Jabatan
Calon Walikota Madiun (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
148
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 148 artikel
11% positif14% netral75% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 37 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, Dr. Drs. Maidi memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan jabatan kepala daerah, terutama dengan gelar Magister Manajemen dan pengalaman sebagai kepala daerah sebelumnya. Pengalaman organisasi juga mendukung kapasitas kepemimpinan, meskipun detail riwayat pekerjaan setelah pensiun belum tersedia.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Drs. Maidi menunjukkan relevansi dengan jabatan kepala daerah. Gelar Magister Manajemen (MM) memberikan dasar pengetahuan dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya. Gelar Sarjana Hukum (SH) juga relevan dalam memahami aspek legal pemerintahan. Gelar MPd dan Doktor juga menunjang kapasitas dalam pengembangan sumber daya manusia dan inovasi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua PGRI dan PMI menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Pengalaman sebagai kepala daerah sebelumnya sangat relevan, namun detail riwayat pekerjaan setelah pensiun tidak tersedia, sehingga sulit menilai kesinambungan pengalaman relevan.
Faktor Pendukung
- +Gelar Magister Manajemen (MM)
- +Gelar Sarjana Hukum (SH)
- +Pengalaman sebagai Ketua PGRI
- +Pengalaman sebagai Ketua PMI
- +Pernah menjabat sebagai kepala daerah
Faktor Pengurang
- −Riwayat pekerjaan setelah pensiun tidak tersedia
Riwayat & Karir (11)
1968
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pendidikan2020–2023Universitas Terbuka — Dr
- Organisasi2012–2021Palang Merah Indonesia — Ketua
- Pendidikan2002Universitas PGRI Adi Buana Surabaya — MPD
- Pendidikan1999Universitas Satyagama Program Pasca Sarjana — Magister Manajemen (MM)
- Pendidikan1996Universitas Merdeka Madiun — Sarjana Hukum (SH)
- Organisasi1996–2001Persatuan Guru Republik Indonesia — Ketua
- Pendidikan1981–1985Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surabaya — Drs
- Pendidikan1977–1981SMAN 3 Madiun — SMA
- Pendidikan1974–1977SMPN 1 Plaosan Magetan — SMP
- Pendidikan1968–1974SDN Ngancar Plaosan Magetan — SD
Tanpa Periode
Pensiunan
Kontroversi (37)
Terjaring OTT KPK dan Dugaan KorupsiTinggi
Maidi, Wali Kota Madiun, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama belasan orang lainnya. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait fee proyek dan dana CSR, dengan uang ratusan juta rupiah turut disita. Maidi kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
SumberKekayaan Fantastis yang DipertanyakanSedang
Kekayaan Maidi sebagai Wali Kota Madiun menjadi sorotan dan dipertanyakan kewajarannya setelah ia terjaring OTT KPK.
SumberOTT KPK terhadap Wali Kota MadiunTinggi
Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan KPK bersama 14 orang lainnya, termasuk pejabat daerah lainnya.
SumberGratifikasi berkedok CSRTinggi
KPK mengungkap bahwa Wali Kota Madiun menerima gratifikasi yang disamarkan sebagai kegiatan CSR, termasuk penyerahan barang dan uang tunai kepada pihak tertentu.
SumberPemerasan di pemerintah daerahTinggi
KPK menemukan praktik pemerasan terhadap pejabat dan kontraktor di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dengan Maidi sebagai pihak yang diduga terlibat.
SumberOTT KPKTinggi
Maidi menjadi salah satu kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka (OTT) oleh KPK dan saat ini berada dalam pengamanan serta pemeriksaan intensif.
SumberOTT KPK terhadap MaidiTinggi
Wali Kota Madiun Maidi masuk dalam daftar kepala daerah yang dijerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena dugaan tindak pidana korupsi, setelah sebelumnya sempat mendapat dukungan koalisi politik dalam Pilkada.
SumberOperasi Tangkap Tangan (OTT) di MadiunTinggi
Wali Kota Madiun terlibat dalam OTT yang menjerat 15 orang, termasuk dirinya, terkait dugaan penerimaan suap melalui dana CSR.
