
Jabatan
Badan Musyawarah - Anggota
Fraksi
Demokrat
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Kontak
edhiebaskoro.com
Artikel Terindeks
318
Berdasarkan 318 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai anggota Badan Musyawarah DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi relevan dengan tugas legislatif, meskipun ada beberapa kesenjangan dalam pengalaman spesifik terkait tata kelola pemerintahan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 di bidang Finance dan S2 di bidang International Political Economy memberikan dasar yang relevan untuk memahami isu-isu ekonomi dan politik yang dihadapi dalam tugas legislatif. Gelar doktor di bidang Ekonomi Bisnis juga memperkuat pemahaman tentang kebijakan ekonomi. Namun, tidak ada pendidikan formal spesifik di bidang hukum atau tata negara yang secara langsung relevan dengan fungsi Badan Musyawarah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman organisasi di KADIN dan DPP Partai Demokrat memberikan pemahaman tentang dinamika politik dan bisnis, serta kemampuan membangun konsensus. Jabatan sebagai Ketua Fraksi di DPR RI sebelumnya sangat relevan dengan tugas di Badan Musyawarah. Namun, pengalaman di yayasan dan forum-forum kemasyarakatan kurang relevan secara langsung dengan tugas legislatif.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Ibas menolak membahas RUU Cipta Kerja selama pandemi, menimbulkan kontroversi di kalangan partai
SumberPemeriksaan dan pembatalan tunjangan anggota DPR yang menimbulkan kritik publik dan media.
SumberPerubahan KUHAP yang menimbulkan perdebatan tentang integritas dan keadilan sistem peradilan.
SumberPernyataan tentang perlunya reformasi Polri yang mendapat kritik dari beberapa pihak.
SumberIbas menyatakan RUU perampasan aset sudah masuk Prolegnas, menimbulkan perdebatan tentang kebijakan fiskal
SumberIbas menuntut pemeriksaan transparan terhadap anggota Paspampres yang diduga melakukan pembunuhan dan kasus penyiksaan
SumberBeberapa artikel membahas tentang evaluasi dan potensi pembatalan tunjangan anggota DPR. Ibas dan Fraksi Demokrat menyatakan kesiapan untuk dievaluasi dan dikritisi terkait isu ini.
SumberIbas menegaskan APBN harus menjadi pelindung rakyat, namun kritik muncul terkait prioritas alokasi dana.
SumberIbas disindir karena tidak hadir dalam rapat Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN.
SumberIbas mengutuk keras kasus anggota Paspampres yang melakukan penganiayaan terhadap warga Aceh hingga tewas dan meminta pemeriksaan transparan.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
59% dari 132 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrat
Salah satu dari 44 anggota fraksi Demokrat di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
mpr.go.id memuat 15 artikel — paling banyak dari 60 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
499
artikel total · 164 bulan tercatat
133
media unik · dari 499 artikel
Liputan beragam · top 10%
Top 5 Media
Pembatalan Tunjangan Anggota DPR RI, Ibas Demokrat: Kami Siap Dikritisi dan Dievaluasi
SinPo.id · 30 Agustus 2025
PositifPernyataan "Kami Siap Dikritisi dan Dievaluasi" menunjukkan sikap terbuka dan akuntabel Ibas terkait tunjangan DPR.
Demokrat Setuju Tunjangan Anggota DPR Dibatalkan, Ibas: Kami Siap Dikoreksi
MetroTVNews.com · 30 Agustus 2025
PositifIbas menyatakan "Kami Siap Dikoreksi" dan partainya "Setuju Tunjangan Anggota DPR Dibatalkan", menunjukkan sikap positif dan akuntabel.
Fraksi Demokrat Siap Tunjangan Anggota DPR Dievaluasi
SINDOnews Nasional · 30 Agustus 2025
NetralTeks membahas sikap umum Fraksi Demokrat, bukan Edhie Baskoro Yudhoyono DPR.
Peringati Hari Perumahan Nasional 2025: Waka MPR IBAS Soroti Backlog dan Kawal Panggilan Keadilan Sosial
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
mpr.go.id · 26 Agustus 2025
PositifIbas "Soroti Backlog dan Kawal Panggilan Keadilan Sosial", menunjukkan komitmen positif terhadap isu perumahan dan keadilan.