Jabatan
Komisi VI - Anggota
Fraksi
Golongan Karya
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
130
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 130 artikel
39% positif61% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Ahmad Labib sebagai anggota Komisi VI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman, terutama di bidang ekonomi dan organisasi, memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatif di komisi tersebut. Namun, ada beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.H.I., M.H., dan Ilmu Sosiologi memberikan landasan teoritis yang relevan untuk memahami aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan tugas di Komisi VI. Meskipun Hukum Islam mungkin tidak secara langsung terkait dengan industri dan investasi, pemahaman hukum secara umum tetap penting.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen, di BPJKD, LPPM, KEIN, serta berbagai posisi di perusahaan dan organisasi, menunjukkan pemahaman tentang berbagai sektor ekonomi dan sosial. Keterlibatan di KEIN, khususnya dalam industri perikanan dan maritim, sangat relevan dengan potensi isu yang dibahas di Komisi VI. Pengalaman organisasi juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
- +Pengalaman di sektor perikanan dan maritim
- +Pengalaman organisasi yang luas
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang dapat memperkuat penilaian
- −Keterkaitan langsung antara latar belakang pendidikan formal (Hukum Islam) dengan fokus Komisi VI (industri, investasi, persaingan usaha) tidak terlalu kuat, meskipun pemahaman hukum secara umum tetap relevan.
Riwayat & Karir (24)
1986
1990
2000
2010
2020
2027
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2022–2027DPP Satuan Karya Ulama Indonesia Partai Golkar — Bendahara Umum
- Organisasi2022–2027Lembaga Haji dan Umroh Pimpinan Pusat Muhammadiyah — Bendahara
- Pendidikan2020–sekarangUniversitas Brawijaya — Ilmu Sosiologi
- Pekerjaan2019–sekarangDirektur Utama — PT. Brilliant Mina Bumi
- Pekerjaan2019–sekarangKomisaris — PT. Relasi Usaha Muda
- Pekerjaan2018–sekarangKomisaris Utama — PT. Kelola Mina Bumi
- Pekerjaan2016–2019Sennior Assistant Professional (SAP) — Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia
- Pekerjaan2016–2019Sekretaris Kelompok Kerja Industri Perikanan dan Maritim — Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia
- Organisasi2015–2018Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah — Ketua
- Organisasi2015–2022Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah — Wakil Sekretaris
- Pekerjaan2014–2017Ketua — Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Pekerjaan2012–2014Sekretaris — Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Pekerjaan2011–2015Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Kepesertaan — Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Organisasi2011–2015Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur — Wakil Ketua
- Pekerjaan2010–2018Dosen — Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Pendidikan2008–2010Universitas Muhammadiyah Surakarta — Magister Hukum
- Organisasi2003–2004Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Surabaya — Ketua Bidang
- Organisasi2002–2003Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya — Presiden BEM
- Pendidikan2000–2004Universitas Muhammadiyah Surabaya — Hukum Islam
- Pendidikan1995–sekarangSMK Islam Tikung, Lamongan
- Pendidikan1992–1995MTs Muhammadiyah 12 Palirangan, Solokuro, Lamongan
- Pendidikan1986–1992MI Muhammadiyah 10 Palirangan, Solokuro, Lamongan
Tanpa Periode
Komisi VI
Panitia Khusus
Kontroversi (11)
Durian ilegal MalaysiaTinggi
DPR menyoroti maraknya penjualan durian ilegal dari Malaysia yang masuk ke pasar domestik tanpa izin, mengancam petani lokal.
SumberSanksi SPPGSedang
Ahmad Labib mendesak sanksi tegas bagi penyedia sembako yang tidak memenuhi standar gizi program MBG.
SumberPengawasan impor gula rafinasiSedang
Labib menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap impor gula rafinasi untuk menjaga harga dan kesejahteraan petani.
Sumbermafia impor gula rafinasitinggi
Kekhawatiran bahwa praktik impor gula rafinasi tidak teratur dapat merugikan produsen lokal dan menimbulkan ketidakstabilan harga.
Sumberimpor durian ilegalsedang
Praktik impor durian ilegal dianggap mengganggu stabilitas harga durian lokal di daerah.
Sumberpenetapan harga minyakitasedang
Perdebatan mengenai penetapan harga minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi dan dampaknya terhadap konsumen.
Sumberkasus hutangSedang
Terdapat laporan bahwa anggota DPR Dapil Jatim X, Ahmad Labib, digugat oleh relawan sendiri atas dugaan hutang yang belum dilunasi.
Sumberdurian ilegalTinggi
DPR menyoroti maraknya penjualan durian ilegal Malaysia ke Indonesia, yang dianggap merugikan petani lokal dan menimbulkan ketidakpastian pasar.
SumberSPPG tidak memenuhi standar giziSedang
Ahmad Labib mengusulkan sanksi tegas bagi penyedia SPPG yang tidak memenuhi standar gizi, menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku industri makanan.
SumberPenggunaan BBM Subsidi oleh Kelompok MampuRendah
Ahmad Labib mengimbau kelompok mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi demi menjaga ketahanan energi nasional.
SumberJaringan & Asosiasi (49)
Garuda· Perusahaan PenerbanganGresik· Daerah PemilihanMuhammadiyah· Organisasi MasyarakatAhmad Labib· Anggota DPR RI, Fraksi GolkarDPR RI· Legislatur IndonesiaProgram MBG· Program bantuan masyarakatGula rafinasi· Barang imporDurian Malaysia· Barang impor ilegalLamongan· Daerah asalGolkar· Partai politikPertamina· Perusahaan energi negaraSPBU Swasta· Penyedia BBM swastaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)· Lembaga pengawasanAskrindo· Perusahaan BUMNGaruda Indonesia· Maskapai penerbangan BUMNRaja Ampat· Wilayah perizinan tambangMalaysia· Negara pengimpor durian ilegalKomisi VI DPR RI· Komisi legislatif yang menangani kebijakan energi dan panganBP Batam· Badan Pengelola Batam, terkait transparansi perdagangan ilegalBulog· Badan Usaha Logistik Pangan, terkait ketahanan pangan wilayah bencanaMBG· Program Pengawasan Program MBGUMKM Lamongan· Usaha mikro, kecil, menengahDPR· lembaga legislatifKomisi VI DPR· Komisi di DPRFraksi Golkar· Fraksi di DPRPresiden· Kepala NegaraSenayan· Lokasi parlemenDapil Lamongan-Gresik· Daerah pemilihanJawa Timur X· Daerah pemilihanAhmad Labib· Anggota DPR
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #183 dari 577 anggota DPR (skor 82).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
35% dari 107 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Golongan Karya
Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi Golkar memuat 17 artikel — paling banyak dari 65 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
223
artikel total · 40 bulan tercatat
51 positif 79 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
101
media unik · dari 223 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
- Fraksi Golkar20 · 9%
- ANTARA News15 · 7%
- RM.ID11 · 5%
- RRI.co.id9 · 4%
- Kompas.com8 · 4%
Berita Terkait (122)
Ahmad Labib: Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Publik
Mnctrijaya.com · 23 Juni 2025
PositifAhmad Labib menyoroti pentingnya kepemimpinan adaptif dalam pelayanan publik, menunjukkan pemahaman akan tata kelola yang baik.
Ahmad Labib: Pemimpin Daerah Harus Adaptif Untuk Melayani
RRI.co.id · 23 Juni 2025
PositifAhmad Labib menyatakan 'Pemimpin Daerah Harus Adaptif Untuk Melayani', menunjukkan pandangan kepemimpinan yang positif.
Ahmad Labib Sebut Pelayanan Publik Butuh Pemimpin Daerah yang Tangguh dan Visioner - Suara Merdeka Jakarta
Suara Merdeka Jakarta · 23 Juni 2025
PositifAhmad Labib menunjukkan pemikiran positif dengan menyatakan kebutuhan akan pemimpin daerah yang tangguh dan visioner untuk pelayanan publik.
