CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
ALI AHMAD, S.H.

ALI AHMAD, S.H.

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 47

Malang, 1 Januari 1967

Jabatan

Komisi II - Anggota

Fraksi

Kebangkitan Bangsa

Provinsi / Dapil

Jawa Timur

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

100

FacebookInstagramTwitter / XYouTube

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 100 artikel

59% positif39% netral2% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

politikkebijakankorupsiinfrastrukturorganisasigajiadministrasiTeknologiBirokrasipemiluhukumpenghargaankeamanansosial

Topik Utama

kebijakan politikpembentukan fraksitarget legislatifkebijakan daerahkebijakan hukumOrganisasiIKAMI SULSELpemilufraksikorupsikebijakanPPPKdenda e-ktprevisi UU pemilukebijakan gaji pejabatPPPK menjadi PNSdenda e-KTP hilangkebijakan ASNkebijakan fiskalkiprah legislatorpenghargaan ATI 2021pembangunan daerahkebijakan publikDigitalisasi identitasEfisiensi birokrasiPenggunaan fotokopi KTPperlindungan masyarakat kecilpemotongan gaji pejabat negarapembangunan GOR dan bantuan sarpras olahragapembangunan smelter PT Freeport di Gresikpenggantian caleg terpilihsidang Bawasluproses hukum pemiluDPR RI Dapil Malang Rayapenanggulangan radikalismespirit nasionalismesosialisasi 4 pilar

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Ali Ahmad sebagai anggota Komisi II DPR kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum relevan, namun pengalaman kerja dan organisasi lebih berfokus pada bidang bisnis dan sosial, kurang mendukung tugas legislasi dan pengawasan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Keterbatasan data penghargaan juga menyulitkan penilaian komprehensif.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan hukum relevan dengan tugas legislasi dan pengawasan yang diemban oleh anggota DPR, khususnya dalam memahami aspek legal dari kebijakan publik.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai direktur di perusahaan dan pembina organisasi menunjukkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Namun, pengalaman ini kurang relevan dengan substansi tugas Komisi II yang fokus pada isu-isu pemerintahan, otonomi daerah, dan agraria.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan hukum

Faktor Pengurang

  • −Pengalaman kerja tidak relevan
  • −Pengalaman organisasi kurang relevan
  • −Tidak ada data penghargaan

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (12)

Tanpa Periode

MI Al Hidayah - Karang Ploso
MTS Al Hidayah - Karang Ploso
MA Al Hidayah - Karang Ploso
UNISMA Malang· Hukum
Direktur· CV Rahmatullah Jaya Sejahtera
Direktur· CV Rahmatullah Jaya Abadi
Himpunan Pengusaha Nahdliyin· Pembina HPN
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia· Pembina IKAPI
Yayasan Al Hidayah Karang Ploso· Ketua
Komisi II
Panitia Khusus
Panitia Khusus

Kontroversi (28)

KPU menolak pengangkatan anggota PKBSedang

KPU dinilai melanggar undang‑undang karena tetap sahkan tiga kader PKB yang dipecat menjadi anggota DPR RI

Sumber
Bill Hotel FiktifTinggi

Dugaan adanya bill hotel fiktif yang melibatkan Ahmad Ali, menimbulkan pertanyaan tentang keberanian dan integritasnya

Sumber
Copot dari ketua fraksi NasdemTinggi

Ahmad Ali dipecat sebagai ketua fraksi DPR Nasdem, menimbulkan kontroversi internal partai

Sumber
Kasus pencucian uang Rita WidyasariTinggi

Ahmad Ali terseret dalam kasus pencucian uang yang melibatkan Rita Widyasari, menimbulkan tuduhan korupsi

Sumber
Dugaan main mata KPUSedang

Ahmad Ali diduga melakukan main mata dengan Ketua KPU Kabupaten Malang, menimbulkan tuduhan pelanggaran etika

Sumber
Denda e-ktp hilang potensi pungliSedang

Kebijakan denda e-ktp hilang dianggap dapat memicu pungli dan beban bagi masyarakat

Sumber
Revisi UU pemilu hambatanRendah

Ahmad Ali menyoroti hambatan pembahasan revisi UU pemilu di DPR, menimbulkan ketegangan legislatif

Sumber
Pemotongan Gaji PejabatSedang

Wacana pemotongan gaji pejabat dianggap sebagai sinyal moral dan pengorbanan di tengah tekanan ekonomi

Sumber
Denda Kehilangan e-KTPTinggi

Usulan denda bagi warga yang kehilangan e-KTP dianggap beban bagi masyarakat dan menimbulkan kontroversi

Sumber
Dugaan Bill Hotel FiktifSedang

Rusmin sependapat dengan Ahmad Ali soal dugaan bill hotel fiktif dan mempertanyakan keberanian APH.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (46)

Kaesang· PolitisiRita Widyasari· PolitisiGus Ali Ahmad· Anggota DPR RI (alias)PSI· Partai politikKomisi II DPR· Komisi legislatifKPU Kabupaten Malang· Lembaga pemilihanPolda Jatim· KepolisianDPP PKB· Partai politikDPP Malang· Partai politikGor Pakis· Fasilitas olahragaMalang· KotaJakarta· KotaASN· Pegawai negeriDPR· lembaga legislatifKemenpan RB· kementerianBMKG· lembaga pemerintahLPSK· lembaga perlindungan saksi dan korbanPrabowo· presidene‑KTP· Sistem identitas elektronikIKN· Ibu kota negara baruAhmad HM Ali· Wakil Ketua Umum Partai NasDem dan Ketua Fraksi DPR RIPartai NasDem· Partai politik yang dipimpin Ahmad AliKPU· Komisi Pemilihan Umum yang menilai melanggar undang‑undangKPK· Kementerian Pemberantasan Korupsi yang meneliti kasus terkait Ahmad AliAhmad Ali Muddin· Ketua OrganisasiIKAMI SULSEL· OrganisasiAhmad Ali· Anggota DPRNasdem· Partai politikPKB· Partai politikPPPK· Pegawai Pemerintah Tidak Tetap