SumberPenerimaan Suap Lewat Dana CSRTinggi
Wali Kota Madiun diduga menerima suap melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya untuk kepentingan publik.
SumberOTT terhadap Wali Kota MadiunTinggi
Kemendagri mengeluarkan peringatan setelah dua OTT terjadi dalam satu hari, menimbulkan penyelidikan terhadap Wali Kota Madiun dan Sekda Kota Madiun.
SumberJaringan & Asosiasi (49)
Maidi· Wali Kota Madiun, Pejabat PublikKomisi Pemberantasan Korupsi· Lembaga Penegak Hukum, Penyidik Kasus KorupsiSudewo· Bupati Pati, Pejabat PublikPemerintah Kota Madiun· Pemerintahan DaerahPartai Politik· Pihak yang didesak benahi kaderisasiSekretaris Daerah Jawa Timur· Pihak yang menyiapkan pengganti Wali Kota MadiunKaesang· Ketua Umum PSIPartai Solidaritas Indonesia· Partai PolitikSadewo· Bupati PatiKPK· Komisi Pemberantasan KorupsiMadiun· Kota di Jawa TimurKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga penegak hukum yang melakukan OTTKaesang Pangarep· Pengamat politik, mengomentari kasus MaidiKadis PU (Kepala Dinas PU)· Pejabat daerah yang juga terjaring OTTSekda Kota Madiun· Sekretaris DaerahKementerian Dalam Negeri· Pemberi peringatan OTTWalikota Kediri· Pejabat eksekutif daerah yang berkolaborasi dengan Wali Kota MadiunKoalisi Gemuk· Koalisi politik yang sempat mendukung Maidi dalam PilkadaWali Kota Madiun· Pejabat eksekutif kota MadiunBupati Pati· Pejabat eksekutif kabupaten PatiKemendagri· Kementerian Dalam NegeriDPR· Dewan Perwakilan RakyatPemerintah Kabupaten/Kota Madiun· Instansi yang dipimpin oleh MaidiPati· KabupatenPrabowo Subianto· Presiden (disebut dalam konteks jumlah kepala daerah yang ditangkap selama pemerintahannya)Jokowi· Presiden (disebut dalam konteks 'titipan Jokowi')Gerindra· Partai Politik (disebut sebagai partai yang mendukung atau mengusung beberapa kepala daerah yang ditangkap)Mensesneg· Menteri Sekretaris Negara (memberikan komentar tentang korupsi)Khofifah· Gubernur Jawa Timur (memberikan respons terkait penangkapan kepala daerah di Jatim)Sekda Jatim· Sekretaris Daerah Jawa Timur (disebut akan menyiapkan pengganti Maidi)
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 256% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
2 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
66% dari 44 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kompas.com memuat 9 artikel — paling banyak dari 65 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
253
artikel total · 59 bulan tercatat
16 positif 21 netral 111 negatif
Keberagaman Sumber Berita
127
media unik · dari 253 artikel
Liputan beragam · top 7%
Top 5 Media
- Kompas.com17 · 7%
- MetroTVNews.com14 · 6%
- Antara News jatim12 · 5%
- Kompas.id9 · 4%
- ANTARA News7 · 3%
Berita Terkait (148)
Dakwaan KPK Bongkar Dugaan Pengaturan Proyek oleh Maidi
surabayapagi.com · 14 Juni 2026
Negatif"Dakwaan KPK" dan "Dugaan Pengaturan Proyek" menandakan tuduhan serius.
Maidi Atur Pemenang Proyek Hingga Terima Gratifikasi Mencapai Rp 9 Miliar
rmoljatim · 14 Juni 2026
NegatifPernyataan "Atur Pemenang Proyek" dan "Terima Gratifikasi" jelas bernada tuduhan korupsi.
Maidi Didakwa Minta Uang ke Pengusaha dan Yayasan Pendidikan
Potretkota.com · 12 Juni 2026
NegatifFrasa "Didakwa Minta Uang" dari pengusaha dan yayasan pendidikan sangat negatif.
Membedah Korupsi Gaya Maidi
rmoljatim · 12 Juni 2026
