CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

NetralBandingkan
Kementerian

Lampung, 17 Mei 1962

Jabatan

Menteri Koordinator Bidang Pangan

Fraksi

Amanat Nasional

Provinsi / Dapil

—

Periode

2024-Sekarang

Artikel Terindeks

335

FacebookInstagramTwitter / X

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 335 artikel

40% positif49% netral11% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturekonomipolitikpertanianlingkunganpanganpenghargaanpendidikan

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penempatan Dr. Zulkifli Hasan sebagai Menko Bidang Pangan menunjukkan meritokrasi yang kurang. Meskipun memiliki pengalaman di pemerintahan dan bisnis, latar belakang pendidikannya kurang relevan secara langsung dengan bidang pangan. Pengalaman organisasi dan partai politik lebih menonjol daripada keahlian spesifik di sektor pangan.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan ekonomi dan manajemen memberikan dasar yang berguna, tetapi tidak secara spesifik relevan dengan kompleksitas sektor pangan. Gelar Doktor Kehormatan (H.C.) tidak mencerminkan keahlian akademis di bidang pangan.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Menteri Perdagangan mungkin memberikan pemahaman tentang rantai pasok dan distribusi pangan. Namun, pengalaman sebelumnya sebagai Menteri Kehutanan dan jabatan di MPR RI kurang relevan. Peran di organisasi kemasyarakatan dan partai politik tidak secara langsung meningkatkan kompetensi di bidang pangan.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman sebagai Menteri Perdagangan
  • +Pengalaman di sektor bisnis

Faktor Pengurang

  • −Latar belakang pendidikan kurang spesifik di bidang pangan
  • −Pengalaman kerja sebelumnya kurang relevan dengan sektor pangan
  • −Pengalaman organisasi lebih dominan di bidang politik daripada teknis pangan

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (15)

1982
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pendidikan2024Universitas Negeri Semarang — Doktor Kehormatan (H.C.)
  • Pekerjaan2024–sekarangMenko Bidang Pangan — Kabinet Merah Putih
  • Pekerjaan2022–2024Menteri Perdagangan — Kabinet Indonesia Maju
  • Pekerjaan2019–2022Wakil Ketua MPR RI — Lembaga Tinggi Negara
  • Organisasi2015–sekarangPartai Amanat Nasional (PAN) — Ketua Umum
  • Pekerjaan2014–2019Ketua MPR RI — Lembaga Tinggi Negara
  • Organisasi2010–2015Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) — Ketua Dewan Pakar
  • Pekerjaan2009–2014Menteri Kehutanan — Kabinet Indonesia Bersatu II
  • Organisasi2005–2010Partai Amanat Nasional (PAN) — Sekretaris Jenderal
  • Pendidikan2003Sekolah Tinggi Manajemen PPM — Magister Manajemen
  • Organisasi2000–2005Muhammadiyah — Anggota Lembaga Hikmah
  • Pendidikan1996Universitas Krisnadwipayana — Ekonomi
  • Pekerjaan1995–2004Komisaris Utama — PT Panatama Jaya Mandiri
  • Pekerjaan1990–2004Presiden Direktur — PT Sarana Panatama
  • Pendidikan1982SMA Negeri 53 Jakarta

Penghargaan

2014Bintang Mahaputera Adipradana - Pemerintah Republik Indonesia
2010Tokoh Perubahan - Republika

Kontroversi (59)

Proyek sampah jadi listrikSedang

Proyek energi sampah mengalami keterlambatan 11 tahun karena aturan berbelit

Sumber
Banjir SumateraTinggi

Tuduhan bahwa kebijakan Zulkifli Hasan memicu banjir di Sumatera ditolak oleh PAN

Sumber
Kebijakan beras satu hargaSedang

Kebijakan beras satu harga dipertanyakan dan dilaporkan kepada Presiden

Sumber
Program makan bergizi gratisRendah

Kritik bahwa program MBG tidak melibatkan ahli gizi

Sumber
Pemeriksaan KPK atas dugaan suapSedang

Zulkifli Hasan dipanggil ulang oleh KPK untuk menjawab tuduhan suap terkait program pembangunan infrastruktur pertanian.

Sumber
Kritik terhadap kebijakan pengelolaan hutanRendah

Beberapa pihak menuduh Zulkifli Hasan tidak cukup transparan dalam pengelolaan izin hutan, khususnya terkait proyek Tesso Nilo.

Sumber
Kontroversi video Harrison FordRendah

Video viral yang menampilkan Harrison Ford mengkritik kebijakan lingkungan di Indonesia menimbulkan kontroversi terhadap pernyataan Zulkifli Hasan.

Sumber
Banjir di Aceh dan SumatraSedang

Kebijakan mitigasi banjir dianggap tidak memadai, menimbulkan kritik publik dan media

Sumber
Margin Fee BulogSedang

Usulan kenaikan margin fee Bulog menimbulkan kontroversi terkait harga beras satu harga

Sumber
Gaji Manajer KopdesRendah

Kebijakan gaji awal manajer koperasi desa dianggap tidak transparan dan menimbulkan tuduhan korupsi

Sumber

Jaringan & Asosiasi (162)

Zulkifli Hasan· Menteri Koordinator Bidang PanganPAN· Partai politikHimbara· Lembaga keuanganKoperasi Merah Putih· Program koperasiKementerian Pangan· Instansi pemerintahKementerian Kehutanan· Instansi pemerintahErick Thohir· Menteri Keuangan Republik IndonesiaUNS· Universitas Negeri SurabayaPolri· Kementerian Pertahanan Republik IndonesiaKPK· Lembaga Penegak Keadilan Pemberantasan KorupsiTesso Nilo· Area hutan yang menjadi fokus kontroversiHarrison Ford· Sumber video viralKoperasi Desa Merah Putih· Program kebijakan yang dipromosikanBPOM· Lembaga pengawas keamanan panganBulog· Lembaga penyimpanan dan distribusi berasKementerian Koordinator Bidang Pangan· Instansi pemerintahKementerian Koordinator Bidang Perekonomian· Kementerian yang memimpin kebijakanFatmawati Soekarno· Bandara penerimaan menteriMPR RI· Wakil KetuaKementerian Perdagangan· MenteriITERA· Didukung ProgramUMJ· Pemberi BeasiswaKomandan Lanud Sulaiman· PejabatGP Ansor· OrganisasiKota Aceh· WilayahSumatra· WilayahKoperasi Desa· Sektor koperasi desa yang dikelolaGubernur Bengkulu· Penerima sambutan di Bandara Fatmawati SoekarnoAbu Faisal· Tokoh AgamaPurbaya· Menteri

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 106% lebih banyak dari rata-rata anggota Kementerian.

Di Bawah Rata-rata

Skor Merit Rendah

Peringkat #16 dari 16 anggota Kementerian (skor 55).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

19 kontroversi tercatat — rata-rata di Kementerian adalah 5.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

40% dari 81 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Kementerian

Salah satu dari 62 anggota Kementerian yang terindeks.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Tempo.co memuat 20 artikel — paling banyak dari 132 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

704

artikel total · 146 bulan tercatat

135 positif 164 netral 36 negatif

Keberagaman Sumber Berita

286

media unik · dari 704 artikel

Liputan beragam · top 7%

Top 5 Media

  • Kemenko Pangan48 · 7%
  • Tempo.co37 · 5%
  • Liputan6.com32 · 5%
  • Inilah.com22 · 3%
  • Kementerian Koordinator Bidang Pangan17 · 2%

Berita Terkait (209)

Zulhas: Mentan Akan Umumkan Indonesia Capai Swasembada Beras

CaraPandang · 16 Desember 2025

Netral

Teks menyebutkan pernyataan Zulkifli Hasan tentang swasembada beras.

Eks Irjen Kemenhut Era Zulhas Buka-bukaan Soal Pembukaan 1,6 Juta Ha Lahan Hutan di Riau

RILIS ID · 14 Desember 2025

Netral

Teks melaporkan mantan pejabat yang mengungkapkan informasi mengenai pembukaan lahan hutan di era Zulkifli Hasan, yang bersifat faktual tanpa penilaian sentimen.

Zulkifli Hasan Dituding Biang Bencana Sumatra, PAN: Ini Tidak Boleh Dibiarkan - daulat.co

daulat.co · 10 Desember 2025

Negatif

Teks ini menyajikan tudingan negatif terhadap Zulkifli Hasan sebagai 'Biang Bencana Sumatra'.

Dituding Jadi Penyebab Banjir di Sumatra, Begini Respons Zulkifli Hasan!

