
Jabatan
Komisi VII - Wakil Ketua
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Kontak
evita.nursanty@yahoo.com
Artikel Terindeks
216
Berdasarkan 216 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan Dr. Evita Nursanty sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang bisnis dan organisasi, meskipun tidak secara langsung terkait dengan energi dan lingkungan (fokus Komisi VII), memberikan dasar yang relevan dalam pengambilan kebijakan dan manajemen. Namun, latar belakang pendidikan yang beragam menunjukkan kurangnya fokus yang mendalam pada bidang yang spesifik relevan dengan Komisi VII.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Evita Nursanty sangat beragam, mulai dari bisnis, teknik arsitektur, hingga hubungan internasional. Meskipun gelar dokter memberikan nilai tambah, tidak ada pendidikan formal yang secara langsung terkait dengan bidang energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, atau lingkungan hidup yang menjadi fokus Komisi VII. Ini mengurangi tingkat kesesuaian pendidikan dengan jabatan yang diemban.
Pengalaman Relevan
Pengalaman Dr. Evita Nursanty sebagai Managing Director dan Direktur di berbagai perusahaan menunjukkan kemampuan manajerial dan pemahaman bisnis yang relevan dengan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan di DPR. Keterlibatannya di KADIN dan INCCA/AKKINDO memberikan wawasan tentang kepentingan industri dan pemangku kepentingan terkait. Pengalaman sebagai anggota Komisi I DPR RI juga memberikan pengalaman dalam legislasi.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
KBPP Polri, yang dipimpin oleh Evita Nursanty, mengadukan Kamaruddin Simanjuntak.
SumberEvita Nursanty dan KBPP Polri mengadukan Kamaruddin Simanjuntak.
SumberEvita Nursanty menuntut pemerintah melindungi rakyat terkait kasus udang yang terdeteksi radioaktif.
SumberEvita menyoroti ketertinggalan Indonesia dalam kebijakan visa, menuntut revisi regulasi.
SumberEvita menekankan perlunya koordinasi pemerintah menghadapi dampak penutupan ruang udara internasional.
SumberKontrak pengadaan 105.000 kendaraan senilai Rp 24,66 triliun menimbulkan kontroversi terkait prosedur dan transparansi.
SumberPengusaha mengeluhkan kesulitan akibat perjanjian dagang yang belum dievaluasi, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha.
SumberKomisi VII DPR menuntut peningkatan pengawasan SNI oleh BSN untuk menanggulangi impor ilegal, menimbulkan perdebatan regulasi.
SumberEvita DPR menyoroti kompleksitas dan masalah dalam rantai pasok industri tekstil Indonesia, yang dianggap mempersulit pengembangan industri.
SumberEvita Nursanty menyoroti bahwa pengawasan dan standarisasi produk impor masih lemah, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen dan mengganggu pasar domestik.
SumberDi Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #433 dari 577 anggota DPR (skor 48).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
42% dari 151 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 37 artikel — paling banyak dari 72 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
528
artikel total · 73 bulan tercatat
176
media unik · dari 528 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
Evita DPR Soroti Ruwetnya Industri Tekstil Nasional
SINDOnews Nasional · 27 Mei 2026
NetralTeks melaporkan tindakan Evita DPR menyoroti masalah industri, tanpa penilaian eksplisit terhadap dirinya, terkait aspek kinerja legislatif.
Evita Nursanty Soroti Lemahnya Pengawasan dan Standarisasi Akan Produk Impor
gesuri.id · 26 Mei 2026
NetralTeks menyebutkan Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan produk impor, yang merupakan pernyataan fakta tentang tindakannya tanpa pujian atau kritik
Nyalon Ketum KBPP Polri, Evita Nursanty Minta Dukungan Kapolri
Rmol.id · 12 Mei 2026
NetralKalimat hanya melaporkan permintaan dukungan, tanpa nada positif atau negatif
Komisi VII DPR RI Soroti Infrastruktur dan Lingkungan di KEK Kura-Kura Bali
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Redaksi Satu · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas aktivitas Komisi VII DPR RI secara kolektif, bukan Dr. Evita Nursanty.