Jabatan
Calon Wakil Bupati Buol (Pilkada 2024)
Fraksi
Partai NasDem
Provinsi / Dapil
Sulawesi Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
6
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 6 artikel
100% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Djufrin Dj. Manto sebagai Calon Wakil Bupati Buol menunjukkan relevansi terbatas. Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE) relevan dengan jabatan publik, namun kurangnya informasi detail mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi kendala utama. Skor mencerminkan potensi yang belum sepenuhnya tergali karena keterbatasan data.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Tadulako relevan dengan tugas-tugas pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi. Namun, tanpa informasi lebih lanjut mengenai spesialisasi atau fokus studi, sulit untuk menilai kedalaman relevansinya.
Pengalaman Relevan
Riwayat pekerjaan sebagai 'PENSIUNAN PEGAWAI' sangat kurang spesifik. Tanpa detail mengenai jabatan terakhir, bidang pekerjaan, dan lama pengalaman, sulit untuk menilai relevansinya dengan posisi Wakil Bupati. Ketiadaan informasi mengenai riwayat organisasi juga menjadi kekurangan signifikan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE)
- +Penghargaan Satyalencana Karya Sastra XXX menunjukkan pengabdian
Faktor Pengurang
- −Kurangnya detail riwayat pekerjaan (hanya disebut 'PENSIUNAN PEGAWAI')
- −Tidak ada informasi mengenai riwayat organisasi
- −Keterbatasan data menghambat penilaian komprehensif
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (5)
1969
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan1984–1990Universitas Tadulako Palu — SE
- Pendidikan1979–1982SMEA Negeri Buol — SMA
- Pendidikan1976–1979SMEP Negeri Buol — SMP
- Pendidikan1969–1975SDN Kampung Bugis — SD
Tanpa Periode
PENSIUNAN PEGAWAI
Penghargaan
2020Satyalencana Karya Sastra XXX (Presiden Republik Indonesia)
Kontroversi (2)
Gugatan Sengketa Hasil PilkadaSedang
Mahkamah Konstitusi menerima 115 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari berbagai wilayah termasuk Klaten.
SumberGugatan Sengketa PilkadaSedang
Mahkamah Konstitusi menerima 115 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari berbagai wilayah.
SumberJaringan & Asosiasi (4)
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 56% lebih sedikit dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #871 dari 2607 anggota Kepala Daerah (skor 55).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (100%) dari 6 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Partai NasDem
Salah satu dari 24 anggota fraksi Partai NasDem di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sulawesi Tengah
105 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Tengah terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
7
artikel total · 5 bulan tercatat
0 positif 6 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
6
media unik · dari 7 artikel
Beberapa sumber · top 29%
Top 5 Media
- RRI.co.id2 · 29%
- ANTARA News1 · 14%
- ANTARA News Sulteng1 · 14%
- Kilas Klaten1 · 14%
- Sulteng Raya1 · 14%
Berita Terkait (6)
MK terima 115 gugatan Pilkada 2024, ini daftarnya
ANTARA News · 9 Desember 2024
NetralTeks membahas gugatan Pilkada 2024 secara umum, bukan DJUFRIN DJ. MANTO, SE.
Termasuk Pilbup Klaten, MK Terima 115 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2024 dari Berbagai Daerah - Kilas Klaten
Kilas Klaten · 8 Desember 2024
NetralTeks membahas gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 secara umum di berbagai daerah, bukan DJUFRIN DJ. MANTO, SE.
KPU Buol Sukses Gelar Debat Kedua Paslon Pilkada 2024
RRI.co.id · 13 November 2024
NetralTeks membahas kesuksesan KPU Buol dalam menggelar debat Pilkada, bukan membahas DJUFRIN DJ. MANTO, SE secara spesifik.
KPU Buol Apresiasi Antusiasme Masyarakat Dalam Debat Publik Pilkada