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

lingkungan hidup
bencana
sosial
pembangunan
Perdagangan
Hubungan Internasional
bencana alam
pemerintahan
industri
koperasi
energi
kemanusiaan
korupsi
pertambangan
kelautan dan perikanan
pemberdayaan masyarakat
kebijakan pangan
kesehatan
pemberdayaan desa
agama
UMKM
wilayah
kelautan

Topik Utama

Koperasi Merah PutihEkonomi RakyatKetahanan PanganPerdaganganEkonomiInvestasiPembangunan MasjidBeasiswaKoperasiRakornasRakernasGP Ansorinfrastruktur pertaniankebijakan hargamanajemen limbahpembangunan pabrik garamkebijakan kehutananprogram koperasipenanganan banjirkebijakan margin fee Bulogpelatihan militer bagi manajer koperasi desagaji manajer koperasi merah putihseleksi kompetensi manajer koperasi desakebijakan HET minyakitakebijakan pengelolaan koperasi desaStok pupuk nasionalPendanaan Koperasi Desa Merah PutihSetop impor garamProduksi pangan dari MeraukeKomando Emisi NasionalKinerja MenteriKoperasi Desa Merah PutihPenghargaan Indonesia Food Transformation AwardKecaman Zulhas terhadap rakyatTugas rakyat hanya bayar pajakHoaksMBGpendidikan MAN 2 Kota Malangpenebangan hutanpembukaan lahan hutan di Riauimpor berasdistribusi pupukpolemik panganBantuan pangan untuk masyarakatKoordinasi neraca komoditasPenanganan bencana banjirKetersediaan pasokan berasKebijakan kehutanan masa laluProgram besar untuk nelayanIzin penggilingan padiRapat neraca komoditas 2026Klarifikasi video viral tentang banjir Sumaterastabilisasi pasokan dan harga panganpembentukan koperasi desa Merah Putihswasembada beraspenanggulangan banjirkebijakan pupuk bersubsidiprogram makanan bergizi gratisrevitalisasi pasar Natarpembangunan infrastruktur pasartindak lanjut kunjungan Presidenkerjasama antar kementerianPanganRapat KoordinasiImporSurplus BerasTim Koordinasi Pelaksanaan MBGNeraca Pangansertifikat higienis sanitasiSPPGstandar kebersihanbantuan sosialprogram MBGpenyaluran bantuantarget penerima bantuanpotensi kelapa di Indonesiapenetapan harga minimum kelapapembentukan koperasi Merah Putihoperasional Kopdes Merah Putihsosialisasi kebijakan pertanianKebijakan perdaganganKetersediaan panganBantuan kemanusiaanPengembangan UMKMRegulasi bisnisLingkunganPolitikKepemimpinanKerjasama antar lembagaPengembangan pemudapenunjukanTim P2KSPEAkebijakan legislatifstok panganbanjir Sumaterakebijakan pangantuduhan terhadap pejabatharga minyakitaHETJawaSumatraTugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang PanganSorotan publik terhadap aksi memanggul berasDinamika politik penunjukan menteri kabinetpupuk subsidikebijakan pertaniankehadiranHUT PWILampungkinerjaindikatorPelemahan rupiahPercepatan koperasi desaPenyerapan ikan untuk MBGKelangkaan minyakitaEfisiensi industri pupukPasar karbonPenghentian impor jagung dan garamKepemimpinan pangan yang efektifKlarifikasi tudingan penyebab bencana alam di SumateraJaminan keamanan distribusi dan produksi pangan di tengah demonstrasiTarget swasembada protein Indonesia pada tahun 2026Aksi mengumpulkan makanan sisa usai rapatTarget pencampuran etanol 10 persen pada BBM mulai 2026Klarifikasi status 1,6 juta hektare hutan sebagai tata ruang, bukan izin sawitSurplus 4 juta ton beras dan penghentian impor berasPembangunan Kopdes Merah PutihHambatan program pemerintahMasalah dan kesalahan informasi program MinyakitaKetersediaan pupuk untuk petani di LampungRencana pembangunan tambak