Jabatan
Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi IndonesiaKetua Mahkamah Konstitusi
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
253
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 253 artikel
35% positif51% netral14% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 62 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
85
Sangat Meritokratis
Penempatan Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sangat meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum yang mendalam dan pengalaman luas di bidang hukum tata negara dan konstitusi sangat relevan dengan jabatan tersebut. Pengalaman organisasi juga mendukung pemahaman tentang dinamika sosial dan politik.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Arief Hidayat sangat relevan dengan jabatannya. Gelar S1, S2, dan S3 di bidang Ilmu Hukum dari universitas terkemuka di Indonesia memberikan landasan teoritis dan analitis yang kuat untuk memahami dan menerapkan hukum konstitusi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman Arief Hidayat sebagai profesor hukum, hakim konstitusi, dan berbagai posisi kepemimpinan di organisasi hukum menunjukkan pengalaman praktis dan pemahaman mendalam tentang sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Pengalaman sebagai dekan fakultas hukum juga relevan dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan lembaga.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi di bidang hukum (S1, S2, S3)
- +Pengalaman sebagai Hakim Konstitusi
- +Pengalaman sebagai Profesor Hukum
- +Pengalaman sebagai Dekan Fakultas Hukum
- +Pengalaman memimpin organisasi hukum dan akademik
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang diterima, sehingga sulit menilai pengakuan eksternal atas kompetensi.
Riwayat & Karir (23)
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2021–2026Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) — Ketua
- Pekerjaan2015–sekarangKetua Mahkamah Konstitusi — Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Pekerjaan2013–sekarangHakim Konstitusi — Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Pendidikan2006Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro — S3 Ilmu Hukum
- Pendidikan1984Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga — S2 Ilmu Hukum
- Pendidikan1980Fakultas Hukum Universitas Diponegoro — S1 Ilmu Hukum
Tanpa Periode
SD di Semarang
SMP di Semarang
SMA Negeri 1 Semarang
Profesor· Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Wakil Ketua MK· Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)· Aktivis
Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia· Ketua
Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah· Ketua
Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi Fakultas Hukum Undip· Ketua
Pusat Studi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Undip· Ketua
Pusat Studi Hukum Kepolisian Fakultas Hukum Undip· Anggota
Universitas Diponegoro· Sekretaris Pembantu Rektor III
Fakultas Hukum Undip· Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Undip· Pembantu Dekan I
Program Magister Ilmu Hukum Undip· Ketua
Fakultas Hukum Undip· Dekan
Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC)· Presiden
Kontroversi (62)
Hyper RegulationSedang
Arief Hidayat mengkritik regulasi yang berlebihan di Indonesia yang dianggap menghambat inovasi dan kebebasan berbisnis.
SumberDissenting Opinion di MKRendah
Arief Hidayat menulis dissenting opinion dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, menimbulkan perdebatan publik tentang independensi hakim.
SumberSambutan Megawati tentang Demo AgustusRendah
Dalam sambutan pengukuhan profesor emeritus, Megawati menyebutkan demo Agustus, menimbulkan sorotan politik terkait kebebasan berkumpul.
SumberPutusan MK Perkara No. 90Sedang
Arief Hidayat menyatakan bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik saja sejak putusan MK perkara No. 90.
SumberPenetapan Adies Kadir sebagai Hakim MKSedang
Penetapan Adies Kadir sebagai hakim MK dianggap 'ajaib', 'simsalabim' dan penuh 'permainan politik'.
SumberPenanganan Perkara Usia Capres-CawapresSedang
Arief Hidayat marah dalam penanganan perkara usia capres-cawapres dan sempat walkout-dissenting.
SumberPutusan MK No. 90Tinggi
Arief Hidayat mengakui bahwa putusan No. 90 menjadi titik awal kondisi Indonesia tidak baik-baik saja, menimbulkan perdebatan publik tentang implikasi konstitusionalnya.
SumberUsulan pemisahan pemilu lokal dan nasional serta perpanjangan masa jabatan DPRDSedang
Arief Hidayat mengusulkan pemisahan jadwal pemilu lokal dan nasional serta memperpanjang masa jabatan DPRD, menuai kritik dari kalangan politikus yang menilai usulan tersebut dapat mengganggu keseimbangan demokrasi.
