Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Yandri Susanto

Yandri Susanto

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian
Fraksi
Provinsi
—
Usia
51 tahun
Gender
Perempuan
—

Skor Merit

45Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi memiliki relevansi terbatas dengan jabatan yang diemban. Keterbatasan data riwayat pekerjaan menjadi faktor signifikan dalam penilaian.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif378 artikel
+225·110−43
—

Liputan & Sumber

232media unik
  • Tempo.co5%
  • ANTARA News4%
  • detikNews4%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Penguatan zakat di desaPemulihan ekonomi desa pasca bencanaPembangunan desaProgram prioritas pemerintahPemberantasan politisasi pendataan penerima bansosHari Desa NasionalPemberdayaan desaEvaluasi kinerja kementerianPengembangan desa tematikAnggaran desaProgram PAUD di desaLiga DesaPengawasan internal kementerianKerja sama internasionalKolaborasi antar kementerianOptimalisasi Koperasi Desa (Kopdes)Pembatasan ritel modernPeran pemuda dalam pembangunan desaGerakan donor darah nasionalPenolakan jual beli jabatanPenanganan bencana di desaDaerah tertinggalEtika birokrasiDinasti politikPembangunan dan Pemberdayaan DesaPengelolaan Dana DesaKebijakan Ekonomi PedesaanPendidikan di DesaPekerja Migran IndonesiaPengawasan Internal dan Tata KelolaPemanfaatan Teknologi (Esports)Etika dan Integritas PejabatPolitik dan PemiluRealisasi Anggarankolaborasi lintas sektorbantuan sosialpemulihan pascabencanapengembangan ekonomi desadesa wisataprogram Kopdes Merah Putihdigitalisasi data desaesports desaperubahan iklimPengawasan dana desaRekrutmen pendamping desaPembangunan daerah tertinggalEkonomi desaKoperasi desaPenanganan bencanaTata kelola pemerintahanEnergi pedesaanEkspor produk desaPekerja migranPembangunan berkelanjutanAnti-korupsiPendidikan dan moralData dan informasiKebijakan ritel modernpembangunan desa tertinggalpengentasan kemiskinankebijakan harga BBMpembangunan infrastruktur di Lombok Baratrekomendasi Munas PAPDESIkinerja kementerianProgram PemerintahKoperasi Desa Merah PutihBansosSwasembada PanganHubungan dengan Bank Duniapembangunan ekosistem terintegrasiSCCR IndonesiaPelantikan pejabatKementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalPengembangan Kupang sebagai kawasan desa produktifDukungan desa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)Dorongan ekonomi berkelanjutan di PapuaSinergi program Tekad dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putihkolaborasi globaldesapertemuan dengan Prabowoekspor nila salindana desaputusan MKgerakan menanamprogram TEKADB TEKADkopdes merah putihpemangkasan anggaranpemberantasan mafia tanahsurat berkop kementerianpengembangan desa wisatarenovasi rumah desapendamping desaprogram TEKADpariwisatalistrik desapilkadapondok pesantrenkontroversi kop suratpengembangan potensi desadana desa untuk koperasipembangunan infrastruktur jalanpenyalahgunaan kop surat kementerianpilkada serangkemandirian desasurvei kepuasan publikmobil dinasAlokasi Dana DesaKebijakan Pemerintah PusatBadan Usaha Milik Desa (BUMDes)Koperasi Merah PutihSinergi Ekonomi DesaKebijakan dan alokasi Dana DesaKeberhasilan dan manfaat Program TEKADPelepasan status kawasan hutan untuk Desa SukawangiKerjasama bilateral dengan China untuk pengentasan daerah tertinggalKebijakan penghentian rekrutmen tenaga pendamping desa pada tahun 2025Keterlibatan dalam isu dualisme kepengurusan ApdesiPembangunan desa binaanPemberdayaan masyarakat desaPendampingan program desaKeterlibatan PPPK dalam pembangunan desaSinergitas program antar kementerianDukungan terhadap program Asta Cita PresidenPengawasan dan penindakan tegas terhadap penyelewengan dana desaOptimalisasi dana desa untuk ketahanan panganKlarifikasi status legalitas 35.421 desa di kawasan hutanPemutakhiran data DTSEN agar bantuan sosial tepat sasaranPenyelesaian regulasi pinjaman koperasi desaKomitmen memberantas buta huruf Al Quran di desadesa di Jepang dan Korselprogram prioritas nasionalkeluarga besar kemendes PDTdesa binaan tematiknaturalisasi pemainpengawasan internalHari Desakerja nyatapengawasanpenghargaankontroversitransparansipengelolaan anggaranBUMDesBPDJaga DesaMBG (Makan Bergizi Gratis)ekspor desaprogram desa tematikketahanan panganpeternakan desatenaga pendamping desakolaborasi internasionalpelatihan pemudakinerja ministerKeuntungan DesaKesejahteraan Warga DesaKopdesSosialisasi ProgramAsosiasi DesaSosialisasi Program DesaKolaborasi DesaDesa EksporProgram Prioritas DesaPertumbuhan Ekonomi Desaseminar desaKDKMPdukung UMKMkerjasama dengan UEApengawasan di Kemendes PDTwujudkan Asta Cita ke-6mudikkegiatan ekonomi desapembangunan ekonomi desapemberdayaan BPDkebijakan BBM bersubsidiharga BBMpujiankemajuan Indonesiakesejahteraan wargapengelolaan potensi desapenanggulangan kemiskinanprogram koperasi desa merah putihbantuan pemerintah untuk masyarakat desarekrutmen pegawai desa setempatKDMPkolaborasi dengan mediaintegrasi KDKMP BUMDes dan desa tematikpenguatan ekonomi desakolaborasi antar pihakproses pengisian jabatananti titipan jabatanpenanggulangan hoaks AIdukungan ASNpenanganan hoaksmemberdayakan perangkat desaprogram Makan Bergizi Gratis (MBG)Koperasi Desa (Kopdes)deepfake AIpenanggulangan hoaksmenjaga nama baik institusimengidentifikasi hambatan utama Kopdes Merah Putihkolaborasi dengan fintech untuk memperluas akses pembiayaan BUM Desakolaborasi dengan BPD dalam mendukung Asta Cita Prabowo dan program makan bergizi gratiskerjasama dengan Raffi Ahmad untuk program magang 45 ribu pemuda desa ke luar negeripercepatan program desa pasca-Idulfitripengelolaan dana bantuan desa bersama World Bankkonflik agrariapenyelesaian terpaduhoaks deepfakepelaporan hoaks ke Bareskrimprogram KDMPprogram TAPMlantikan pejabat barukolaborasi KDKMP UMKMdonasiNTTpengunduran dirigugatan PTUNlaporan polisivideo hoakspelaporan akun hoaksmedia sosialKopdes dan BUMDesdugaan aliran fee izin tambangAnggaran rekonstruksi pascabencanaKerja sama internasional pembangunan desaHubungan bilateral Indonesia-KuwaitPeluang ekonomi di desaKesetaraan kesempatanPengembangan potensi ruralverifikasi kerusakan desa akibat gempakebijakan kopdes dan warung wargapenanganan hoaks medsos koperasi desapersiapan bantuan desagerakan Desa Bersinarketerbukaan informasi publikreformasi birokrasidugaan jual beli jabatanpolémik kop kementerianprogram kerja 100 hariprofil menterikontroversi kop surat haul keluarga dan cawe-cawe pilkadapemberdayaan Kopdes dan BUMDeskerjasama dengan Kuwait untuk pembangunan desakunjungan resmi ke Purwakartadesa sebagai benteng ekonomi negara
—

Kategori Pemberitaan

Kebijakan desaEkonomi desaPembangunan daerahPolitikAdministrasi publikSosialBencana alamKorupsiInfrastrukturKebijakan PublikPembangunan DesaEtika PejabatHukumkebijakanekonomibencanateknologiTata kelolaLingkunganpemerintahanpembangunanbirokrasipertaniananggaranpariwisatakontroversihubungan internasionalagamaprestasiekspordana desakerja sama internasional SDMpedesaanpemberdayaan-desapembangunan_desakesejahteraanpemberdayaan desadiplomasiekonomi ruralkerjasama internasional
—

Kontroversi & Entitas

58

Kontroversi

195

Entitas

High 17Med 32Low 5
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
0
Organisasi
3
Pendidikan
5
Rentang Karir
41 tahun
Aktif Sejak
1987
—