ikan 20.000 hektare pada 2026Mendorong KKMP sebagai simpul distribusi panganRapat koordinasi terbatas Kemenko Bidang PanganKlarifikasi pelepasan 1,6 juta hektar hutan untuk tata ruangPeninjauan proyek irigasi di PurworejoBantahan pengenaan PPN 12% untuk beras premiumProses penunjukan sebagai Menteri PerdaganganPerjalanan karier politikTransformasi jabatanRiwayat jabatan publikPenetapan kenaikan Harga Acuan Pembelian (HAP) sapi hidup dan Harga Eceran Tertinggi (HET) kerbauTinjauan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di PemalangKepemimpinan dalam pertemuan menteri MAC untuk mendorong restorasi mangroveJaminan keamanan dan ketersediaan stok beras nasionalPembahasan intensif pemerintah mengenai regulasi dan izin penggilingan padiInspeksi mendadak (sidak) pasokan dan harga pangan di Pasar Induk Kramat JatiSerah terima jabatan Menteri Perdagangan kepada Budi SantosoStrategi kerja sama sebagai kunci penting dalam menghadapi ancaman resesi ekonomikedaulatan panganswasembada panganjagungpenunjukan wakil menterikoordinasi panganbantuan banjirkabinet Prabowojumlah menterikementerian perdaganganpemulihan pangan pascabanjirAcehperdagangan karbonproyek sampah jadi listrikperizinan PSELharga gabahirigasidesa penggerak ekonomipenghapusan kasta berasimpor sapi hidupBGNpenerima MBG di pesantrennasib petanideregulasiketahanan energihambatan birokrasipembangkit listrik sampahinfrastruktur energikebijakan energi terbarukanpercepatan aturan perdagangan karbonpenyalahgunaan MBGkunjungan ke Acehkonsumsi sate dan cerutupembenahan BGNkoordinasi MBGkeamanan pangancadangan panganpenyaluran subsidikopdesperpresanggarantantangan di BGNKoperasi Desadukungan kementeriankebijakan ekonomi desadana lingkungan hidupregulasikopdes merah putihrembuk tanikinerja kementeriananggaran kampung nelayanpenambangan ilegalpercepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pesantren dan wilayah 3Tdukungan lintas kementerian untuk Koperasi Desa (Kopdes)Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP)ekspor ikan dan udangpembangunan kampung nelayanpercepatan program MBG untuk pesantrenfungsi koperasi merah putihperan koperasi dalam ekonomipenataan SPPGprioritas wilayah stuntinganggaran kipas angin KDKMPverifikasi BPK dan BPKPpenyaluran bansos terpusat lewat KopdesPSN Tambak UdangSwasembada ProteinEkspor Berasprogram makan bergizi gratisserapan bahan pangan dari desakunjungan Menteri Pangan ke Cepupenundaan kunjungandistribusi bantuan kepada wargakunjungan menterimonitoring pembangunan kampung nelayan di UntiaMakan Bergizi Gratis (MBG)PesantrenKebijakan PendidikanKesehatan Santriskema penataan3Tzikir kebangsaandoa untuk program pemerintahkementerian lingkungan hiduppengelolaan sampahBantargebang bebas sampahpemberdayaan ekonomi desadana lingkungandampak bagi masyarakatregulasi pupukpermintaan maafmasalah MBGpemanfaatan dana lingkungan hiduppembangunan hijauarahan Presidenprogram panganpengawasan KPKanggaran Rp600 triliunperbaikan irigasipetaniBanyuwangiprogram prioritas presidennoperasional SPPGrantai pasok desaUMKMPapeda Summitgerak Menhut Raja Juliapresiasipenyelesaian sengketa tiga pulau di Papua dan Malukupenyaluran bantuan berasprogram prioritas presidenkesejahteraan nelayannilai tukar nelayanekspor satu pintuevaluasi program panganprogram Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Media Asuransi News · 9 Desember 2025

