CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol.

Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol.

NegatifBandingkan
DPR

Anggota No. 549

Jakarta, 14 September 1966

Jabatan

Komisi II - Wakil Ketua

Fraksi

Demokrat

Provinsi / Dapil

Jawa Barat

Periode

2024-2029

Kontak

www.macanmuda@yahoo.com www.ddyusuf.com

Artikel Terindeks

185

FacebookInstagramYouTube

Analisis Sentimen Media

Negatif

Berdasarkan 185 artikel

15% positif82% netral3% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 38 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitikkorupsiauditpendidikaninfrastrukturkebijakan daerahbencanaHukumekonomi

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Dr. Dede Yusuf Macan Effendi cukup meritokratis. Pengalaman sebagai Wakil Gubernur dan anggota DPR menunjukkan pemahaman tentang pemerintahan, meskipun latar belakang hiburan juga signifikan. Pendidikan di bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik mendukung kompetensi di bidang tata kelola.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan formal di bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik sangat relevan dengan tugas di Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Gelar ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dan menganalisis isu-isu pemerintahan.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat dan anggota DPR RI (dari dua partai berbeda) memberikan pengalaman praktis dalam pemerintahan dan legislasi. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, terutama yang terkait dengan pemerintahan daerah dan masyarakat, juga relevan. Namun, karir di dunia hiburan memiliki relevansi yang lebih rendah.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan di bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik
  • +Pengalaman sebagai Wakil Gubernur
  • +Pengalaman sebagai Anggota DPR RI
  • +Keterlibatan dalam organisasi terkait pemerintahan dan masyarakat

Faktor Pengurang

  • −Pengalaman signifikan di dunia hiburan yang kurang relevan
  • −

Riwayat & Karir (24)

1977
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pendidikan2021Padjadjaran — Administrasi Publik
  • Organisasi2018–sekarangDPP Partai Demokrat — Ketua Departemen Kesejahteraan
  • Organisasi2016–2021PARFI 56 — Anggota Dewan Pertimbangan
  • Organisasi2015–2017DPP Partai Demokrat — Ketua Divisi Kemitraan Masyarakat
  • Pendidikan2014Padjadjaran — Ilmu Pemerintahan
  • Pekerjaan2014–2019Anggota DPR RI F.PD — MPR / DPR RI
  • Pendidikan2010Muhammadiyah — Teknologi Industri
  • Organisasi2010–2014DPP Partai Demokrat — Dewan Pembina
  • Organisasi2010–2020Kwartir Pramuka Jawa Barat — Ketua Kwartir
  • Organisasi2010–2014Yayasan Batik Jawa Barat — Dewan Pembina
  • Organisasi2009–2012Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat — Ketua
  • Pekerjaan2008–2013Wakil Gubernur — Kantor Gubernur Jawa Barat
  • Pekerjaan2004–2008Anggota DPR RI F.PAN — MPR / DPR RI
  • Organisasi1997–1999Persatuan Artis Film Indonesia — Wakil Ketua
  • Organisasi1993–1997Kosgoro — Ketua Departemen PPK
  • Organisasi1992–sekarangPendiri Forum Dinamika Jakarta — -
  • Pekerjaan1988–sekarangActor — Actor, Sutradara, Prodicer Film, Model Iklan
  • Pendidikan1984SMAN VI
  • Pendidikan1981Budi Waluyo
  • Pendidikan1977Budi Waluyo

Tanpa Periode

Yayasan Simpay Wargi Urang · Ketua Yayasan
Kosgoro · Pimpinan GM Bidang Pengabdian
Komisi II
Badan Anggaran

Penghargaan

Duta PERSIB
Best Young Politican
Lencana Pancawarsa III
Lencana Darma Bakti
Lencana Melati
Lencana Wirakarya
WITT dan SHO Awards

Kontroversi (38)

