Jabatan
Wakil Wali Kota Malang
Fraksi
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
104
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 104 artikel
46% positif42% netral12% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Pembangunan Kota Malang Mbois BerkelasProgram 50 Juta per RTPenanganan stuntingPemberdayaan UMKM dan eksporEfisiensi anggaran dan gaji ASNRelokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS)Pendidikan inklusif dan disabilitasDigitalisasi pajak daerahPembangunan Pasar BesarKoperasi Merah PutihPelestarian budaya tanpa gangguan suara bisingMitigasi bencana daerahPeningkatan transaksi UMKM dan e-purchasing
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan kurangnya keselarasan yang kuat antara latar belakang pejabat dan jabatannya sebagai Wakil Wali Kota. Pendidikan di bidang Syariah dan pengalaman organisasi kepemudaan memiliki relevansi terbatas dengan pengelolaan pemerintahan kota. Pengalaman sebagai Komisaris Independen di perusahaan beton juga kurang relevan secara langsung.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.Sy (Sarjana Syariah) dari Universitas Muhammadiyah Malang kurang relevan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Wali Kota. Meskipun pemahaman tentang nilai-nilai etika dan moral mungkin bermanfaat, pengetahuan dan keterampilan spesifik dalam administrasi publik, kebijakan publik, atau pembangunan daerah lebih relevan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Komisaris Independen di PT. Adhi Persada Beton memberikan pengalaman di bidang korporasi, namun kurang relevan dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Pengalaman organisasi di IMM, KNPI, dan organisasi kepemudaan lainnya menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan keahlian teknis dalam pemerintahan. Keterlibatan dalam partai politik dan tim sukses kampanye menunjukkan pemahaman tentang politik lokal, tetapi tidak selalu mencerminkan kompetensi dalam tata kelola pemerintahan.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman organisasi kepemudaan menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan.
- +Keterlibatan dalam partai politik dan tim sukses kampanye menunjukkan pemahaman tentang politik lokal.
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan kurang relevan dengan jabatan Wakil Wali Kota.
Riwayat & Karir (10)
1993
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2023–2024DPP PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA — PENGURUS
- Organisasi2023–2024KAWAN GIBRAN — KOORDINATOR NASIONAL
- Organisasi2022–2024KESATUAN PELAJAR PEMUDA DAN MAHASISWA PESISIR INDONESIA — DEWAN PEMBINA
- Organisasi2018–2022DPP KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA — WAKIL KETUA UMUM
- Organisasi2016–2018DPP IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH — KETUA UMUM
- Pendidikan2005–2012UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG — S.Sy
- Pendidikan2002–2005YTP KERTOSONO, NGANJUK — SMA
- Pendidikan1999–2002SMP MUHAMMADIYAH BABAT — SMP
- Pendidikan1993–1999MI Muh Pantenan Panceng — SD
Tanpa Periode
KOMISARIS INDEPENDEN PT. ADHI PERSADA BETON
Kontroversi (14)
Lonjakan Gaji ASNSedang
DPRD Kota Malang menyoroti adanya lonjakan anggaran untuk gaji ASN dan menekankan pentingnya efisiensi.
SumberRelokasi TPS Tepi JalanRendah
Dorongan untuk merelokasi tempat pembuangan sampah di tepi jalan guna menjaga estetika wajah kota.
SumberKepastian Pembangunan Pasar BesarSedang
Ketidakpastian jadwal pembangunan Pasar Besar yang masih menunggu keputusan hingga bulan Juni.
SumberKeluhan sampah di TPS MuhartoSedang
Warga mengeluhkan penumpukan sampah di TPS Muharto yang sudah berlangsung lama sebelum akhirnya diputuskan untuk direlokasi oleh Pemkot.
SumberMenu MBG berbelatungSedang
Temuan menu MBG yang berbelatung menimbulkan rekomendasi evaluasi SPPG ke BGN.
SumberRelokasi TPS MuhartoRendah
Pemkot Malang berencana memindahkan TPS Muharto untuk memperbaiki manajemen sampah.
SumberPHK massal guru honorerSedang
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menegaskan bahwa tidak ada rencana PHK massal bagi guru honorer di Kota Malang, menanggapi kekhawatiran publik.