Negatif

Teks menyebutkan Zulkifli Hasan "dituding jadi penyebab banjir", yang merupakan tuduhan negatif terhadap dirinya.

Tak Ada Menteri yang Hadir, Zulhas Tunda Rapat Neraca Komoditas 2026

detikFinance · 9 Desember 2025

Negatif

Penundaan rapat karena ketidakhadiran menteri menunjukkan kurangnya koordinasi.

Zulhas Skors Rapat Neraca Komoditas Gegara Menteri Tak Ada yang Datang

CNN Indonesia · 9 Desember 2025

Netral

Teks melaporkan tindakan Zulkifli Hasan 'menskors rapat' karena ketidakhadiran menteri lain, tanpa konotasi positif atau negatif terhadapnya.

Zulhas Tegaskan Tak Pernah Beri Izin Pembukaan Lahan di Tesso Nilo

Kompas.com · 9 Desember 2025

Positif

Teks menunjukkan Zulkifli Hasan menegaskan integritasnya dengan menyatakan "tak pernah beri izin pembukaan lahan" yang ilegal.

Panggul Beras Menteri Zulhas Disorot, Apa Tugas Menko Pangan?

Suara.com · 9 Desember 2025

Netral

Kalimat hanya menyoroti tugas Menko Pangan tanpa menyatakan penilaian

Zulkifli Hasan Siap Pertanggungjawabkan Kebijakan Kehutanan dan Buka Debat Publik - Saba Cirebon

Saba Cirebon · 7 Desember 2025

Positif

Kesediaan Zulkifli Hasan untuk "Siap Pertanggungjawabkan Kebijakan Kehutanan dan Buka Debat Publik" menunjukkan sikap positif dan akuntabel.

Fakta 1,6 Juta Hektare Hutan Era Zulhas: Murni Tata Ruang, Bukan Izin Kebun Sawit

Inilah.com · 6 Desember 2025

Positif

Kalimat "Fakta 1,6 Juta Hektare Hutan... Bukan Izin Kebun Sawit" menegaskan kebijakan positif terhadap tata ruang

PAN Jatim Bantah Tuduhan Zulhas Penyebab Banjir Sumatera, Suli Daim: Jangan Pelintir Fakta

Maklumat Id · 6 Desember 2025

Netral

menyajikan bantahan tanpa menilai secara jelas, hanya menyampaikan fakta

Pelepasan 1,6 Juta Hektar Hutan Era Zulhas Bukan Izin Sawit, tapi Tata Ruang

rmolsumsel · 6 Desember 2025

Negatif

Kritik terhadap "Pelepasan 1,6 Juta Hektar Hutan Era Zulhas" menimbulkan konotasi negatif

Zulkifli Hasan Pastikan Udang Indonesia Bebas Kontaminasi Cs-137, 605 Kontainer Berangkat ke AS

Liputan6.com · 5 Desember 2025

Positif

Pernyataan Zulkifli Hasan yang "Pastikan Udang Indonesia Bebas Kontaminasi Cs-137" menunjukkan kinerja positif dalam menjamin keamanan pangan.

Viral Video Zulkifli Hasan dan Harrison Ford: Benarkah Ia Penyebab Banjir Sumatera? Ini Klarifikasinya

Harapan Rakyat · 4 Desember 2025

Netral

Teks memberitakan video viral dan klarifikasi terkait Zulkifli Hasan dan banjir Sumatera.

Menko Pangan Zulkifli Hasan Tanggung Jawab Turunkan Bantuan bagi Warga Madina

MohgaNews · 4 Desember 2025

Positif

Tindakan Zulkifli Hasan yang bertanggung jawab 'menurunkan bantuan' bagi warga menunjukkan kinerja positif.

Rakortas Kemenko Bidang Pangan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · 3 Desember 2025

Netral

Hanya menyebutkan "Rakortas Kemenko Bidang Pangan" tanpa penilaian

Zulhas Angkat Bicara Soal Dirinya disebut Jadi Dalang Penyebab Banjir Sumatera-Aceh

Suara Nusantara · 3 Desember 2025

Negatif

Teks menyoroti tuduhan negatif terhadap Zulkifli Hasan yang disebut 'dalang penyebab banjir Sumatera-Aceh'.

Dituding Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera, Zulhas Angkat Bicara

netralnews.com · 3 Desember 2025

Negatif

Teks menyebutkan Zulkifli Hasan dituding jadi biang kerok banjir.

Goyud: Isu yang Menyudutkan Zulkifli Hasan Soal Penebangan Hutan Tidak Benar

Berita Pantura Tercepat · 3 Desember 2025

Positif

Teks secara eksplisit membantah isu negatif yang menyudutkan Zulkifli Hasan terkait penebangan hutan dengan menyatakan 'Tidak Benar'.

Dituding Biang Kerok Bencana Sumatera, Menko Pangan Zulkifli Hasan: Begitu Berkuasa kah Saya?

VIVA Lampung · 2 Desember 2025

Negatif

Kata "Dituding Biang Kerok" dan pertanyaan retoris mengekspresikan kritik

←←Sebelumnya5 / 11Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata