Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Jawa Timur
- Usia
- 42 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Syauqul Muhibbin sebagai Wali Kota Blitar menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang hukum Islam memberikan dasar yang relevan, meskipun pengalaman di KPU RI dan organisasi kemasyarakatan lebih menonjol dalam membentuk kapasitas kepemimpinan dan pemahaman tata pemerintahan. Pengalaman organisasi yang luas menjadi nilai tambah, namun kurangnya informasi detail mengenai pekerjaan di PT Karminah Sejahtera Abadi menjadi keterbatasan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif199 artikel
+110·63−26
—
Liputan & Sumber
61media unik
- Blitar Kawentar18%
- Jatimtimes15%
- KabarBaik.co11%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
penanganan infrastrukturdigital brandingapbdkoperasipendidikan internasionaltransportasi pelajarperluasan TPAefisiensi pemerintahanpenyaluran bantuanlingkungan alun‑alunIndonesia Asrisentra sapiaturan transportasi ojolUHC Awardsmutasi pejabatrestorative justicedigital governmentekonomi hijauswasembada panganstrategi fiskalpengawasan aparaturpengembangan ekoparkpembangunan BTCpelatihan wirausahaPembangunan EkonomiReformasi BirokrasiPelayanan PublikPembangunan InfrastrukturKebijakan DaerahHubungan Antar LembagaAnti-Korupsi dan TransparansiSosial BudayaKetenagakerjaanakses pendidikanrotasi dan mutasi pejabatperayaan HUT RIpersatuan dan kesejahteraan masyarakatpemberantasan korupsilegalisasi tanah wakafpelayanan aspirasi publikpenurunan stuntinginsentif pemerintah pusatpenanganan unjuk rasakritik kebijakan pemerintahsinergi keamananpembangunan ekonomi kerakyatanpengembangan pariwisatatransformasi kotapengelolaan lingkunganpeningkatan akuntabilitas dan prestasi ASNpendampingan hukum proyek strategistransparansi mutasi ASNpelantikan pejabat dan kepala sekolahhubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kotaprestasi atlet dan bonus olahragalayanan publik digitalWork From Home (WFH) ASNrekrutmen CPNS dan PPPKgaya hidup sehat ASNEfisiensi anggaranRekrutmen pegawai negeri sipilProgram pemberdayaan masyarakatKinerja pemerintahan daerahPeringatan Hari Otonomi DaerahGerakan lingkungan hidupPembangunan dan perbaikan infrastruktur jembatanpenegakan hukumpemberdayaan masyarakatpendidikan publikperingatan Hari Pahlawanziarah makampenghormatan pahlawan nasionalkegiatan pemerintahan daerahsejarah dan budayapenghargaan daerahpengelolaan APBDpendampingan hukumproyek strategis daerahbeasiswa pendidikandigitalisasi pemerintahanPersiapan operasional Sekolah Rakyat pada tahun iniPelaksanaan Gerakan Indonesia Asri dan penataan Lapangan SananwetanPemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) untuk ASN Pemkot BlitarPencapaian Kota Blitar sebagai daerah percontohan antikorupsi kategori istimewaRencana perluasan dan pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) NgegongSurat Edaran Wali Kota tentang kegiatan Ramadanlarangan selama Ramadanstabilisasi harga bahan pokokpenundaan rekrutmen CPNS dan PPPKpembangunan stadion barupeningkatan fasad RSUD Mardi Waluyorevitalisasi pasar tradisionalekonomi kreatifPertemuan dengan kurator mengenai aset Pabrik Rokok Bokor Mas-Pura Perkasa JayaPencanangan program BTC untuk pengentasan kemiskinanPeningkatan aksesibilitas pendidikan dalam RPJMD 2025-2030Penghunian resmi rumah dinas Wali Kota BlitarKajian dana hibah KONIPencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Penyaluran bingkisan Lebaran untuk pekerja informalPemilihan Ketua KONI Kota BlitarRencana mutasi pejabat eselonPenghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2026Polemik dana hibah dan persoalan hukum Ketua KONI terpilihRendahnya serapan anggaran belanja Pemerintah Kota BlitarPenyaluran beasiswa kuliah dan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)Penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program RastradaPembuatan aturan transportasi baru untuk mengatasi konflik ojek online dan ojek pangkalanKlarifikasi isu keretakan hubungan politik dengan Wakil Wali Kotahubungan politikkonflikKONI Blitarpendampingan hukum untuk proyek strategis daerahtransformasi kota dan pelantikan ASNisu larangan kepala OPD berstatemen di mediamutasi ASN sesuai aturanreorganisasi Pemkotjanji 100 haripemerintahan lokalBazar Blitar Jadoel sebagai magnet ekonomi lokal dan ikon wisataSekolah Rakyat operasional dan sosialisasi mekanisme asramaPemberantasan rokok ilegal dan penyelamatan penerimaan negaraOpini WTP ke-16 berturut-turut dalam pengelolaan keuanganBulan Bung Karno sebagai gerakan ideologisPenguatan birokrasi dan pelantikan ASNRenovasi TK dan TPQ melalui sinergi LAZISNU-IndomaretKoperasi Desa Merah Putih dan ekosistem panganPemeliharaan alun-alun kota melalui Jumat BersihUHC Awards 2026 Kategori Utama Peringkat Dua se-JatimPerlindungan burung Blekok di alun-alunStand layanan Adminduk tematik Majapahitpakta integritasbranding kotabudaya kerjapenanganan jembatan gotong royongpeningkatan jembatan Sentulkualitas kerja pemerintahankuota sekolah rakyatpendekatan ke orang tuaMPLSaduan masyarakatlayanan publikrespons pemerintahintegritaspembangunan kota masa depangenerasi mudaperan Duta GenRerencana 100 hari pertamapemberdayaan generasi mudamutasi ASNkepatuhan peraturanKUA-PPAS 2026KUA-PPAS 2027pembahasan anggaran daerahpenetapan kebijakan anggaranaspirasi masyarakat tanpa bataspengurangan dana pusatAPBD Kota Blitarprestasi opini WTPgerakan hemat energipencegahan korupsipembangunan dari kelurahantransformasi kota masa depanrespons terhadap pengangkutan KONIefisiensiASNngontheltransportasipenghargaan pemerintah daerah berprestasiproposal anggaran ratusan miliarprogram strategisperlindungan pekerja rentanpesertaan BPJS Ketenagakerjaanperubahan KUA-PPAS 2025peningkatan kesejahteraanakses beasiswa untuk warga kurang mampuverifikasi data desilprotest ojol karena zona merahpembatasan usulan PPPK paruh wakturotasi pejabatakses informasiperda rtrwpemanfaatan dana insentif kemendagribeasiswa untuk warga kurang mampuhiburan tahun barukerjasama komoditas pangan antar daerahbeasiswadata desilakses layanan sosial
—
Kategori Pemberitaan
infrastrukturkebijakanekonomipendidikanlingkungankorupsipolitikkesejahteraan sosialBirokrasiPelayanan PublikSosialKetenagakerjaanAnti-korupsiPemerintahan DaerahkepegawaianhukumpemerintahanolahragakesehatanKebijakan publikLingkungan hidupbudayakegiatan pemerintahankeamananteknologiantikorupsianggarantata kotatransportasimanajemenkeuanganlayanan publikpemudaprestasi
—
Kontroversi & Entitas
40
Kontroversi
94
Entitas
High 9Med 17Low 8
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 7
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 39 tahun
- Aktif Sejak
- 1990
—