SumberKomentar tentang usia calon presiden dan wakil presidenSedang
Arief Hidayat mengekspresikan kemarahannya dan sempat melakukan walkout dalam sidang terkait perkara usia capres‑cawapres, menimbulkan sorotan media tentang netralitas hakim.
SumberPenggantian hakim MKSedang
Penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK menggantikan Arief Hidayat menimbulkan perdebatan mengenai proses seleksi dan potensi intervensi politik.
SumberJaringan & Asosiasi (59)
MK· Mahkamah KonstitusiDPR· Dewan Perwakilan RakyatInosentius Samsul· Calon Pengganti Hakim MKSuhartoyo· Ketua MKAdies Kadir· Hakim MK pengganti Arief HidayatUniversitas Borobudur Jakarta· Profesor EmeritusKomisi III DPR· Komisi yang menilai kelayakan calon hakim penggantiMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan konstitusionalArief Hidayat· Mantan Hakim Mahkamah KonstitusiMegawati Soekarnoputri· Presiden RI (pada masa pengukuhan) dan Penghargaan IntegritasUniversitas Borobudur· Pemberi gelar Profesor EmeritusMahkamah Konstitusi (MK)· Lembaga tempat Arief Hidayat mengabdi selama 13 tahunUIN Sunan Kalijaga· Institusi tempat Arief Hidayat memberikan kuliah tentang hukum berkarakter Pancasila8 fraksi di DPR· Kelompok partai yang sepakat mendukung pengangkatanNegara UU· Objek gugatanMuhammadiyah Kaltara· Pihak yang menanggapi dan berencana audiensiLapas Tarakan· Lokasi penahananDPR RI· Lembaga legislatif yang mengusulkan dan menyetujui penggantian hakimAnwar Usman· Ketua MK yang terlibat dalam proses penggantianMahfud MD· menteri/pejabat yang hadir dan menyoroti acara pengukuhanMegawati· mantan presiden yang hadir saat pengukuhan profesor emeritusIstana· lokasi pelantikan/adies kadir mengambil sumpah sebagai hakim MKPSHK· organisasi pengawas/hukum yang meminta seleksi ulangIndonesia· negara yurisdiksi dan konteks pernyataanKementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan· Kementerian yang menangani bidang politik, hukum, dan keamananKompas· Media beritaKompas TV· Media penyiaranKumparan· Media beritaProf. Arief Hidayat· guru besar emeritus hukum tata negara di Universitas BorobudurMarwah· hakim Mahkamah Konstitusi yang perlu dijaga keintegritasnya
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
52% dari 97 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kompas.com memuat 34 artikel — paling banyak dari 42 media yang pernah meliput.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
334
artikel total · 103 bulan tercatat
89 positif 128 netral 36 negatif
Keberagaman Sumber Berita
98
media unik · dari 334 artikel
Liputan beragam · top 16%
Top 5 Media
- Kompas.com52 · 16%
- detikNews23 · 7%
- Hukumonline20 · 6%
- Kompas.id16 · 5%
- Mahkamah Konstitusi RI13 · 4%
Berita Terkait (253)
Jelang HUT RI, Arief Hidayat Bicara Bukti Sejarah Lahirnya Pancasila
Liputan6.com · 13 Agustus 2026
NetralTeks membahas Arief Hidayat berbicara soal sejarah lahirnya Pancasila, bukan penilaian positif atau negatif terhadap dirinya.
Eks Hakim MK Arief Hidayat Beri Masukan soal PPHN dan Opsi Pengaturannya - kumparan.com
Kumparan.com · 13 Agustus 2026
NetralTeks membahas masukan Arief Hidayat soal PPHN dan pengaturannya, bersifat informatif tanpa nada pujian atau kritik.
Konstitusi sebagai Peradaban: Membaca Warisan Pemikiran Prof. Arief Hidayat untuk Indonesia 2045
Hukumonline · 12 Agustus 2026
PositifFrasa "warisan pemikiran Prof. Arief Hidayat" dan konteks "untuk Indonesia 2045" bernada apresiatif terhadap kontribusinya.
