Azis Syamsuddin
NegatifBandingkan
Jabatan
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
317
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 317 artikel
6% positif25% netral69% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 153 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Isu Teridentifikasi
Tinggipenangkapan
TinggiSuap kepada penyidik KPK
SedangOrang dalam di KPK
SedangFasilitas di Rutan
TinggiGeledah ruang kerja oleh KPK
TinggiTuduhan suap penyidik KPK
SedangAksi Puan Matikan Mikrofon
TinggiRapat dengan Djoko Tjandra
SedangKenaikan harta kekayaan LHKPN
TinggiPenahanan oleh KPK
SedangPermintaan bantuan penyidik KPK
tinggiPencabutan izin perjalanan luar negeri
TinggiKasus korupsi
TinggiVonis penjara 3,5 tahun karena kasus korupsi
TinggiEksekusi KPK ke Lapas Tangerang
Sedang
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penilaian meritokrasi Azis Syamsuddin menunjukkan tingkat 'Meritokratis'. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman di bidang hukum serta legislatif memberikan relevansi yang cukup. Namun, ada beberapa pengalaman yang kurang relevan langsung dengan tata kelola pemerintahan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Hukum dan S3 Hukum Pidana Internasional sangat relevan dengan tugas-tugas legislatif dan pengawasan hukum. Gelar S2 di bidang keuangan juga memberikan pemahaman tambahan dalam aspek anggaran dan ekonomi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai advokat dan anggota DPR RI, khususnya di Komisi III yang membidangi hukum, memberikan pengalaman relevan. Keterlibatan dalam organisasi seperti KNPI dan Partai Golkar juga memberikan pemahaman tentang dinamika politik dan sosial.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan hukum yang kuat
- +Pengalaman legislatif yang signifikan
- +Pengalaman organisasi yang luas
Faktor Pengurang
- −Pengalaman di sektor perbankan dan asuransi kurang relevan
- −Jabatan spesifik yang dianalisis tidak tersedia, sehingga penilaian bersifat umum
- −Data penghargaan tidak tersedia
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (26)
1977
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Anggota (Komisi III, Komisi I, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan) — DPR RI
- Pekerjaan2014–2019Anggota (Ketua Komisi III, Ketua Badan Anggaran) — DPR RI
- Organisasi2014–sekarangDPP Partai Golongan Karya — Wakil Ketua Umum
- Pekerjaan2009–2014Anggota (Wakil Ketua Komisi III) — DPR RI
- Organisasi2008–2011Komite Nasional Pemuda Indonesia — Ketua Umum
- Organisasi2008–2019PB Persatuan Angkat Berat Besi dan Binaraga Seluruh Indonesia — Bendahara Umum
- Pendidikan2004–2007Universitas Padjadjaran, Bandung — S-3 Hukum Pidana Internasional
- Pekerjaan2004–2009Anggota (Wakil Ketua Komisi III) — DPR RI
- Pendidikan2001–2003Universitas Padjadjaran, Bandung — S-2 Hukum
- Pendidikan1995–1998Universitas Western Sydney, Australia — S-2 Master of Applied Finance
- Pekerjaan1994–1995Officer Development Program VII — PT Panin Bank
- Pekerjaan1994Advokat — Kantor Advokat dan Pengacara Gani Djemat dan Partner
- Pendidikan1993Universitas Trisakti, Jakarta — S-1 Fakultas Hukum
- Pekerjaan1992–1993Konsultan — PT AIA Insurance
- Pendidikan1989–1993Universitas Krisnadwipayana, Jakarta — S-1 Fakultas Ekonomi
- Pendidikan1986–1989SMA Negeri 2 Padang
- Pendidikan1983–1986SMP Negeri 3 Jember
- Pendidikan1977–1983SD Negeri Jember Lor III
Tanpa Periode
Pendiri· Syam dan Syam Law Office Jakarta
Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti· Sekretaris Umum
Lembaga Pemenangan Pemilihan Umum DPP Partai Golongan Karya· Wakil Sekretaris
PPK Kosgoro 1957· Ketua
DPP Partai Golongan Karya· Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah
DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tulangbawang· Dewan Penasehat
DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung· Wakil Ketua
Badan Pemenangan Pemilihan Umum DPP Partai Golongan Karya· Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
Kontroversi (153)
Suap kepada penyidik KPKTinggi
Azis Syamsuddin didakwa melakukan suap kepada mantan penyidik KPK sebesar Rp3,619 miliar terkait penanganan kasus di Lampung Tengah. Dia divonis 3,5 tahun penjara dan kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat.
SumberOrang dalam di KPKSedang
Diduga memiliki jaringan 'orang dalam' di KPK untuk mengatur Operasi Tangkap Tangan (OTT).
