ADAM DO. DJAFAR, S.E.

Dituduh melakukan politik uang dalam proses pemilihan di Tidore Kepulauan, namun tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Penggunaan aparat sipil negara (ASN) untuk mendukung kampanye politik dianggap sebagai pelanggaran.

Gugatan yang diajukan oleh SAM-ADA terhadap Wali Kota ditolak, menimbulkan ketegangan politik lokal.

Permohonan hukum terhadap Wali Kota Tidore, Syamsul-Adam, dinyatakan kabur sehingga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi kepemimpinan SAM-ADA.

SAM-ADA dikritik karena dianggap tidak memahami batas kewenangan serta tata kelola pemerintahan daerah, menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Mantan Kadis Pangan Tidore mengancam akan memberikan sanksi berat jika terbukti SAM-ADA memberikan dukungan politik yang melanggar aturan dalam pemilihan kepala daerah (Pilwako).

Warga desa Guraping, Koli, dan Kosa menyerukan penggantian Wali Kota SAM-ADA karena dianggap tidak dapat merealisasikan aspirasi mereka.

Mantan Kepala Dinas Pangan Tidore terancam sanksi berat jika terbukti mendukung SAMADA dalam Pilwako.

SAM ADA dinilai tidak paham soal kewenangan dan tata kelola pemerintahan.

ICW mengungkapkan bahwa SAM ADA terafiliasi dengan bisnis energi kotor.