari solusi mandiri dalam pengelolaan sampah organik.
SumberLarangan bentor dan bajaj modernSedang
Kebijakan melarang operasional bentor dan bajaj modern demi mempertahankan jati diri transportasi tradisional.
SumberPengurangan PERDIN 50 persenRendah
Pemkot Jogja menghilangkan perjalanan luar negeri bagi pejabat dan memotong tunjangan perjalanan dinas (PERDIN) sebesar 50 persen, menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas kerja dan transparansi penggunaan anggaran.
SumberPendirian Wamira di 14 kemantrenSedang
Pemkot Jogja akan mendirikan pasar modern Wamira di 14 kemantren tahun ini, yang dipandang sebagai pesaing bagi toko jejaring tradisional dan menimbulkan kekhawatiran tentang dampak sosial‑ekonomi bagi pedagang kecil.
SumberDaycare ilegalTinggi
Pemkot Yogyakarta menemukan 33 daycare tidak berizin setelah kasus kekerasan di Little Aresha, menimbulkan kritik atas pengawasan fasilitas penitipan anak.
SumberInsinerator bekerja lemburSedang
Wali Kota Hasto Wardoyo memaksa insinerator sampah bekerja lembur untuk mengatasi depo sampah yang membludak, menuai protes dari pekerja dan LSM lingkungan.
SumberJaringan & Asosiasi (159)
Jogja· kotaHasto Wardoyo· Wali Kota YogyakartaPemkot Yogyakarta· Pemerintah Kota YogyakartaPamella Supermarket· Mitra dalam program rumah layak huniLittle Aresha· Daycare yang tidak berizin dan terlibat kasus kekerasanKomisi Nasional Anti Korupsi (KPK)· Tidak terlibat langsung, disebut dalam konteks pengawasanYogyakarta· Kota tempat kebijakan dijalankanPT Buccheri Indonesia· Mitra kerja sama industri kreatifTPA Piyungan· Tempat pembuangan akhir sampahSMPN 16 Yogyakarta· Institusi pendidikanDLHK DIY· Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat provinsiPemerintahan Kota Yogyakarta· pemerintah daerahWali Kota Yogyakarta· pejabat eksekutif kotaDPRD Jogja· legislatur daerahPemkot Jogja· Pemerintah Kota YogyakartaWamira· Pasar modern yang akan dibangunKemantren· Wilayah tempat pendirian WamiraDwikisworo Setyowireni· istri calon wali kota JogjaLittle Aresha Daycare· Fasilitas penitipan anak yang terlibat kasus kekerasanOrmas· Organisasi masyarakat yang diajak sinergiInsinerator· Fasilitas pengolahan sampah kotaTaman Pintar· Proyek taman edukasi kotaSekjen PDI Perjuangan· Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganHasto· Pemimpin daerah/pejabat yang memimpin pembangunanWawan· Pemimpin daerah/pejabat yang memimpin pembangunanPDI Perjuangan· Partai politikMasjid Al Ikhlas· Tempat safari subuhBKKBN· Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto diangkat menjadi kepalaBBWS Serayu Opak· bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta dalam normalisasi sungai WinongoKantor Sekretaris Daerah (Sekda)· akan dibentuk Pansel visioner oleh Hasto
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 110% lebih banyak dari rata-rata anggota Pemerintah Kota.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
3 kontroversi tercatat — rata-rata di Pemerintah Kota adalah 1.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
36% dari 96 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 85 anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Pemerintah Kota
Salah satu dari 112 anggota Pemerintah Kota yang terindeks.
Catatan
Mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta
35 pejabat publik dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
727
artikel total · 23 bulan tercatat
234 positif 138 netral 17 negatif
Keberagaman Sumber Berita
108
media unik · dari 727 artikel
Liputan beragam · top 24%
Top 5 Media
- Pemerintah Kota Yogyakarta172 · 24%
- Radar Jogja64 · 9%
- gesuri.id42 · 6%
- RRI.co.id42 · 6%
- ANTARA News Yogyakarta25 · 3%
Berita Terkait (389)
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Respons Data Desil Tak Sesuai, 21 Ribu Warga Terdampak PBI BPJS - radarmetro.disway.id
Disway · 30 Agustus 2026
NetralTeks hanya memberitakan bahwa Hasto Wardoyo merespons data desil PBI BPJS secara faktual tanpa menilai baik atau buruk responsnya
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Respons Data Desil Tak Sesuai, 21 Ribu Warga Terdampak PBI BPJS - radarmetro.disway.id
Disway · 30 Agustus 2026
NegatifKata "Respons Data Desil Tak Sesuai" dan dampak 21 ribu warga menunjukkan kritik terhadap kinerjanya.
Ribuan Warga Rentan di Jogja Mendadak Masuk Desil “Kaya”, Hasto Siapkan APBD: Pengobatan Tak Boleh Berhenti
Herald ID · 28 Agustus 2026
PositifHasto mengalokasikan APBD untuk pengobatan dan menegaskan bahwa pengobatan tidak boleh berhenti, menunjukkan dukungan positif.