SumberFasilitas di RutanSedang
Diduga menerima fasilitas di rumah tahanan (rutan) setelah membayar pungutan liar (pungli).
SumberGeledah ruang kerja oleh KPKTinggi
KPK melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja Azis Syamsuddin, wakil ketua DPR, terkait dugaan keterlibatan orang dalam dan suap.
SumberTuduhan suap penyidik KPKTinggi
Azis Syamsuddin terseret dalam kasus dugaan suap penyidik KPK, meskipun kemudian dibebaskan bersyarat.
SumberAksi Puan Matikan MikrofonSedang
Azis Syamsuddin terlibat dalam insiden di mana Puan Maharani mematikan mikrofon, menimbulkan spekulasi politik internal DPR.
SumberRapat dengan Djoko TjandraTinggi
Azis Syamsuddin disebut hadir dalam rapat yang melibatkan Djoko Tjandra, memicu polemik dan permohonan ke Mahkamah Dewan.
SumberKenaikan harta kekayaan LHKPNSedang
LHKPN mencatat peningkatan harta Azis Syamsuddin sebesar Rp1 miliar dalam satu tahun, menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana.
SumberPenahanan oleh KPKTinggi
Azis Syamsuddin ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi, kemudian ia meminta bantuan penyidik KPK untuk membela diri.
SumberJaringan & Asosiasi (117)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· lembaga penegak hukumDPR· lembaga legislatifKomisi III DPR· Komisi tempat Azis memimpinDPR RI· Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPartai Golkar· Partai politik tempat Azis bernaungDjoko Tjandra· Pengusaha yang terlibat kasus korupsi, terkait rapat dengan AzisTommy Sumardi· Pengacara yang dilaporkan menelepon AzisNapoleon· Tokoh yang menyatakan adanya telepon antara Tommy Sumardi dan AzisKPK· Lembaga Anti KorupsiGolkar· Partai PolitikLampung Tengah· Lokasi KasusAzis Syamsuddin· Mantan Wakil Ketua DPR, Tersangka SuapStepanus Robin· Penyidik KPKDPP PUI· OrganisasiKADIN· Kamar Dagang dan Industri IndonesiaAlex Noerdin· PolitisiAirlangga· Kader GolkarLapas Tangerang· Lokasi PenahananBappenas· Lembaga Pembangunan NasionalIndonesia· NegaraPengadilan Tipikor· Lembaga peradilan yang memvonisRita Sugiarto· Mantan Bupati yang diduga memberikan janji uang kepada Azis SyamsuddinStepanus Robin Pattuju· Mantan penyidik KPK, penerima suap dari Azis SyamsuddinRita Widyasari· Mantan Bupati Kutai Kartanegara, saksi dalam kasus Azis SyamsuddinNurhadi· Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, tahanan KPK yang disebut kena pungliLodewijk F Paulus· Wakil Ketua DPR, pengganti Azis SyamsuddinAirlangga Hartarto· Ketua Umum Partai GolkarFahri Hamzah· Politikus, disebut dalam sidang kasus benurImigrasi· Lembaga pemerintah, melakukan pencekalan terhadap Azis SyamsuddinLapas Tangerang· Lembaga pemasyarakatan, tempat Azis Syamsuddin menjalani hukuman
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
78% dari 110 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
detikNews memuat 39 artikel — paling banyak dari 29 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 18 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
354
artikel total · 88 bulan tercatat
20 positif 79 netral 218 negatif
Keberagaman Sumber Berita
83
media unik · dari 354 artikel
Liputan beragam · top 31%
Top 5 Media
- detikNews110 · 31%
- CNN Indonesia29 · 8%
- Kompas.com23 · 6%
- Hukumonline21 · 6%
- Merdeka.com16 · 5%
Berita Terkait (247)
Juliari Dapat Remisi 4 Bulan, Azis Syamsuddin dan Edhy Prabowo 3 Bulan
detikNews · 20 Agustus 2023
NetralTeks hanya memuat তথ্য remisi "3 bulan" untuk Azis Syamsuddin tanpa penilaian langsung.
SIDNAG LANJUTAN AZIS SYAMSUDDIN
ANTARA Foto · 28 Mei 2023
NetralTeks hanya menyebutkan sidang lanjutan tanpa evaluasi.
KPK PERIKSA AZIS SYAMSUDDIN
ANTARA Foto · 26 Mei 2023
NetralPernyataan faktual tentang KPK memeriksa Azis Syamsuddin
Pengganti Azis Syamsuddin Dilantik Jadi Anggota DPR RI
CNN Indonesia · 15 Juni 2022
