CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
ALAM

ALAM

NetralBandingkan
Kepala Daerah

TASIKMALAYA, 11 Mei 1981

Jabatan

Calon Wakil Walikota Banjar (Pilkada 2024)

Fraksi

Provinsi / Dapil

Jawa Barat

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

64

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 64 artikel

97% netral3% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

korupsipolitikkebijakanbencanasdalingkunganpemerintahanselebritas

Topik Utama

korupsirekening gendutbantuan bencanapengelolaan sumber daya alampenataan perizinanpenertiban perizinansumber daya alampilkada kota Banjarketerlibatan selebritas dalam politikpemilihan kepala daerah 2024

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

35

Tidak Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan ALAM sebagai Calon Wakil Walikota Banjar kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang terbatas, serta ketiadaan informasi mengenai riwayat organisasi dan penghargaan, menjadi faktor utama rendahnya skor. Diperlukan informasi lebih lanjut untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan terakhir ALAM adalah SMA. Tingkat pendidikan ini kurang relevan untuk jabatan Wakil Walikota yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah.

Pengalaman Relevan

Pengalaman kerja sebagai karyawan swasta, tanpa detail spesifik, sulit dinilai relevansinya dengan tugas dan tanggung jawab seorang Wakil Walikota. Ketiadaan informasi mengenai riwayat organisasi juga menjadi kekurangan karena pengalaman berorganisasi dapat memberikan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama yang berguna dalam pemerintahan.

Faktor Pengurang

  • −Tingkat pendidikan kurang relevan
  • −Pengalaman kerja tidak spesifik dan kurang relevan
  • −Tidak ada informasi riwayat organisasi
  • −Tidak ada informasi penghargaan

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (2)

1996
2000
2010
2020
2026
Pendidikan

Daftar Lengkap

  • Pendidikan1996–1999SMU PGRI CIAWI — SMA

Tanpa Periode

Karyawan Swasta

Kontroversi (11)

Rekening gendutTinggi

Nur Alam dilaporkan memiliki rekening bank dengan saldo yang sangat besar, menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana publik.

Sumber
Tuntutan pidana penjara 18 tahunTinggi

KPK mengajukan tuntutan pidana penjara 18 tahun terhadap Nur Alam, merupakan hukuman tertinggi bagi kepala daerah.

Sumber
Vonis penjara seumur hidupTinggi

Pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dan hukuman miskin terhadap Nur Alam, menambah citra negatifnya.

Sumber
Keterlibatan dalam korupsi bantuan bencanaSedang

Nur Alam dikaitkan dengan kasus korupsi bantuan bencana di Sumatera Utara, meski tidak secara langsung disebutkan, namun konteksnya muncul dalam laporan tentang korupsi bantuan bencana.

Sumber
penertiban perizinan SDASedang

Instruksi gubernur terkait penataan dan penertiban izin pada sektor sumber daya alam di Aceh.

Sumber
Rekening gendut dan dugaan korupsi dana daerahTinggi

Berita menyebut Nur Alam sebagai salah satu kepala daerah yang memiliki rekening bank dengan saldo sangat besar, menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana publik.

Sumber
Vonis hukuman penjara seumur hidupTinggi

Antikorupsi melaporkan bahwa Nur Alam dijatuhi vonis penjara seumur hidup karena kasus korupsi, menambah citra negatif terhadapnya.

Sumber
Tuntutan BUI 18 tahun oleh KPKTinggi

KPK mengajukan tuntutan pidana penjara 18 tahun terhadap Nur Alam, menjadikannya kasus korupsi kepala daerah dengan hukuman tertinggi.

Sumber
Korupsi bantuan bencanaTinggi

Terdapat tuduhan bahwa bantuan bencana yang diterima daerah dipergunakan secara tidak transparan dan mengalir ke rekening pribadi pejabat.

Sumber
Tuntutan BUI 18 tahunTinggi

KPK menuntut hukuman penjara 18 tahun terhadap Nur Alam terkait dugaan korupsi, menjadi kasus dengan hukuman tertinggi bagi kepala daerah.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (13)

Nur Alam· Kepala DaerahKPK· Lembaga anti korupsiPrabowo Subianto· Ketua Umum Partai GerindraKementerian Dalam Negeri· Pengawas proses kepala daerahBobby Nasution· gubernurAceh· wilayahMegawati Soekarnoputri· Presiden RI, mengingatkan kepala daerah waspada bencana alamAntikorupsi· Lembaga pemantau korupsi yang melaporkan kasus Nur AlamPemerintah Aceh· pengambil kebijakanAntikorupsi.org· Lembaga pemantau korupsiMbah Dukun· calon kepala daerah Kota BanjarKota Banjar· lokasi pilkadaPilkada 2024· pemilihan kepala daerah

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 410% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.

Catatan

Pemberitaan Netral

Mayoritas (97%) dari 63 artikel bernada netral.

Catatan

Anggota Kepala Daerah

Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Barat

260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

antikorupsi.org memuat 5 artikel — paling banyak dari 45 media yang pernah meliput.

Catatan

Lahir di Tasikmalaya

22 pejabat publik lain juga lahir di Tasikmalaya.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

201

artikel total · 159 bulan tercatat

0 positif 62 netral 2 negatif

Keberagaman Sumber Berita

121

media unik · dari 201 artikel

Liputan beragam · top 5%

Top 5 Media

  • Mongabay.co.id10 · 5%
  • detikNews8 · 4%
  • antikorupsi.org7 · 3%
  • Tempo.co7 · 3%
  • rmolsumsel6 · 3%

Berita Terkait (64)

ICW Nilai Perda Terkait Sumber Daya Alam Beri Celah Korupsi Kepala Daerah

detikNews · 21 Desember 2014

Netral

Teks membahas korupsi kepala daerah terkait sumber daya alam, bukan ALAM

Kepala UKP4 : Ketidakpastian Batas Wilayah Sebabkan Konflik Sumber Daya Alam

Mongabay.co.id · 15 September 2014

Netral

Teks membahas konflik sumber daya alam, bukan ALAM

Negara Gagal Mengelola Sumber Daya Alam!

antikorupsi.org · 19 Desember 2013

Netral

Teks membahas pengelolaan sumber daya alam, bukan ALAM

ICW: Otonomi Daerah Picu Korupsi Kepala Daerah

Voice of America Indonesia · 27 Juni 2013

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

Netral

Teks membahas otonomi daerah dan korupsi, bukan ALAM

←←Sebelumnya4 / 4Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata