Jabatan
Bupati Lampung Tengah
Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Lampung
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
235
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 235 artikel
4% positif13% netral83% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 95 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan dr. H. Ardito Wijaya sebagai Bupati Lampung Tengah menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan sebagai dokter memberikan pemahaman tentang kesehatan masyarakat, meskipun tidak secara langsung terkait dengan tata kelola pemerintahan. Pengalaman organisasi yang luas, terutama di tingkat lokal, menunjukkan pemahaman tentang dinamika sosial dan politik daerah.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan sebagai dokter memberikan landasan pengetahuan tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang relevan dengan tugas-tugas pemerintahan daerah. Namun, tidak ada pendidikan formal di bidang administrasi publik atau kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman organisasi yang beragam, termasuk di bidang kepemudaan, olahraga, dan keagamaan, menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jejaring yang luas. Pengalaman sebagai Wakil Bupati sebelumnya memberikan pengalaman langsung dalam pemerintahan. Keterlibatan dalam partai politik juga memberikan pemahaman tentang proses politik dan pengambilan keputusan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan di bidang kedokteran relevan dengan kesehatan masyarakat
- +Pengalaman sebagai Wakil Bupati
- +Pengalaman organisasi yang luas di tingkat lokal
Faktor Pengurang
- −Kurangnya pendidikan formal di bidang administrasi publik atau kebijakan publik
- −Data penghargaan tidak tersedia, sehingga tidak dapat dinilai kontribusinya
Riwayat & Karir (20)
1987
1990
2000
2010
2020
2027
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2022–2024DPC PKB KABUPATEN LAMPUNG TENGAH — KETUA
- Organisasi2022–2027KARANG TARUNA PROVINSI LAMPUNG — MAJELIS PERTIMBANGAN
- Organisasi2022–2024IDI WILAYAH LAMPUNG — WAKIL KETUA
- Organisasi2022–2024PC NU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH — MUSTASHAR
- Organisasi2021–2024BNK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH — KETUA
- Organisasi2021–2024TIM PENANGGULANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH — KETUA
- Organisasi2020–2024GARDA BANGSA PROVINSI LAMPUNG — KETUA
- Organisasi2020–2024DPW PKB PROVINSI LAMPUNG — WAKIL KETUA
- Organisasi2018–2021KONI KOTA METRO — WAKIL KETUA
- Organisasi2018–2023PSSI KOTA METRO — KETUA DEWAN PEMBINA
- Organisasi2018–2023KARANG TARUNA KOTA METRO — KETUA DEWAN PEMBINA
- Organisasi2017–2022AMPI PROVINSI LAMPUNG — KETUA
- Organisasi2015–2018KRIP IDI CABANG LAMPUNG TENGAH — KETUA
- Organisasi2014–2017KARANG TARUNA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH — SEKRETARIS DEWAN PEMBINA
- Organisasi2012–2017AMPI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH — KETUA
- Pendidikan1998–2008UNIVERSITAS TRI SAKTI — dr.
- Pendidikan1996–1998SMA N 1 TERBANGGI BESAR — SMA
- Pendidikan1993–1995SMP N 3 TERBANGGI BESAR — SMP
- Pendidikan1987–1992SD K BANDAR JAYA — SD
Tanpa Periode
Wakil Bupati Periode 2021-2025
Kontroversi (95)
Suap Rp 500 juta dan gratifikasi Rp 7,3 miliarTinggi
Ardito Wijaya didakwa menerima suap sebesar Rp 500 juta serta gratifikasi senilai Rp 7,3 miliar terkait proyek pembangunan di Lampung Tengah.
SumberFee proyek Rp 5,75 miliarTinggi
KPK mengungkap adanya fee proyek sebesar Rp 5,75 miliar yang diterima oleh Ardito Wijaya sebagai imbalan tidak sah atas pelaksanaan proyek daerah.
SumberPenghasilan lain dan aliran dana ke PMISedang
KPK menyelidiki penghasilan lain Ardito Wijaya serta dugaan aliran dana ke organisasi PMI Lampung Tengah yang diduga terkait praktik korupsi.
SumberSuap proyek senilai Rp5,75 miliarTinggi
Ardito Wijaya diduga menerima suap sebesar Rp5,75 miliar terkait proyek pembangunan, kemudian uang tersebut digunakan untuk melunasi utang kampanye.
SumberOperasi Tangkap Tangan (OTT) KPKTinggi
KPK mengamankan lima orang termasuk Ardito Wijaya dalam OTT suap proyek, menjadikannya tersangka dalam kasus korupsi.
SumberPenggunaan uang suap untuk lunasi utang kampanyeSedang
Ardito Wijaya menggunakan uang suap proyek untuk membayar utang kampanye pilkada, menambah tuduhan gratifikasi.
SumberPemanggilan istri dan anggota keluargaSedang
Istri Ardito, Indria Sudrajat, serta adik dan anggota DPRD Lampung Tengah dipanggil atau ditahan oleh KPK terkait kasus suap yang sama.
SumberPanggilan Sekretaris DPRD dan BKPSDMRendah
KPK memanggil Sekretaris Dewan DPRD Lampung Tengah dan Sekretaris BKPSDM untuk pemeriksaan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Ardito.
SumberSuap Eks Bupati ArditoTinggi
KPK memanggil lima pegawai Pemkab Lampung Tengah terkait dugaan suap yang melibatkan mantan Bupati Ardito.
SumberJadi tersangka korupsiTinggi
Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah, resmi dinyatakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan aset daerah, dengan penyidikan yang melibatkan KPK.
SumberJaringan & Asosiasi (68)
Ardito Wijaya· Bupati Lampung Tengah (nonaktif)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga penyidikIstri Ardito Wijaya· Keluarga dekat, dipanggil untuk pemeriksaanLampung Tengah· Wilayah administrasi tempat pejabat menjabatArdito· mantan Bupati Lampung TengahPemkab Lampung Tengah· pemerintah daerah yang pegawainya dipanggil KPKBupati Lampung Tengah· Pejabat daerahIstri Bupati Lampung Tengah· Istri pejabatIndria Sudrajat· Istri Bupati Ardito WijayaDPRD Lampung Tengah· Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terkait dalam penyelidikanBKPSDM Lampung Tengah· Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sekertarisnya dipanggil KPKBank terkait· Diduga terlibat dalam pinjaman dana kampanyeGunarto· Ketua KPU Lampung Tengah yang dipanggil KPKBandar Lampung· Kota tempat KPK memanggil saksi terkait kasusPemerintah Kabupaten Lampung Tengah· Institusi tempat Ardito Wijaya menjabatPPK Dinas Kesehatan Lampung Tengah· Saksi dalam kasus korupsi proyekKetua KPU Lampung Tengah· Saksi terkait dana kampanyeAde Kunang· Pejabat lain yang kasusnya dibandingkanSugiri Sancoko· Pejabat lain yang kasusnya dibandingkanKPK· Lembaga anti korupsi yang menyelidiki kasusRanu Hari Prasetyo· Adik Bupati Lampung TengahPPK Dinkes Lampung Tengah· Pihak PenegakBappeda Lampung Tengah· Kepala BappedaKPU Lampung Tengah· Ketua KPUDinas Kesehatan Lampung Tengah· Dinas KesehatanTimses Pilkada· RekananPartai Politik· Partai PolitikBank· Pihak BankRumah Dinas Bupati Lampung Tengah· Tempat GeledahKantor Pemkab Lampung Tengah· Tempat Geledah
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 160% lebih banyak dari rata-rata anggota Pemerintah Kabupaten.
Peringkat
Skor Merit Top 2%
Peringkat #5 dari 200 anggota Pemerintah Kabupaten yang sudah dianalisis (skor 65).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
3 kontroversi tercatat — rata-rata di Pemerintah Kabupaten adalah 1.1.
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
95% dari 97 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 85 anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Pemerintah Kabupaten
Salah satu dari 232 anggota Pemerintah Kabupaten yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
297
artikel total · 69 bulan tercatat
9 positif 30 netral 196 negatif
Keberagaman Sumber Berita
109
media unik · dari 297 artikel
Liputan beragam · top 6%
Top 5 Media
- ANTARA News19 · 6%
- Rmol.id11 · 4%
- intai lampung9 · 3%
- Jawa Pos9 · 3%
- Tempo.co9 · 3%
Berita Terkait (235)
Profil Ardito Wijaya Bupati Nonaktif Lampung Tengah yang Pasrah Divonis 5 Tahun di Kasus Korupsi
Surya.co.id · 4 September 2026
NegatifTeks menyebut 'Kasus Korupsi' dan divonis 5 tahun penjara, yang merupakan aspek negatif target.
Bupati Lampung Tengah Nonaktif Ardito Wijaya Tak Ajukan Banding Vonis Penjara 5 Tahun
Kupas Tuntas · 2 September 2026
NegatifTeks membahas vonis penjara 5 tahun tanpa mengajukaan banding, yang menunjukkan kasus hukum negatif.
Ketua DPD PPWI Lampung Minta Hukuman Ardito Wijaya: “Hukuman Ringan bagi Koruptor Melukai Hati Rakyat”
warta.in · 30 Agustus 2026
NegatifTeks menyebut Ardito Wijaya sebagai 'Koruptor' dan mengkritik hukuman yang dianggap terlalu ringan, melukai hati rakyat