Kenaikan PBB 800% di ParepareSedang

Kritik terhadap kenaikan PBB yang dianggap terlalu tinggi dan harus ditunda

Sumber
Biaya Pilkada mahalSedang

Kritik terhadap biaya pilkada yang dianggap mahal dan menimbulkan OTT KPK

Sumber
Kritik terhadap penggunaan jet pribadi DPRRendah

Kebijakan penggunaan jet pribadi DPR menjadi sorotan

Sumber
Penggunaan jet pribadiTinggi

Dede Yusuf terlibat dalam penggunaan jet pribadi yang menimbulkan kontroversi dan menuntut tindakan KPU

Sumber
Anggaran pendidikan tidak terpakaiSedang

Anggaran pendidikan dipakai untuk pembangunan jalan, menimbulkan tuduhan penyalahgunaan dana publik

Sumber
Pemberian bantuan PBB kepada AcehSedang

Dede Yusuf menolak debat dan menuntut bantuan PBB segera, menimbulkan kritik atas prioritas dan prosedur bantuan internasional.

Sumber
Status bencana nasional di SumatraTinggi

Dede Yusuf mendesak penerapan status bencana nasional untuk Sumatra, menimbulkan kontroversi terkait kesiapan pemerintah daerah dan alokasi dana.

Sumber
Pesta mewah pejabatRendah

Kritik publik atas acara pesta mewah yang diadakan oleh pejabat terkait Dede Yusuf, menimbulkan tuduhan tidak empati.

Sumber
Kenaikan PBB di ParepareSedang

Dede Yusuf mengkritik kenaikan PBB hingga 800% di Parepare dan meminta penundaan.

Sumber
KIP Kuliah tidak tepat sasaranSedang

DPR menyoroti maraknya KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (79)

Dede Yusuf· Anggota DPR RIKomisi II DPR RI· Komite legislatifPBB· Bantuan PBBKIP Kuliah· Program beasiswaParepare· KotaAceh· ProvinsiKPU· Lembaga penyelenggara pemiluRiau· ProvinsiJawa Barat· ProvinsiIndonesia· NegaraKomisi II DPR· organisasi legislatif yang berkoordinasi dengan Dede YusufBupati Aceh Selatan· pejabat daerah yang menjadi sasaran kritik Dede YusufWabup Katamso· wakil bupatiBUMD· badan usaha milik daerahBNPP RI· bankKPK· Lembaga Anti KorupsiDPR· Lembaga LegislatifSumatera· PulauDKPP· Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluBawaslu· Badan Pengawas PemiluPartai Demokrat· Partai PolitikAHY· Ketua Umum Partai DemokratDemokrat· Partai PolitikKabupaten Sukabumi· Wilayah AdministratifDKI Jakarta· Wilayah AdministratifKuningan· Wilayah AdministratifLembang· Wilayah AdministratifBandung Barat· Wilayah AdministratifKaltim· ProvinsiSumatra· Wilayah yang terkena bencana

Tahukah Kamu?

Peringkat

Skor Merit Top 21%

Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).

Catatan

Pemberitaan Netral

Mayoritas (91%) dari 103 artikel bernada netral.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrat

Salah satu dari 44 anggota fraksi Demokrat di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Barat

260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Tempo.co memuat 18 artikel — paling banyak dari 64 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

431

artikel total · 148 bulan tercatat

27 positif 152 netral 6 negatif

Keberagaman Sumber Berita

160

media unik · dari 431 artikel

Liputan beragam · top 7%

Top 5 Media

  • Tempo.co31 · 7%
  • Kompas.com28 · 6%
  • RRI.co.id25 · 6%
  • BeritaSatu.com16 · 4%
  • SinPo.id13 · 3%

Berita Terkait (185)

Warning Integrasi AI di Birokrasi, Dede Yusuf Desak LAN Gelar Upskilling Masif! - daulat.co

daulat.co · 1 September 2026

Netral

Teks memberitakan himbauan Dede Yusuf agar LAN gelar upskilling masif terkait integrasi AI di birokrasi

Warning Integrasi AI di Birokrasi, Dede Yusuf Desak LAN Gelar Upskilling Masif! - daulat.co

daulat.co · 1 September 2026

Netral

Teks memberitakan himbauan Dede Yusuf agar LAN gelar upskilling masif terkait integrasi AI di birokrasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Dorong Anak Muda Kuasai AI Tanpa Kehilangan Skill dan Kreativitas

Pikiran Rakyat Koran · 30 Agustus 2026

Positif

Teks menyoroti inisiatif Dede Yusuf mendorong anak muda menguasai AI, mencerminkan sikap politik progresif dan kepedulian terhadap pengembangan SDM.

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

sosial
pelayanan publik
pemerintahan
partai
legislasi
anggaran
olahraga
kesehatan
pilkada
teknologi

Topik Utama

PilkadaBiaya politikOTT KPKPendidikanPemiluPPDBOtonomi Khusus AcehPemekaran DaerahKIP KuliahPBB (Pajak Bumi dan Bangunan)RUU PilkadaGuruPolitikAnggaranKPUPemdaTanahPPPKBencana AlamOtonomi DaerahPemilihan Kepala DaerahAset NegaraEvaluasi KebijakanReformasi BirokrasiMafia TanahPajak ProgresifTransparansi Publikbencana nasionalpemberian bantuan PBBstatus tanggap daruratpelatihan Komcad ASNpenyaluran kredit UMKMkebijakan WFHpeta jalan pendidikankebijakan pemilihan umumkebijakan sertipikat tanahkebijakan perbatasankunjungan kerjapenguatan BUMDpenyelesaian konflik agrariagrand design perbatasan IndonesiaSengketa pulauPerbatasan wilayahRevisi UU Pilkadatransparansi dokumenpemilihan presidenPKPUprogram gerakan pangan murahpasar murah menjelang Idul Adhapemberdayaan desa Wangisagarakegiatan di kecamatan Majalayaprogram PTSLpenggunaan jet pribadi dalam pemilupendidikan tinggi swastasinergi pelayanan publikpelayanan publik di Jawa BaratWacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsiUsulan pengetatan akses gim daring untuk anak-anakSusunan pimpinan Komisi I, II, dan III DPR RIpengembalian anggota KLB ke Partai Demokratresolusi 2019-2024 sebagai wakil rakyatRekrutmen PPPKPenggantian nama Jawa Barat menjadi Tatar SundaProgram PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)Praktik percaloan dan pungliDana DesaKreativitas UMKMAnggaran pendidikanUU Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaUU Pemilihan Kepala DaerahFiskal daerahSertifikat tanahMutu pendidikan IndonesiaTanah terlantarperubahan nama Jawa Baratoptimisme menjadi pemimpin Jawa Baratpartai DemokratDPC Kabupaten Sukabumikampanyedukungan politikpasangan Bedassanksi sekolah untuk pelanggaran hukumesport sebagai olahraga prestasi dan tidak masuk kurikulum pendidikanpilihan legislatif Jabar II dan kompetisi dengan Ahmad Heryawanperubahan nama provinsiLGBTQ dan Perpresmusrenbang provinsi Jawa Baratpenggunaan mobil maung oleh kepala daerahpertarungan calon legislatifaturan jalan bagi kendaraan beratpemecatan guru honorerpengabdian masyarakatdukungan parti politikperubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sundapendapat pejabat mengenai perubahan namagaji kepala daerahstuntingkebijakan kesehatanpelanggaran hukum di sekolahsanksi bagi sekolahpenegakan hukumundangan anggota DPRpilgub Jawa Barat 2024dukungan politik Demokrat Kabupaten Bandungdaya tarik calontunjangan perumahan DPRDsekolah favoritkualitas guruAndes Cilamependidikan di pegunungankecerdasan buatanketerampilankreativitaspemberdayaan anak mudadigitalisasiASN adaptifLANhasil pemilihan Dapil Jabar 2jabatan sebagai Ketua Komisi IX DPRmasalah pekerja ilegal Chinakejutannya atas penggantian Wishnutamaintegrasi AI dan program upskillingdorongan kreativitas anak mudavonis 1,5 tahunPanpel Aremajumlah korbankeadilan

Isu Teridentifikasi

SedangKenaikan PBB 800% di Parepare
SedangBiaya Pilkada mahal
RendahKritik terhadap penggunaan jet pribadi DPR
TinggiPenggunaan jet pribadi
SedangAnggaran pendidikan tidak terpakai
SedangPemberian bantuan PBB kepada Aceh
TinggiStatus bencana nasional di Sumatra
RendahPesta mewah pejabat
SedangKenaikan PBB di Parepare
SedangKIP Kuliah tidak tepat sasaran
SedangAduan Konsumen YVE Habitat
SedangPenggunaan Jet Pribadi oleh KPU
SedangAkses Publik ke Dokumen Capres-Cawapres
SedangAnggaran Pendidikan untuk Pembangunan Jalan
SedangPolitik Uang
RendahGaya Hidup Mewah Pejabat
SedangPemberian bantuan PBB di Aceh
SedangStatus tanggap darurat menjadi bencana nasional
RendahPelatihan Komcad ASN
TinggiDokumen capres-cawapres tidak transparan
SedangPenggunaan jet pribadi oleh KPU dalam pemilu 2024
Sedangdugaan pengalihan loyalti partisipan KLB ke Partai Demokrat
rendahWacana Pemekaran Provinsi Jawa Barat
SedangPraktik percaloan dan pungli dalam program PTSL
RendahRekrutmen PPPK mengorbankan fiskal daerah
RendahPenggantian nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda
SedangAnggaran pendidikan Rp111 triliun tidak terserap
SedangPenolakan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda
TinggiPerhatian terhadap ancaman Perpres LGBTQ
RendahDukungan terhadap penggunaan mobil maung oleh kepala daerah
SedangPerselisihan tentang perubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda
SedangPernyataan bahwa esport tidak perlu masuk kurikulum pendidikan
SedangPernyataan tentang sanksi sekolah yang melanggar hukum
SedangIsu tunjangan perumahan DPRD
SedangAdanya sekolah favorit sebagai indikator kualitas guru
SedangPekerja ilegal China di proyek daerah
RendahKeputusan penggantian Wishnutama oleh Sandiaga Uno yang mengejutkan Dede Yusuf
SedangVonis 1,5 tahun untuk Panpel Arema dianggap tidak seimbang dengan jumlah korban

↓ Lihat detail kontroversi di bawah

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Data riwayat organisasi tidak lengkap (rentang waktu)
  • −Informasi penghargaan tidak detail (tanpa penjelasan)

    • Dianalisis 11 Mei 2026

    AI Makin Canggih, Dede Yusuf Dorong Anak Muda Jangan Kehilangan Kreativitas

    Berita Nasional - Media Pencerah Bangsa · 29 Agustus 2026

    Netral

    Teks memberitakan himbauan Dede Yusuf kepada anak muda agar tetap menjaga kreativitas di tengah kemajuan AI

    Komisi II DPR RI Minta LAN Siapkan ASN Adaptif Hadapi Digitalisasi

    RRI.co.id · 24 Agustus 2026

    Netral

    Teks membahas aktivitas legislasi Komisi II DPR RI secara umum, bukan kinerja atau aspek pribadi Dede Yusuf Macan Effendi

    Foto : Marak OTT, Dede Yusuf Usul Kaji Ulang "Take Home Pay Halal" Kepala Daerah Halaman 1

    Kompas.com · 29 Juli 2026

    Netral

    Teks hanya melaporkan usulan Dede Yusuf untuk "kaji ulang" kebijakan, bukan penilaian positif atau negatif langsung.

    Marak OTT, Dede Yusuf Usul Kaji Ulang "Take Home Pay Halal" Kepala Daerah

    Kompas.com · 29 Juli 2026

    Netral

    Teks berupa judul berita tentang usulan "kaji ulang" terkait OTT, tanpa muatan pujian atau kecaman yang jelas.

    Stunting Kabupaten Bandung Turun, Dede Yusuf Ingatkan Masih di Atas Rata-rata Nasional

    Satumedia.id · 29 Juli 2026

    Netral

    Teks bersifat informatif tentang stunting yang turun dan peringatan bahwa masih di atas rata-rata nasional.

    Dede Yusuf Ungkap Praktik Percaloan Masih Menghambat Program PTSL

    Satumedia.id · 11 Juli 2026

    Netral

    Membahas praktik percaloan yang menghambat PTSL, fokus pada isu program, bukan penilaian personal.

    Dede Yusuf Minta Pemda Evaluasi Rekrutmen PPPK, Jangan Korbankan Fiskal Daerah

    Bandung Barat Pos · 10 Juli 2026

    Netral

    Isinya evaluasi rekrutmen PPPK dan fiskal daerah, bukan penilaian positif atau negatif terhadap Dede Yusuf.

    Sertifikat Tanah Masih Dianggap Mahal, Dede Yusuf: Jangan Percaya Calo, Urus Sendiri lebih Murah dan Mudah

    rmoljabar.id · 10 Juli 2026

    Positif

    Dede Yusuf memberi solusi "jangan percaya calo" dan urus sendiri agar lebih murah dan mudah, bernada membantu.

    Dede Yusuf Minta Pemda Tak Asal Rekrut PPPK, Sesuaikan dengan Kemampuan APBD

    Satumedia.id · 10 Juli 2026

    Netral

    Berisi pernyataan Dede Yusuf soal rekrut PPPK dan APBD secara faktual, tanpa pujian atau kritik langsung.

    Dede Yusuf Sentil Daerah Gemar Tambah PPPK, Anggaran Rakyat jangan Habis untuk Gaji Pegawai

    rmoljabar.id · 10 Juli 2026

    Negatif

    Nada kritik terlihat pada frasa "Anggaran Rakyat jangan Habis untuk Gaji Pegawai".

    Calo dan Pungli Jadi Batu Sandungan PTSL, Dede Yusuf: Negara Sudah Subsidi, Warga Jangan Dibebani Lagi

    rmoljabar.id · 10 Juli 2026

    Netral

    Fokus pada calo dan pungli dalam PTSL, bukan sentimen langsung terhadap Dede Yusuf.

    Foto : Dede Yusuf Nilai Provinsi Jawa Barat Tak Perlu Ganti Nama Jadi Tatar Sunda

    Kompas.com · 8 Juli 2026

    Netral

    Hanya memuat pendapat Dede Yusuf bahwa Jawa Barat tak perlu ganti nama, sifatnya informatif.

    Dede Yusuf Tak Setuju Nama Jabar Diganti Tatar Sunda: Belum Perlu

    RCTI+ · 8 Juli 2026

    Netral

    Pernyataan "belum perlu" hanya sikap politik Dede Yusuf tanpa muatan emosi yang jelas.

    Demokrat Dukung Perpres LGBTQ Prabowo, Dede Yusuf Soroti Ancaman Ini

    BeritaSatu.com · 8 Juli 2026

    Netral

    Teks membahas pernyataan Dede Yusuf tentang isu LGBTQ, tetapi tidak menunjukkan pujian atau kecaman langsung.

    Dede Yusuf Tak Setuju Nama Jabar Diganti Tatar Sunda: Belum Perlu

    RCTI+ · 8 Juli 2026

    Netral

    Teks hanya menyebut sikap politik Dede Yusuf yang 'tak setuju' dan 'belum perlu' tanpa penilaian positif atau negatif yang jelas.

    Dede Yusuf Nilai Provinsi Jawa Barat Tak Perlu Ganti Nama Jadi Tatar Sunda

    Kompas.com · 7 Juli 2026

    Netral

    Hanya mengulang pandangan bahwa Jawa Barat tak perlu ganti nama, tanpa sentimen emosional.

    Lolos ke DPR, Dede Yusuf tanya 'nggak ada komisi Persib ya?

    Merdeka.com · 7 Juli 2026

    Netral

    Kalimat tentang "nggak ada komisi Persib ya?" bernuansa gurauan, bukan sentimen jelas.

    ←←Sebelumnya1 / 10Berikutnya→→

    Navigasi

    BerandaDirektori PejabatTentang Kami

    Legal

    Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

    © 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

    Didukung olehOmnidata