Sumberwewenang terkait program MBGRendah
Ali Muthohirin menjelaskan bahwa Pemkot Malang hanya berwenang mengawasi, bukan menghentikan program MBG
Sumberpenolakan LKPJ karena SILPA bengkakSedang
Lima fraksi DPRD Kota Malang menolak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) karena Sistem Informasi Laporan Penganggaran (SILPA) mengalami pembengkakan, yang menurut Wawali Ali Muthohirin menjadi beban moral bagi mereka.
SumberLima fraksi menolak LKPJ karena SILPA bengkakSedang
Lima fraksi DPRD menolak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena sistem informasi pertanggungjawaban (SILPA) dianggap membengkak, menimbulkan beban moral bagi wali kota Ali Muthohirin.
SumberJaringan & Asosiasi (69)
Ali Muthohirin· Wawali Kota MalangWagub Emil· Wakil Gubernur Jawa TimurPemkot Malang· Pemerintah Kota MalangDPRD Kota Malang· Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangKPK RI· Komisi Pemberantasan KorupsiLAN RI· Lembaga Akreditasi NasionalZakir Naik· Pembicara dakwahUIN Maliki· Universitas Islam NegeriSMK El‑Hayat· Sekolah Menengah KejuruanKoperasi Merah Putih· Koperasi di seluruh kelurahan MalangMasjid Assalam Arjosari· Tempat pelaksanaan Safari RamadanKota Malang· Wilayah PemerintahanMakhrus Sholeh· PengusahaPresiden· Kepala NegaraSutiaji· Mantan Wali Kota MalangASN Pemkot Malang· Aparatur Sipil NegaraLombok Utara· Wilayah PemerintahanFraksi NasDem-PSI· Fraksi DPRDSMK El-Hayat· Institusi PendidikanUniversitas Brawijaya (UB)· Institusi PendidikanPolisi· Lembaga Penegak HukumEmil Dardak· Wakil Gubernur Jawa TimurMalang Creative Center· Pusat pengembangan ekonomi kreatifUMKM· Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengahPelajar· Penerima beasiswaMasyarakat· Penerima manfaat kebijakan dan layananCiptomulyo· Lokasi karnaval budayaSuhat· Lokasi proyek drainaseMuharto· Lokasi TPSWahyu Hidayat· Wali Kota Malang
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
47% dari 53 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Kota
Salah satu dari 112 anggota Pemerintah Kota yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Portal Kota Malang memuat 16 artikel — paling banyak dari 24 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 13 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Catatan
Lahir di Gresik
10 pejabat publik lain juga lahir di Gresik.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
225
artikel total · 23 bulan tercatat
48 positif 44 netral 12 negatif
Keberagaman Sumber Berita
59
media unik · dari 225 artikel
Liputan beragam · top 12%
Top 5 Media
- Jatimtimes28 · 12%
- Portal Kota Malang25 · 11%
- Malangtimes18 · 8%
- AdaDiMalang.com11 · 5%
- Disway Malang11 · 5%
Berita Terkait (102)
Wawali Ali Muthohirin: Pemkot Malang Hanya Berwenang Mengawasi, Bukan Menghentikan Program MBG
AdaDiMalang.com · 19 Juni 2026
NetralTeks ini hanya menjelaskan kewenangan Pemkot Malang dalam program MBG, bukan menilai Ali Muthohirin secara positif atau negatif.
Wawali Ali Muthohirin: Rumah PIJAR Wujud Ngalam Ngopeni untuk Kelompok Rentan
SurabayaPost · 18 Juni 2026
PositifPernyataan bahwa Rumah PIJAR adalah "wujud Ngalam Ngopeni untuk kelompok rentan" bernada positif dan peduli sosial.
Wakil Wali Kota Malang Pastikan Guru Honorer Tetap Terakomodasi
Malang Pagi · 26 Mei 2026
PositifFrasa 'Pastikan Guru Honorer Tetap Terakomodasi' menonjolkan tindakan positifnya
Ali Muthohirin Tegaskan Tak Ada PHK Massal Guru Honorer di Kota Malang