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #360 dari 577 anggota DPR (skor 55).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

26 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

57% dari 91 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa

Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Timur

255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

378

artikel total · 174 bulan tercatat

59 positif 39 netral 2 negatif

Keberagaman Sumber Berita

209

media unik · dari 378 artikel

Liputan beragam · top 5%

Top 5 Media

  • FPKB DPR RI20 · 5%
  • TIMES Indonesia14 · 4%
  • Kompas.com13 · 3%
  • detikNews9 · 2%
  • Tribunbatam.id8 · 2%

Berita Terkait (100)

Era Fotokopi KTP Harus Berakhir, Gus Ali PKB Desak Kemendagri Percepat Digitalisasi Identitas

FPKB DPR RI · 11 Mei 2026

Positif

Teks menunjukkan Gus Ali PKB proaktif mendesak percepatan digitalisasi identitas yang merupakan langkah positif.

Ahmad Ali Usulkan Fraksi Gabungan di DPR Penuhi Syarat Komisi

Babel Insight · 4 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan usulan Ali Ahmad terkait fraksi gabungan di DPR.

Ahmad Ali Soroti Hambatan Pembahasan Revisi UU Pemilu di DPR

Babel Insight · 4 Mei 2026

Netral

Teks menjelaskan tindakan Ali Ahmad yang menyoroti hambatan dalam pembahasan UU Pemilu.

Ahmad Ali Targetkan PSI Gorontalo Raih 1 Kursi DPR, Minta Kader Menang di Pemilu 2029

Kompas.com · 24 April 2026

Netral

Teks membahas Ahmad Ali dari partai lain (PSI), bukan Ali Ahmad dari Fraksi PKB.

Wacana Denda e-KTP Hilang Dikhawatirkan Munculkan Celah Pungli

Kompas.com · 23 April 2026

Netral

Teks membahas kekhawatiran tentang wacana denda e-KTP secara umum, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Ali Ahmad PKB : Wacana Denda E-KTP Hilang Jangan Rugikan Masyarakat Kecil

FPKB DPR RI · 23 April 2026

Netral

Teks membahas wacana denda E-KTP hilang dari Ali Ahmad PKB.

Anggota DPR Ali Ahmad: Denda KTP Hilang Berpotensi Picu Pungli

Butonpos · 23 April 2026

Positif

Ali Ahmad menyuarakan kekhawatiran positif terhadap masyarakat dengan menyebut denda KTP hilang berpotensi picu pungli.

DPR Ingatkan Potensi Pungli pada Wacana Denda Kehilangan e-KTP

Babel Insight · 23 April 2026

Netral

Teks membahas peringatan DPR secara umum, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad. [F-pkb]

Lintas Parlemen · 23 April 2026

Netral

Teks ini merupakan identifikasi faktual tentang Ali Ahmad dan jabatannya.

Komisi II DPR Soroti Wacana Denda Kehilangan e-KTP

Babel Insight · 23 April 2026

Netral

Teks membahas sorotan Komisi II DPR secara kolektif, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Bebani Rakyat Kecil, DPR Kritik Wacana Denda E-KTP Hilang

Media Indonesia · 23 April 2026

Netral

Teks membahas kritik DPR secara umum, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Wacana Denda e-KTP Hilang Diminta Tidak Bebankan Masyarakat

Kompas.com · 23 April 2026

Netral

Teks membahas wacana denda e-KTP secara umum, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Potensi Pungli dari Denda KTP Hilang

RIAU1.COM · 23 April 2026

Netral

Teks membahas potensi pungli secara umum, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Komisi II DPR Tolak Wacana Denda KTP Elektronik Hilang

Berita Jejak Fakta · 23 April 2026

Netral

Teks membahas penolakan Komisi II DPR secara kolektif, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Ali Ahmad Tolak Wacana Denda e-KTP Hilang, Dinilai Bebani Warga

Lintas Parlemen · 23 April 2026

Positif

Ali Ahmad menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menolak wacana denda e-KTP yang dinilai membebani warga.

Wacana Denda KTP Hilang Disorot DPR, Dinilai Bisa Bebani Warga Miskin

kumbanews.com · 23 April 2026

Netral

Teks membahas sorotan DPR secara umum, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Sinergitas DPR RI dan BPH Migas dalam Mempercepat Digitalisasi

Radar Malang · 12 April 2026

Netral

Teks membahas sinergitas DPR RI secara umum, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

PCNU Banyuwangi Dilantik Hari Ini, Berikut Susunan Pengurusnya

Jatimtimes · 4 April 2026

Netral

Teks membahas pelantikan PCNU Banyuwangi, bukan secara spesifik Ali Ahmad.

Potong Gaji Pejabat? DPR: Ini Bukan Soal Uang, Tapi Moral!

RMBanten · 19 Maret 2026

Positif

DPR menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan beretika dengan menyatakan pemotongan gaji pejabat bukan hanya soal uang, tetapi moral.

Ribuan PPPK Terancam Diberhentikan, Ali Ahmad: Negara Tidak Boleh Abai

Jakartanews.id · 18 Maret 2026

Positif

Ali Ahmad menunjukkan sikap peduli dan pembelaan terhadap ribuan PPPK dengan menyatakan 'Negara Tidak Boleh Abai'.

←←Sebelumnya1 / 5Berikutnya→→
CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata