Jabatan
Komisi VI - Anggota
Fraksi
Golongan Karya
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
130
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 130 artikel
39% positif61% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
pengawasan program MBGpengawasan impor gula rafinasiketahanan energi nasionalpenanganan durian ilegalsanksi terhadap SPPGpenataan distribusi minyakdukungan UMKMbantuan sembakoprogram pemudakebijakan energiBBM subsidiketahanan energiinfrastrukturBUMNrelaksasi imporpembangunan industripemeriksaan asetpenyelundupan barangkebijakan fiskalpenertiban mafia impor gula rafinasiimpor durian ilegalpenetapan harga minyakitaprogram MBG dan SDM lokalpenguatan UMKM Lamongansistem ketahanan pangan wilayah bencanapengawasan distribusi BBMprogram edukasi mahasiswa tentang tata kelola pemerintahanTata niaga timahAset sitaanpemilupolitikPemilihan umumDaerah pemilihan Jawa Timur XMusyawarah DaerahPartai GolkarJargon PartaiKegiatan PolitikOptimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Strategi mengatasi ketertinggalan produktivitas manufakturKemenangan dalam pemilihan legislatifPerolehan kursi DPR RIDPR RIpolitik daerahPembentukan BUMN khusus eksporPeran Danantara menaungi BUMN eksporPenguatan kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA)Pencegahan kebocoran Sumber Daya Alam di tahun 2026Penguatan tata kelola Sumber Daya AlamRefleksi akhir tahun MuhammadiyahKemurnian gerakan MuhammadiyahKeunggulan Muhammadiyah di tingkat globalPembentukan BUMN EksporPeran Danantara dalam pengelolaan BUMNKedaulatan Sumber Daya Alam (SDA)Peran Badan Pengelola Investasi DanantaraPenguatan tata kelola ekspor sumber daya alam nasionalevaluasi praktik penyaluran dana di platform fintechbanjir Gresikkerjasama BUMN PeduliBBMLPGsubsidikeamananBBM bersubsidiLPG bersubsididistribusi bahan bakarbanjir Bengawan Jero Lamonganaspirasi ke presidenKDKMPUsaha RakyatDaya Ungkitsurplus perdaganganindustri dalam negerifondasi industri
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Ahmad Labib sebagai anggota Komisi VI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman, terutama di bidang ekonomi dan organisasi, memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatif di komisi tersebut. Namun, ada beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.H.I., M.H., dan Ilmu Sosiologi memberikan landasan teoritis yang relevan untuk memahami aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan tugas di Komisi VI. Meskipun Hukum Islam mungkin tidak secara langsung terkait dengan industri dan investasi, pemahaman hukum secara umum tetap penting.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen, di BPJKD, LPPM, KEIN, serta berbagai posisi di perusahaan dan organisasi, menunjukkan pemahaman tentang berbagai sektor ekonomi dan sosial. Keterlibatan di KEIN, khususnya dalam industri perikanan dan maritim, sangat relevan dengan potensi isu yang dibahas di Komisi VI. Pengalaman organisasi juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
- +Pengalaman di sektor perikanan dan maritim
- +Pengalaman organisasi yang luas
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang dapat memperkuat penilaian
- −Keterkaitan langsung antara latar belakang pendidikan formal (Hukum Islam) dengan fokus Komisi VI (industri, investasi, persaingan usaha) tidak terlalu kuat, meskipun pemahaman hukum secara umum tetap relevan.
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (24)
1986
1990
2000
2010
2020
2027
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2022–2027DPP Satuan Karya Ulama Indonesia Partai Golkar — Bendahara Umum
- Organisasi2022–2027Lembaga Haji dan Umroh Pimpinan Pusat Muhammadiyah — Bendahara
- Pendidikan2020–sekarangUniversitas Brawijaya — Ilmu Sosiologi
- Pekerjaan2019–sekarangDirektur Utama — PT. Brilliant Mina Bumi
- Pekerjaan2019–sekarangKomisaris — PT. Relasi Usaha Muda
- Pekerjaan2018–sekarangKomisaris Utama — PT. Kelola Mina Bumi
- Pekerjaan2016–2019Sennior Assistant Professional (SAP) — Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia
- Pekerjaan2016–2019Sekretaris Kelompok Kerja Industri Perikanan dan Maritim — Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia
- Organisasi2015–2018Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah — Ketua
- Organisasi2015–2022Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah — Wakil Sekretaris
- Pekerjaan2014–2017Ketua — Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Pekerjaan2012–2014Sekretaris — Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Pekerjaan2011–2015Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Kepesertaan — Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Organisasi2011–2015Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur — Wakil Ketua
- Pekerjaan2010–2018Dosen — Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Pendidikan2008–2010Universitas Muhammadiyah Surakarta — Magister Hukum
- Organisasi2003–2004Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Surabaya — Ketua Bidang
- Organisasi2002–2003Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya — Presiden BEM
- Pendidikan2000–2004Universitas Muhammadiyah Surabaya — Hukum Islam
- Pendidikan1995–sekarangSMK Islam Tikung, Lamongan
- Pendidikan1992–1995MTs Muhammadiyah 12 Palirangan, Solokuro, Lamongan
- Pendidikan1986–1992MI Muhammadiyah 10 Palirangan, Solokuro, Lamongan
Tanpa Periode
Komisi VI
Panitia Khusus
Kontroversi (11)
Durian ilegal MalaysiaTinggi
DPR menyoroti maraknya penjualan durian ilegal dari Malaysia yang masuk ke pasar domestik tanpa izin, mengancam petani lokal.
SumberSanksi SPPGSedang
Ahmad Labib mendesak sanksi tegas bagi penyedia sembako yang tidak memenuhi standar gizi program MBG.
SumberPengawasan impor gula rafinasiSedang
Labib menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap impor gula rafinasi untuk menjaga harga dan kesejahteraan petani.
Sumbermafia impor gula rafinasitinggi
Kekhawatiran bahwa praktik impor gula rafinasi tidak teratur dapat merugikan produsen lokal dan menimbulkan ketidakstabilan harga.
Sumberimpor durian ilegalsedang
Praktik impor durian ilegal dianggap mengganggu stabilitas harga durian lokal di daerah.
Sumberpenetapan harga minyakitasedang
Perdebatan mengenai penetapan harga minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi dan dampaknya terhadap konsumen.
Sumberkasus hutangSedang
Terdapat laporan bahwa anggota DPR Dapil Jatim X, Ahmad Labib, digugat oleh relawan sendiri atas dugaan hutang yang belum dilunasi.
Sumberdurian ilegalTinggi
DPR menyoroti maraknya penjualan durian ilegal Malaysia ke Indonesia, yang dianggap merugikan petani lokal dan menimbulkan ketidakpastian pasar.
SumberSPPG tidak memenuhi standar giziSedang
Ahmad Labib mengusulkan sanksi tegas bagi penyedia SPPG yang tidak memenuhi standar gizi, menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku industri makanan.
SumberPenggunaan BBM Subsidi oleh Kelompok MampuRendah
Ahmad Labib mengimbau kelompok mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi demi menjaga ketahanan energi nasional.
SumberJaringan & Asosiasi (49)
Garuda· Perusahaan PenerbanganGresik· Daerah PemilihanMuhammadiyah· Organisasi MasyarakatAhmad Labib· Anggota DPR RI, Fraksi GolkarDPR RI· Legislatur IndonesiaProgram MBG· Program bantuan masyarakatGula rafinasi· Barang imporDurian Malaysia· Barang impor ilegalLamongan· Daerah asalGolkar· Partai politikPertamina· Perusahaan energi negaraSPBU Swasta· Penyedia BBM swastaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)· Lembaga pengawasanAskrindo· Perusahaan BUMNGaruda Indonesia· Maskapai penerbangan BUMNRaja Ampat· Wilayah perizinan tambangMalaysia· Negara pengimpor durian ilegalKomisi VI DPR RI· Komisi legislatif yang menangani kebijakan energi dan panganBP Batam· Badan Pengelola Batam, terkait transparansi perdagangan ilegalBulog· Badan Usaha Logistik Pangan, terkait ketahanan pangan wilayah bencanaMBG· Program Pengawasan Program MBGUMKM Lamongan· Usaha mikro, kecil, menengahDPR· lembaga legislatifKomisi VI DPR· Komisi di DPRFraksi Golkar· Fraksi di DPRPresiden· Kepala NegaraSenayan· Lokasi parlemenDapil Lamongan-Gresik· Daerah pemilihanJawa Timur X· Daerah pemilihanAhmad Labib· Anggota DPR
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #183 dari 577 anggota DPR (skor 82).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
35% dari 107 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Golongan Karya
Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi Golkar memuat 17 artikel — paling banyak dari 65 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
223
artikel total · 40 bulan tercatat
51 positif 79 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
101
media unik · dari 223 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
- Fraksi Golkar20 · 9%
- ANTARA News15 · 7%
- RM.ID11 · 5%
- RRI.co.id9 · 4%
- Kompas.com8 · 4%
Berita Terkait (130)
Ahmad Labib: KDKMP Harus Jadi Daya Ungkit, Bukan Ancaman bagi Usaha Rakyat
Fraksi Partai Golkar · 31 Agustus 2026
NetralTeks merupakan judul pernyataan seorang legislator terkait kebijakan KDKMP, tidak secara langsung membahas kinerja atau aspek spesifik Ahmad Labib sebagai anggota DPR.
Ahmad Labib Pastikan BBM dan LPG Bersubsidi Gresik Aman
redaksi.duta.co · 17 Juli 2026
PositifMenunjukkan sikap proaktif lewat frasa "Pastikan BBM dan LPG Bersubsidi Gresik Aman" yang memberi kesan kinerja baik.
Ahmad Labib Pastikan BBM dan LPG Bersubsidi Gresik Aman
redaksi.duta.co · 17 Juli 2026
PositifFrasa "Pastikan BBM dan LPG Bersubsidi Gresik Aman" memberi kesan tindakan positif dan proaktif dari Ahmad Labib.
Ahmad Labib Dorong Pembentukan BUMN Khusus Ekspor: Perkuat Tata Kelola Ekspor SDA Nasional
Fraksi Golkar · 25 Mei 2026
Positifmenyebutkan dukungan Ahmad Labib terhadap kebijakan BUMN khusus ekspor
Ahmad Labib DPR: BUMN Ekspor Danantara Senjata Ampuh Atasi Bocornya SDA di 2026
Kabarnusantara.id · 21 Mei 2026
PositifFrasa 'Senjata Ampuh' mengekspresikan pandangan positif
Ahmad Labib DPR Nilai Pembentukan BUMN Ekspor di Bawah Danantara Penting untuk Perkuat Kedaulatan SDA
JPNN.com · 21 Mei 2026
PositifMenyebutkan 'Penting untuk Perkuat Kedaulatan SDA' menunjukkan penilaian positif
Ahmad Labib Dukung Pembentukan BUMN Khusus Ekspor di Bawah Danantara
Pojok Papua · 21 Mei 2026
PositifMenggunakan kata 'Dukung' menandakan dukungan positif terhadap kebijakan BUMN
AhmadLabibDPRNilaiPembentukanBUMNEkspordiBawahDanantaraPentinguntukPerkuatKedaulatanSDA - https://radarlebong.bacakoran.co/
Bacakoran · 21 Mei 2026
NetralTeks membahas nilai pembentukan BUMN dan ekspor, bukan Ahmad Labib DPR
Ahmad Labib DPR Nilai Pembentukan BUMN Ekspor di Bawah Danantara Penting untuk Perkuat Kedaulatan SDA
JPNN.com · 21 Mei 2026
NetralKalimat bersifat pernyataan fakta tentang BUMN tanpa penilaian emosional
Ahmad Labib Sebut Pembentukan BUMN Khusus Ekspor di Bawah Danantara Perkuat Tata Kelola SDA
infonasional.com · 21 Mei 2026
PositifMenyebutkan 'Perkuat Tata Kelola SDA' sebagai hal yang baik menunjukkan sikap positif
Ahmad Labib Imbau Kelompok Mampu Tak Gunakan BBM Subsidi, Demi Ketahanan Energi Nasional
Suara Pemerintah · 30 April 2026
PositifAhmad Labib mengimbau tindakan positif demi ketahanan energi nasional.
Ketahanan Energi Nasional: Ahmad Labib Minta Kelompok Mampu Tidak Beralih ke BBM Subsidi
Fraksi Golkar · 27 April 2026
PositifAhmad Labib meminta kelompok mampu untuk mendukung ketahanan energi nasional.
DPR Dukung Langkah Menteri ESDM Jaga Ketahanan Energi Nasional
Media Indonesia · 24 April 2026
NetralTeks membahas dukungan DPR secara umum, bukan Ahmad Labib.
DPR: BBM Subsidi Dijaga Ketat, Orang Mampu Jangan Ikut Nyerbu!
RMBanten · 23 April 2026
NetralTeks membahas pernyataan DPR secara umum, bukan Ahmad Labib.
Anggota DPR minta masyarakat menengah atas dukung ketahanan energi
ANTARA News · 23 April 2026
NetralTeks membahas permintaan anggota DPR secara umum, bukan Ahmad Labib.
DPR Minta Masyarakat Dukung Kebijakan BBM Subsidi Tepat
RRI.co.id · 23 April 2026
NetralTeks membahas permintaan DPR secara umum, bukan Ahmad Labib.
Anggota Komisi VI DPR Minta Masyarakat Kelas Atas Tak Pakai BBM Subsidi Demi Jaga Stabilitas Energi
Tribunnews.com · 23 April 2026
NetralTeks membahas permintaan anggota Komisi VI DPR secara umum, bukan Ahmad Labib.
Ahmad Labib Minta Warga Mampu Tak Gunakan BBM Subsidi
Lintas Parlemen · 23 April 2026
PositifAhmad Labib meminta warga mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi.
Anggota Komisi VI DPR minta masyarakat kelas atas tak pakai BBM subsidi demi jaga stabilitas energi
MSN · 23 April 2026
NetralTeks membahas permintaan anggota Komisi VI DPR secara umum, bukan Ahmad Labib.
DPR Minta Kelompok Menengah Atas Berhenti Gunakan BBM Subsidi
Babel Insight · 23 April 2026
NetralTeks membahas permintaan DPR secara umum, bukan Ahmad Labib.