
Jabatan
Komisi II - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
100
Berdasarkan 100 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Ali Ahmad sebagai anggota Komisi II DPR kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum relevan, namun pengalaman kerja dan organisasi lebih berfokus pada bidang bisnis dan sosial, kurang mendukung tugas legislasi dan pengawasan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Keterbatasan data penghargaan juga menyulitkan penilaian komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum relevan dengan tugas legislasi dan pengawasan yang diemban oleh anggota DPR, khususnya dalam memahami aspek legal dari kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai direktur di perusahaan dan pembina organisasi menunjukkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Namun, pengalaman ini kurang relevan dengan substansi tugas Komisi II yang fokus pada isu-isu pemerintahan, otonomi daerah, dan agraria.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Tanpa Periode
KPU dinilai melanggar undang‑undang karena tetap sahkan tiga kader PKB yang dipecat menjadi anggota DPR RI
SumberDugaan adanya bill hotel fiktif yang melibatkan Ahmad Ali, menimbulkan pertanyaan tentang keberanian dan integritasnya
SumberAhmad Ali dipecat sebagai ketua fraksi DPR Nasdem, menimbulkan kontroversi internal partai
SumberAhmad Ali terseret dalam kasus pencucian uang yang melibatkan Rita Widyasari, menimbulkan tuduhan korupsi
SumberAhmad Ali diduga melakukan main mata dengan Ketua KPU Kabupaten Malang, menimbulkan tuduhan pelanggaran etika
SumberKebijakan denda e-ktp hilang dianggap dapat memicu pungli dan beban bagi masyarakat
SumberAhmad Ali menyoroti hambatan pembahasan revisi UU pemilu di DPR, menimbulkan ketegangan legislatif
SumberWacana pemotongan gaji pejabat dianggap sebagai sinyal moral dan pengorbanan di tengah tekanan ekonomi
SumberUsulan denda bagi warga yang kehilangan e-KTP dianggap beban bagi masyarakat dan menimbulkan kontroversi
SumberRusmin sependapat dengan Ahmad Ali soal dugaan bill hotel fiktif dan mempertanyakan keberanian APH.
SumberCatatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #360 dari 577 anggota DPR (skor 55).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
26 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
57% dari 91 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
378
artikel total · 174 bulan tercatat
209
media unik · dari 378 artikel
Liputan beragam · top 5%
Top 5 Media
Cuaca Ekstrem Meningkat, DPR Minta BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini
FPKB DPR RI · 29 Oktober 2025
PositifDPR meminta BMKG memperkuat sistem peringatan dini, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dari cuaca ekstrem.
Dukung Usulan PPPK Jadi PNS, Komisi II Ali Ahmad: Bisa Lewat Revisi UU ASN
FPKB DPR RI · 29 Oktober 2025
PositifAli Ahmad mendukung usulan pengangkatan PPPK menjadi PNS, menunjukkan sikap yang positif dan solutif.
DPR Dukung PPPK Diangkat Jadi PNS, Dorong Revisi UU ASN
beritajatim.com · 29 Oktober 2025
PositifDPR mendukung pengangkatan PPPK menjadi PNS dan mendorong revisi UU ASN, menunjukkan sikap positif dari lembaga tersebut.
Ali Ahmad dorong usulan PPPK diangkat jadi PNS
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
ANTARA News Jambi · 29 Oktober 2025
PositifAli Ahmad mendorong usulan pengangkatan PPPK menjadi PNS, menunjukkan dukungan terhadap kesejahteraan ASN.