Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- NasDem
- Provinsi
- Jawa Timur
- Usia
- 48 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Willy Aditya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi relevan dengan dunia politik dan pemerintahan, meskipun ada beberapa kesenjangan. Pengalaman di bidang riset, advokasi, dan organisasi kemahasiswaan memberikan bekal yang cukup untuk menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral205 artikel
+47·150−8
—
Liputan & Sumber
166media unik
- Fraksi Nasdem8%
- DPP Partai NasDem6%
- MetroTVNews.com6%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
RUU PSDKRUU PPRTRUU Hak CiptaRUU Masyarakat Hukum AdatPerlindungan Saksi dan KorbanHak Asasi ManusiaLiterasiPartisipasi PublikRevisi UU PemiluKeterwakilan Perempuan di DPRRuang DemonstrasiUU TPKSPersoalan HukumMasyarakat AdatBendera One PieceLMKRoyaltiRestorasiBencana SumateraSkripsi KolektifKetahanan PanganKonflik AgrariaPelanggaran HAM BeratKasus Nenek SaudahPemiluIdeologiPekerja Rumah TanggaNaturalisasiKUHP baruKapasitas LapasHAMRUU BPIPSituasi GlobalSistem PemidanaanUU PPRTMasyarakat Hukum AdatRUU HAMChild GroomingMerger Partai NasDem dengan GerindraApresiasi terhadap Ferry IrwandiAnggaran KementerianEdukasi Sejarah Gedung Agung YogyakartaKetua NasDem NTBSumbangan Buku untuk Lapas CipinangAspirasi Masyarakat AdatKepemimpinan Berbasis IdePembentukan LPSK di DaerahPenguatan Literasi dan DemokrasiReformasi LapasKasus Sea DragonReformasi HukumKonsolidasi Partai NasDemPenggusuran LahanRestorative JusticePerlindungan HAMIntegritas kader partaiPembangunan daerah pemilihanKinerja anggota DPRDialog politik di Makassarkode merger NasDem dan Gerindraprinsip bernegaraPenunjukan Ketua Komisi XIII DPRReformasi RegulasiHak Asasi Manusia (HAM)Status RUU PPRTKepemimpinan Kolaboratifperlindungan hak asasi manusiapelayanan publik di daerahkoalisi politikhubungan antar partairapat DPRrencana membentuk political block NasDem-Gerindrapenjelasan bahwa bukan mergerPengesahan Undang-Undang Pekerja Rumah TanggaPerlindungan hak pekerja rumah tanggaLegislasi DPRPerlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerahPembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak CiptaEkspresi politik masyarakatPenetapan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII DPR RIDiskusi mengenai fenomena artis menjadi anggota DPRWacana revisi Undang-Undang PemiluGerakan menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakatTanggapan proporsional terhadap isu pengibaran bendera One Piecepajak bukupenulisrevisi Undang-Undang Hak Asasi Manusiaperlindungan wargapembagian wewenang lembagakomik Pancasiladiasporatata kelola diasporapengawasan lapaspembangunan kantor baruhukum nasionalpemakaman di Gorontalopengawasan berbasis data real-timepenolakan pembangunan kantor barufokus pelayanan publikkritik anggaran KemenHAMkehadiran partaikomunikasi politikprioritas program kementerianpembangunan kantor kementerianusulan pembangunankonflik DPR-menterikondisi lapaskabar miring di lapaskematian Rachmat Gobelkesejahteraan masyarakatpembentukan Badan Otorita Pengembangan Madurarevisi UU PSdKperkuatan sistem pengawasangerakan literasipojok bacapemberdayaan karyawanfusi partaiblok politikkoalisi Gerindra-NasDempolitik partairevisi UU TPPOeksploitasi manusiakolaborasi fakultas hukumpenguatan layanan hukum nasionalUU TPPOeksploitasi digitalonline scamregulasi baruRUU Sistem Perbukuandiskusi di Baleg DPRbuku sebagai makanan otakbukukebutuhan pangannaturalisasi WNIUU perbukuanilmu pengetahuansistem perbukuanrumor di lapaspenegakan hukumRUU Dikdokpembicaraan merger NasDem-Gerindrakritik kinerja DPRkontribusi untuk Maduradialog kebangsaanintegritas partaiTPPOpenanganan kasus perdagangan orangkebutuhan badan khususpeningkatan perdagangan orangpenertiban WNApengawasan imigrasihulu ke hilirketegasan imigrasiperlindungan perempuanperluasan ke daerah lainkebijakan imigrasiketenagakerjaan
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanhukumpolitikinfrastruktursosialHAMreformasi hukuminisiatif legislatifkinerjaorganisasi masyarakatLegislasihak asasi manusiapemerintahanekonomikehidupan_pribadipengawasananggaranpelayanankoalisipendidikanteknologikeamanan siberbudayapartaidaerahimigrasiketenagakerjaan
—
Kontroversi & Entitas
51
Kontroversi
74
Entitas
High 3Med 32Low 11
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 6
- Organisasi
- 9
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 27 tahun
- Aktif Sejak
- 1985
—